Catatan Ringan Buat Kabinet Kerja Jokowi-JK
Menarik mencermati dinamika pembentukan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Apalagi dinamika ini dikaitkan dengan partisipasi publik sebagai subjek yang ikut dilibatkan. Tentu saja, publik merasa didengarkan dan dihargai. Sejumlah nama pun mengapung dan mendapat kritikan tajam dari publik. Tapi, meski begitu, hak prerogatif mutlak berada ditangan Presiden terpilih.
Langkah Pak Jokowi pantas mendapat dua jempol dengan pembentukan tim “Head Hunter”, atau tim pemburu nama-nama calon menteri yang layak dan patut untuk direkomendasikan. Menurut beliau, seorang menteri itu harus “punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting: bersih “. (Baca disini)
Disini sedikit saya coba memberi beberapa catatan ringan seputar Kabinet Kerja Jokowi-JK sebagai berikut.
Profesional Vs Orang Partai
Siapa yang layak menjadi Menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK? Kaum Profesional atau Orang Partai? Orang partai tetap menjadi nominasi, tapi bukan prioritas. Coba kita simak pernyataan yang dicetuskan beliau, “Banyak orang partai yang profesional juga, dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan non-partai“. Jadi, semacam sinyal “jatah” kuota calon menteri dari orang partai, TETAP ADA TAPI SEDIKIT. Lalu, kalangan profesional. Saya pikir ini yang harus jadi prioritas utama. Karena merekalah yang punya kompetensi, dan manajemen dibidangnya masing-masing. Saya percaya, Jokowi tak mau mengulang cerita lama. Seperti nasib kabinet SBY. Yang mana sebagian besar jabatan menteri adalah “upah” terhadap orang-orang partai.
Komitmen Anti Korupsi
Ini point yang paling krusial. Komitmen Anti Korupsi. Karena isu korupsi, tetap menjadi fokus nomor satu perhatian publik. Saya yakin, kepercayaan publik akan meningkat tajam, apabaila mereka-mereka yang masuk dalam daftar hitam, atau orang bermasalah dalam kasus korupsi sudah sepantasnya dicoret dalam bursa calon menteri. Tanpa basa-basi, komitmen Anti korupsi harus menjadi harga mati. Tak boleh ditawar-tawar lagi.
Pro Rakyat
Ini slogannya, “dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat,”. Dari namanya saja sudah jelas Kabinet Kerja. Lha, kerjanya untuk siapa. Ya, mesti untuk rakyat. Jadi, Kabinet Kerja Jokowi-JK harus pro rakyat. Kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus pro rakyat, tidak boleh berpihak kepada pemodal besar atau kepentingan elit tertentu.
Salam
Sumber : http://ift.tt/1nldEpB
Langkah Pak Jokowi pantas mendapat dua jempol dengan pembentukan tim “Head Hunter”, atau tim pemburu nama-nama calon menteri yang layak dan patut untuk direkomendasikan. Menurut beliau, seorang menteri itu harus “punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting: bersih “. (Baca disini)
Disini sedikit saya coba memberi beberapa catatan ringan seputar Kabinet Kerja Jokowi-JK sebagai berikut.
Profesional Vs Orang Partai
Siapa yang layak menjadi Menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK? Kaum Profesional atau Orang Partai? Orang partai tetap menjadi nominasi, tapi bukan prioritas. Coba kita simak pernyataan yang dicetuskan beliau, “Banyak orang partai yang profesional juga, dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan non-partai“. Jadi, semacam sinyal “jatah” kuota calon menteri dari orang partai, TETAP ADA TAPI SEDIKIT. Lalu, kalangan profesional. Saya pikir ini yang harus jadi prioritas utama. Karena merekalah yang punya kompetensi, dan manajemen dibidangnya masing-masing. Saya percaya, Jokowi tak mau mengulang cerita lama. Seperti nasib kabinet SBY. Yang mana sebagian besar jabatan menteri adalah “upah” terhadap orang-orang partai.
Komitmen Anti Korupsi
Ini point yang paling krusial. Komitmen Anti Korupsi. Karena isu korupsi, tetap menjadi fokus nomor satu perhatian publik. Saya yakin, kepercayaan publik akan meningkat tajam, apabaila mereka-mereka yang masuk dalam daftar hitam, atau orang bermasalah dalam kasus korupsi sudah sepantasnya dicoret dalam bursa calon menteri. Tanpa basa-basi, komitmen Anti korupsi harus menjadi harga mati. Tak boleh ditawar-tawar lagi.
Pro Rakyat
Ini slogannya, “dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat,”. Dari namanya saja sudah jelas Kabinet Kerja. Lha, kerjanya untuk siapa. Ya, mesti untuk rakyat. Jadi, Kabinet Kerja Jokowi-JK harus pro rakyat. Kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus pro rakyat, tidak boleh berpihak kepada pemodal besar atau kepentingan elit tertentu.
Salam
Sumber : http://ift.tt/1nldEpB