Hoax, Mana Mungkin BIN Periksa KPU!
Terlalu banyak berita hoax alias bohong yang diproduksi oleh website abal-abal di perhelatan pilpres 2014. Saya tak ingin menunjuk hidung salah satu pihak, karena keduanya berpotensi melakukan hal yang sama demi tujuannya masing-masing. Tapi saya juga tak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukannya untuk tujuan mengadu domba. Ini yang bahaya dan patut diwaspadai bersama.
Salah satu berita hoax yang belakangan muncul dan menjadi perhatian saya adalah yang ada dalam link ini: http://ift.tt/1tWBjSG. Mengapa mesti dicermati, karena berita menyesatkan itu melibatkan tiga lembaga negara: presiden, BIN, dan KPU.
Bagaimana kita tahu itu berita hoax? Mudah saja sebetulnya mengetahuinya. Yang paling Nampak adalah apa urusannya BIN memeriksa KPU? Mana mungkin. Apa hubungannya BIN sama KPU? Tak ada hubungan structural langsung walaupun sesama lembaga Negara. Kalau misalkan polisi atau DKPP yang memeriksa KPU mungkin masih bias masuk akal. Tapi BIN memeriksa KPU, itu sungguh-sungguh hoax!
Setahu dan sepengamatan saya, BIN kita saat ini selalu bertindak dalam koridor UU. BIN sudah sejak lama berubah menjadi lembaga yang jauh lebih profesional. BIN adalah instrumen negara yang mandiri, profesional dan bertindak berdasarkan rambu-rambu UU. Jadi, iseng banget ini yang bikin berita hoax ini. Maaf-maaf saja jika saya katakan website yang membuat berita ini abal-abal.
Melihat kenyataan ini (banyaknya berita hoax), masyarakat mesti pintar-pintar memilah berita yang benar dan mana berita yang hoax. Simpang siur informasi yang tidak jelas dan menyesatkan mesti menjadi perhatian kita.
Soal Prabowo ke MK
Lalu, mengenai Prabowo Subianto, capres nomor urut 1, saya kira wajar saja jika ia melakukan langkah menolak penetapan KPU dan lalu melanjutkan proses ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, itu merupakan jalur konstitusional dan juga merupakan hak konstitusional Prabowo. Lagipula di tahun 2009, Megawati dan Jusuf Kalla juga melakukan hal yang sama. Tidak ada yang baru dan aneh.
Kedua, langkah yang diambil Prabowo juga bagus untuk KPU dan demokrasi Indonesia. Ini merupakan sebuah pembelajaran yang berharga. Dengan dinamika seperti ini, kinerja KPU ke depan akan lebih baik lagi. Selanjutnya, demokrasi pun akan terus mendekati kesempurnaan.
Jadi, no problem soal Prabowo ke MK. Terlebih lagi tak ada hubungannya sama SBY, data Cikeas, dan BIN memeriksa KPU. Sungguh orang iseng yang membuat itu berita. Hoaxxxxx!
Sumber : http://ift.tt/1tWBjSK
Salah satu berita hoax yang belakangan muncul dan menjadi perhatian saya adalah yang ada dalam link ini: http://ift.tt/1tWBjSG. Mengapa mesti dicermati, karena berita menyesatkan itu melibatkan tiga lembaga negara: presiden, BIN, dan KPU.
Bagaimana kita tahu itu berita hoax? Mudah saja sebetulnya mengetahuinya. Yang paling Nampak adalah apa urusannya BIN memeriksa KPU? Mana mungkin. Apa hubungannya BIN sama KPU? Tak ada hubungan structural langsung walaupun sesama lembaga Negara. Kalau misalkan polisi atau DKPP yang memeriksa KPU mungkin masih bias masuk akal. Tapi BIN memeriksa KPU, itu sungguh-sungguh hoax!
Setahu dan sepengamatan saya, BIN kita saat ini selalu bertindak dalam koridor UU. BIN sudah sejak lama berubah menjadi lembaga yang jauh lebih profesional. BIN adalah instrumen negara yang mandiri, profesional dan bertindak berdasarkan rambu-rambu UU. Jadi, iseng banget ini yang bikin berita hoax ini. Maaf-maaf saja jika saya katakan website yang membuat berita ini abal-abal.
Melihat kenyataan ini (banyaknya berita hoax), masyarakat mesti pintar-pintar memilah berita yang benar dan mana berita yang hoax. Simpang siur informasi yang tidak jelas dan menyesatkan mesti menjadi perhatian kita.
Soal Prabowo ke MK
Lalu, mengenai Prabowo Subianto, capres nomor urut 1, saya kira wajar saja jika ia melakukan langkah menolak penetapan KPU dan lalu melanjutkan proses ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, itu merupakan jalur konstitusional dan juga merupakan hak konstitusional Prabowo. Lagipula di tahun 2009, Megawati dan Jusuf Kalla juga melakukan hal yang sama. Tidak ada yang baru dan aneh.
Kedua, langkah yang diambil Prabowo juga bagus untuk KPU dan demokrasi Indonesia. Ini merupakan sebuah pembelajaran yang berharga. Dengan dinamika seperti ini, kinerja KPU ke depan akan lebih baik lagi. Selanjutnya, demokrasi pun akan terus mendekati kesempurnaan.
Jadi, no problem soal Prabowo ke MK. Terlebih lagi tak ada hubungannya sama SBY, data Cikeas, dan BIN memeriksa KPU. Sungguh orang iseng yang membuat itu berita. Hoaxxxxx!
Sumber : http://ift.tt/1tWBjSK