Vonis Ratu Atut Pamer Kekuatan Mafia Hukum dan Tantangan Terberat Jokowi
Belum juga berkuasa Jokowi sudah mendapatkan gambaran tentang kekuatan mafia hukum di Indonesia. Vonis Ratu Atut sesunguhnya adalah gambaran peta kekuatan (baca: tantangan) politik-hukum untuk Jokowi. Vonis empat tahun untuk kasus penyuapan terhadap Akil Mochtar sesungguhnya merupakan gambaran kekuatan politik dan pengaruh Jokowi - dan Prabowo pasca pertarungan Pilpres 9 Juli 2014. Bagaimana vonis Ratu Atut terkait dengan kekuatan peta politik-hukum yang menjadi tantangan dalam pemerintahan Jokowi?
Sesungguhnya, seluruh persoalan terkait korupsi, nepotisme, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, keamanan, ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat terkait dengan persoalan terbesar dan terberat: masalah penegakan hukum. Tanpa penegekan hukum yang benar, dan Jokowi dalam cengkeraman dan ancaman mafia hukum, maka seluruh program Jokowi akan terhambat dan kegagalan akan menghantui.
Publik selalu dibutakan dengan berita politik yang tampak di layar televisi. Rakyat dikecohkan dengan berita politik surat kabar. Sebagian besar berita hanyalah kulit dari inti seluruh warna sesungguhnya intensi politik yang sebenarnya. Politik adalah upaya memberikan gambaran tentang sesuatu kondisi nyata di masyarakat yang dibungkus oleh kepentingan. Politik adalah upaya pengelabuhan dari suatu tujuan individu, partai, golongan, geng, dan kelompok yang bernaung dalam bentuk partai.
Sesungguhnya, jika cukup jeli, dengan mengamati sekelumit kejadian, berita, dan kasus hukum - dan politik, maka pada saat itu akan didapatkan gambaran kekuatan yang sesungguhnya. Terdapat benang merah yang terang benderang terkait peta kekuatan persaingan dan ‘perang’ kepentingan hukum - dan politik kekuasaan.
Satu contoh kejadian vonis ringan terhadap Ratu Atut adalah potret betapa kekuasaan dan kekuatan mafia hukum bermain di tataran politik tingkat tinggi. Namun, jika dicermati sejak awal vonis ringan terhadap Ratu Atut sudah tak mengherankan. Sejak Tulek Wawan adik Ratu Atut divonis ringan, dengan berbagai kendaraan dikembalikan, juga terkait pencucian uang yang hanya akan sedikit yang akan terbukti karena kekuatan mafia hukum, menunjukkan bahwa permainan mafia hukum benar-benar mampu memengaruhi keputusan hukum.
Gerakan mafia hukum selalu terkait dengan partai politik sebagai pintu untuk bergerak secara legal. Partai adalah sumber dan pintu bagi mafia untuk menyelamatkan kader, pengurus, dan para individu yang memiliki kekuatan dan pengaruh.
Tekanan politik terhadap Jokowi di bidang hukum kembali naik. Jokowi dihadapkan pada kepentingan partai. Jokowi dihadapkan pada kekuatan lobby politik-hukum yang kompleks. Adalah naïf dan culun ketika publik berpikir Jokowi tak terpengaruh oleh berbagai kekuatan politik di dalam dan di luar partai.
Tekanan secara hukum ini terkait oleh berbagai kekecewaan yang menghantui banyak individu yang dirugikan oleh pilihan Jokowi. KPK pun kendor karena seorang pimpinan KPK akan digantikan, sedangkan secara individu Abraham Samad bisa jadi juga kecewa karena gagal ditunjuk sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi.
Tekanan mafia hukum di Indonesia berhasil memengaruhi keputusan para hakim di Indonesia. Terkait kasus vonis ringan terhadap Ratu Atut juga merupakan sikap ‘testing the water’ oleh para mafia hukum. Para hakim tunduk kepada kemauan dan pengaturan para mafia hukum yang bermain rapi.
Para mafia hukum bermain di seluruh lapisan proses hukum sejak seorang diperiksa, disidik, dan dijadikan tersangka. Mafia hukum sejak awal mengikuti dan mengawal proses hukum di kepolisian, di KPK, di kejaksaan, di seluruh tingkatan pengadilan, di mahkamah agung dan bahkan di istana - misalnya kasus grasi Schappelle Corby.
