Kacaunya Sistem Politik di Indonesia
Belakangan ramai sekali wacana tentang Pilkada lewat DPRD. Sebelumnya, para Wakil Rakyat yang terhormat menyetujui Pilkada langsung. Sebuah alur pemikiran yang dibolak-balik seperti gasing sesuai dengan kehendak elit politik.
Saya bukan orang kompeten yang ahli membahas masalah politik. Tapi nurani dalam hati harus bergerak untuk menyuarakan kegelisahan lewat tulisan. Ya, galau saudara pembaca! Bagaimana tidak? Sebuah sistem yang dibangun dengan susah payah, dimana semua elemen masyarakat dengan animo tinggi mengikuti Pilkada langsung– hasil dari aturan yang diciptakan oleh wakil rakyat, kembali dimentahkan oleh mereka sendiri bahkan ingin diubah.
Setahu saya, politik itu adalah alat untuk menggapai kekuasaan. Para politisi di negeri tercinta, lebih mengutamakan kepentingan partai dan golongannya daripada kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, menciptakan sistem yang disahkan oleh undang-undang dan peraturan sehingga dapat menyelinap ke dalam gerbong partai.
Partai yang sejatinya merupakan kendaraan politik dalam menghasilkan kader-kader terbaik generasi harapan bangsa, berubah menjadi ajang kepentingan transaksional yang ujung-ujungnya adalah uang. Partai yang merupakan sebuah wadah organisasi, jelas tidak bisa disalahkan. Namun, apabila orang-orang yang berada di dalamnya mempunyai orientasi dalam berpikir bahwa uang adalah segalanya, menurut hemat saya sebaiknya dibuat semacam daftar hitam.
Dengan tujuan, agar ke depannya kita tidak memberikan suara kita yang sangat berharga kepada orang-orang yang berlindung dalam partai. Sekaligus merupakan pelajaran bagi mereka, bahwa rakyat tidak bodoh. Mungkin kita bisa melihat tayangan Mahabharat di sebuah stasiun televisi, mana yang berpolitik santun dan elegan serta mana yang menjadi penjilat, penghasut, serta mengobarkan peperangan.
Para elit partai harus diingatkan, bahwa mereka bukan hanya mengabdi kepada partai dan golongannya. Tapi juga harus mengabdi kepada rakyat dan bangsanya. Jika, para wakil rakyat dan petinggi partai tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, sebaiknya minggir saja. Urusan bangsa ini, bukan sekedar Pilkada. Masih banyak yang harus dibenahi. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain-lain.
Saya sendiri, mendukung Pilkada langsung. Karena dengan sistem ini menghasilkan tokoh pemimpin pilihan rakyat. Seperti Ahok, Risma, Ridwan Kamil dan tentu saja Jokowi yang sekarang menjadi presiden. Jangan dihambat, dengan sistem yang kacau. Sederhananya, kami (rakyat) mengawasi para wakil rakyat. Mengabdilah kepada Bangsa dan Negara!
Sumber : http://ift.tt/1p5bxHw