Koalisi Merah-Putih Terus Berjuang Kalahkan Jokowi-JK
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 21 Agustus 2014 yang menolak semua gugatan koalisi Merah-Putuh tentang tuduhan kecurangan pemilihan presiden 9 Juli 2014, tidak otomatis mengakhiri perjuangan koalisi ini untuk mengalahkan Jokowi-JK.
Setidaknya ada dua medan perjuangan koalisi Merah-Putih untuk mengalahkan Jokowi-JK. Pertama, melalui jalur hukum. MK merupakan medan perjuangan awal melalui jalur hukum, dan gagal dimenangkan. Menurut pemberitaan di media, koalisi ini telah mengajukan gugatan ke PTUN, tetapi ditolak. Perjuangan selanjutnya di Mahkamah Agung. Apakah gugatan mereka akan diterima atau ditolak, terlalu dini menilainya.
Kedua, melalui jalur politik. Sejauh ini telah memberi hasil. 1) Berhasil menggolkan UU MD3, di mana Ketua DPR RI dipilih, tidak lagi menjadi jatah partai pemenang pemilu legislatif. Kalau dipilih, maka hampir pasti yang akan memenangi dalam pemilihan Ketua DPR adalah dari koalisi Merah-Putih. UU MD3 ini sedang digugat di MK, apakah gugatan akan diterima atau ditolak, kita tunggu putusan MK. Kalau putusan MK menolak gugatan, maka berarti pimpinan DPR, MPR dan DPD akan dipilih, dan peluang koalisi Merah-Putih memenangi pimpinan DPR, MPR dan DPD sangat besar karena jumlah mereka di parlemen sekitar 63 persen.
Perjuangan Berlanjut
Jika koalisi Merah-Putih tepat solid seperti sekarang, maka hiruk pikuk politik akan sangat ramai di era pemerintahan Jokowi-JK karena mereka mayoritas di parlemen. Koalisi ini akan menggunakan parlemen sebagai medium untuk mengalahkan Jokowi-JK.
Strategi perjuangan mereka diperkirakan untuk membuat tidak berdaya pemerintahan Jokowi-JK.
Ada tiga bidang yang akan dibuat kesulitan pemerintah sesuai fungsi dan peran DPR. 1) Bidang anggaran (budget). Semua program yang diusulkan pemerintah sesuai visi misi Jokowi-JK yang dikampanyekan dalam pilpres, akan dihambat atau bahkan ditolak. 2) Bidang legislasi (UU). Semua
RUU yang diajukan pemerintah akan dihambat. 3) Bidang pengawasan (control) akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk terus mencari-cari kesalahan pemerintah.
Selain itu, berbagai organisasi pendukung koalisi Merah-Putih akan lebih sering demo dan menghadap DPR dengan mendapat liputan media yang besar. Tujuan jangka pendek untuk merusak citra pemerintahan Jokowi-JK, Sedang tujuan akhir supaya Jokowi-JK dianggap gagal dan Jokowi tidak terpilih dalam pemilu serentak tahun 2019.
Apa yang Harus Dilakukan.
Pertemuan Jokowi dengan Hatta Rajasa di kediaman Surya Paloh (1/9/2014) adalah untuk menarik gerbong PAN ke dalam koalisi Jokowi-JK. Upaya ini harus didukung untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Akan tetapi, usaha tersebut tidaklah mudah karena faktor Amien Rais masih sangat kuat pengaruhnya di PAN. Moga-moga saja melalui Hatta Rajasa bisa melunakkan hati Amien Rais supaya PAN bisa bersama-sama membangun bangsa dan Negara bersama Jokowi-JK.
Selain itu, mengajak PPP yang sedang dirundung masalah karena ketua umumnya menjadi tersangka korupsi haji, untuk bergabung mendukung pemerintahan Jokowi-JK di parlemen dan di pemerintahan.
Khusus PPP tinggal menunggu waktu saja, kapan SDA diperiksa dan ditahan, gejolak internal akan memuncak dan PPP hampir dipastikan masuk ke gerbong Jokowi-JK.
Kalau upaya mengajak beberapa partai politik untuk bersama Jokowi-JK membangun bangsa mengalami kegagalan, maka tidak usah terlalu risau. Pemerintahan Jokowi-JK insya Allah dengan dukungan civil society, media dan masyarakat luas bisa sukses. Sistem presindensiil memungkinkan pemerintahan Jokowi-JK bisa berjalan baik tanpa dukungan mayoritas di parlemen.
Pemerintahan di DKI Jakarta telah memberi bukti dengan hanya didukung dua partai politik dengan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta yang minim, Jokowi-Ahok bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.
Pepatah mengatakan “anjing menggonggong kafilah lalu”, bisa menjadi penyemangat dan pendorong Jokowi-JK untuk menjalankan pemerintahan dengan sukses. Rakyat lebih kuat dan hebat.
Saya yakin rakyat akan berdiri di didepan, dibelakang, dan disamping Jokowi-JK untuk mendukung dan mengawal pemerintahannya dari upaya rongrongan koalisi Merah-Putih.