Jadi, vonis Ratu Atut itu merupakan gambaran pamer kekuatan mafia hukum di Indonesia. Program Jokowi terkait kesejahteraan rakyat akan gagal total jika kekuatan mafia hukum tak berhasil diberantas. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa seluruh persoalan terkait korupsi, nepotisme, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, keamanan, ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat terkait dengan persoalan terbesar dan terberat bagi Jokowi: masalah penegakan hukum. Mampukah Jokowi memberantas mafia hukum? Tidak bisa!
Salam bahagia ala saya.
Sumber : http://ift.tt/1ubw2rg
Sesungguhnya, seluruh persoalan terkait korupsi, nepotisme, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, keamanan, ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat terkait dengan persoalan terbesar dan terberat: masalah penegakan hukum. Tanpa penegekan hukum yang benar, dan Jokowi dalam cengkeraman dan ancaman mafia hukum, maka seluruh program Jokowi akan terhambat dan kegagalan akan menghantui.
Publik selalu dibutakan dengan berita politik yang tampak di layar televisi. Rakyat dikecohkan dengan berita politik surat kabar. Sebagian besar berita hanyalah kulit dari inti seluruh warna sesungguhnya intensi politik yang sebenarnya. Politik adalah upaya memberikan gambaran tentang sesuatu kondisi nyata di masyarakat yang dibungkus oleh kepentingan. Politik adalah upaya pengelabuhan dari suatu tujuan individu, partai, golongan, geng, dan kelompok yang bernaung dalam bentuk partai.
Sesungguhnya, jika cukup jeli, dengan mengamati sekelumit kejadian, berita, dan kasus hukum - dan politik, maka pada saat itu akan didapatkan gambaran kekuatan yang sesungguhnya. Terdapat benang merah yang terang benderang terkait peta kekuatan persaingan dan ‘perang’ kepentingan hukum - dan politik kekuasaan.
Satu contoh kejadian vonis ringan terhadap Ratu Atut adalah potret betapa kekuasaan dan kekuatan mafia hukum bermain di tataran politik tingkat tinggi. Namun, jika dicermati sejak awal vonis ringan terhadap Ratu Atut sudah tak mengherankan. Sejak Tulek Wawan adik Ratu Atut divonis ringan, dengan berbagai kendaraan dikembalikan, juga terkait pencucian uang yang hanya akan sedikit yang akan terbukti karena kekuatan mafia hukum, menunjukkan bahwa permainan mafia hukum benar-benar mampu memengaruhi keputusan hukum.
Gerakan mafia hukum selalu terkait dengan partai politik sebagai pintu untuk bergerak secara legal. Partai adalah sumber dan pintu bagi mafia untuk menyelamatkan kader, pengurus, dan para individu yang memiliki kekuatan dan pengaruh.
Tekanan politik terhadap Jokowi di bidang hukum kembali naik. Jokowi dihadapkan pada kepentingan partai. Jokowi dihadapkan pada kekuatan lobby politik-hukum yang kompleks. Adalah naïf dan culun ketika publik berpikir Jokowi tak terpengaruh oleh berbagai kekuatan politik di dalam dan di luar partai.
Tekanan secara hukum ini terkait oleh berbagai kekecewaan yang menghantui banyak individu yang dirugikan oleh pilihan Jokowi. KPK pun kendor karena seorang pimpinan KPK akan digantikan, sedangkan secara individu Abraham Samad bisa jadi juga kecewa karena gagal ditunjuk sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi.
Tekanan mafia hukum di Indonesia berhasil memengaruhi keputusan para hakim di Indonesia. Terkait kasus vonis ringan terhadap Ratu Atut juga merupakan sikap ‘testing the water’ oleh para mafia hukum. Para hakim tunduk kepada kemauan dan pengaturan para mafia hukum yang bermain rapi.
Para mafia hukum bermain di seluruh lapisan proses hukum sejak seorang diperiksa, disidik, dan dijadikan tersangka. Mafia hukum sejak awal mengikuti dan mengawal proses hukum di kepolisian, di KPK, di kejaksaan, di seluruh tingkatan pengadilan, di mahkamah agung dan bahkan di istana - misalnya kasus grasi Schappelle Corby.
Jadi, vonis Ratu Atut itu merupakan gambaran pamer kekuatan mafia hukum di Indonesia. Program Jokowi terkait kesejahteraan rakyat akan gagal total jika kekuatan mafia hukum tak berhasil diberantas. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa seluruh persoalan terkait korupsi, nepotisme, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, keamanan, ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat terkait dengan persoalan terbesar dan terberat bagi Jokowi: masalah penegakan hukum. Mampukah Jokowi memberantas mafia hukum? Tidak bisa!
Salam bahagia ala saya.
Sumber : http://ift.tt/1ubw2rg