Wallahu a’lam bisshawan
Sumber : http://ift.tt/1r7Bf32
Setidaknya ada dua medan perjuangan koalisi Merah-Putih untuk mengalahkan Jokowi-JK. Pertama, melalui jalur hukum. MK merupakan medan perjuangan awal melalui jalur hukum, dan gagal dimenangkan. Menurut pemberitaan di media, koalisi ini telah mengajukan gugatan ke PTUN, tetapi ditolak. Perjuangan selanjutnya di Mahkamah Agung. Apakah gugatan mereka akan diterima atau ditolak, terlalu dini menilainya.
Kedua, melalui jalur politik. Sejauh ini telah memberi hasil. 1) Berhasil menggolkan UU MD3, di mana Ketua DPR RI dipilih, tidak lagi menjadi jatah partai pemenang pemilu legislatif. Kalau dipilih, maka hampir pasti yang akan memenangi dalam pemilihan Ketua DPR adalah dari koalisi Merah-Putih. UU MD3 ini sedang digugat di MK, apakah gugatan akan diterima atau ditolak, kita tunggu putusan MK. Kalau putusan MK menolak gugatan, maka berarti pimpinan DPR, MPR dan DPD akan dipilih, dan peluang koalisi Merah-Putih memenangi pimpinan DPR, MPR dan DPD sangat besar karena jumlah mereka di parlemen sekitar 63 persen.
Perjuangan Berlanjut
Jika koalisi Merah-Putih tepat solid seperti sekarang, maka hiruk pikuk politik akan sangat ramai di era pemerintahan Jokowi-JK karena mereka mayoritas di parlemen. Koalisi ini akan menggunakan parlemen sebagai medium untuk mengalahkan Jokowi-JK.
Strategi perjuangan mereka diperkirakan untuk membuat tidak berdaya pemerintahan Jokowi-JK.
Ada tiga bidang yang akan dibuat kesulitan pemerintah sesuai fungsi dan peran DPR. 1) Bidang anggaran (budget). Semua program yang diusulkan pemerintah sesuai visi misi Jokowi-JK yang dikampanyekan dalam pilpres, akan dihambat atau bahkan ditolak. 2) Bidang legislasi (UU). Semua
RUU yang diajukan pemerintah akan dihambat. 3) Bidang pengawasan (control) akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk terus mencari-cari kesalahan pemerintah.
Selain itu, berbagai organisasi pendukung koalisi Merah-Putih akan lebih sering demo dan menghadap DPR dengan mendapat liputan media yang besar. Tujuan jangka pendek untuk merusak citra pemerintahan Jokowi-JK, Sedang tujuan akhir supaya Jokowi-JK dianggap gagal dan Jokowi tidak terpilih dalam pemilu serentak tahun 2019.
Apa yang Harus Dilakukan.
Pertemuan Jokowi dengan Hatta Rajasa di kediaman Surya Paloh (1/9/2014) adalah untuk menarik gerbong PAN ke dalam koalisi Jokowi-JK. Upaya ini harus didukung untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Akan tetapi, usaha tersebut tidaklah mudah karena faktor Amien Rais masih sangat kuat pengaruhnya di PAN. Moga-moga saja melalui Hatta Rajasa bisa melunakkan hati Amien Rais supaya PAN bisa bersama-sama membangun bangsa dan Negara bersama Jokowi-JK.
Selain itu, mengajak PPP yang sedang dirundung masalah karena ketua umumnya menjadi tersangka korupsi haji, untuk bergabung mendukung pemerintahan Jokowi-JK di parlemen dan di pemerintahan.
Khusus PPP tinggal menunggu waktu saja, kapan SDA diperiksa dan ditahan, gejolak internal akan memuncak dan PPP hampir dipastikan masuk ke gerbong Jokowi-JK.
Kalau upaya mengajak beberapa partai politik untuk bersama Jokowi-JK membangun bangsa mengalami kegagalan, maka tidak usah terlalu risau. Pemerintahan Jokowi-JK insya Allah dengan dukungan civil society, media dan masyarakat luas bisa sukses. Sistem presindensiil memungkinkan pemerintahan Jokowi-JK bisa berjalan baik tanpa dukungan mayoritas di parlemen.
Pemerintahan di DKI Jakarta telah memberi bukti dengan hanya didukung dua partai politik dengan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta yang minim, Jokowi-Ahok bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.
Pepatah mengatakan “anjing menggonggong kafilah lalu”, bisa menjadi penyemangat dan pendorong Jokowi-JK untuk menjalankan pemerintahan dengan sukses. Rakyat lebih kuat dan hebat.
Saya yakin rakyat akan berdiri di didepan, dibelakang, dan disamping Jokowi-JK untuk mendukung dan mengawal pemerintahannya dari upaya rongrongan koalisi Merah-Putih.
Wallahu a’lam bisshawan
Sumber : http://ift.tt/1r7Bf32