Sudahlah Pak Beye, Basi!
Kegundahan masyarakat terhadap disahkannya RUU Pilkada tak langsung, dijawab oleh Pak Beye (Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono) dengan janji akan membuat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), yang isinya, menurut beliau, pemilihan kepala daerah masih dilakukan dengan pemilihan langsung, tetapi dengan perbaikan-perbaikan. Perbaikan yang dimaksud sesuai dengan usulan Fraksi Partai Demokrat, pada Sidang Pleno pengesahan RRU Pilkada lalu.
Sementara, isyu itu mampu meredam kemarahan rakyat yang tidak setuju dengan keputusan DPR mengesahkan Pilkada tak langsung. Tetapi masih banyak yang bertanya-tanya, manuver apa lagi yang akan dilakukan Pak Beye. Apakah memang benar-benar untuk mengikuti keinginan rakyat atau sekedar memulihkan citranya yang kadung babak belur.
Isyu yang dilemparkan soal Perppu itu juga mampu menenggelamkan janji Pak Beye untuk mengusut dalang walk-out Fraksi Partai Demokrat, ketika voting pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada tak langsung. Ketika di New York, sebagaimana dilaporkan media, Pak Beye dengan raut muka yang serius, mengaku kecewa dengan apa yang terjadi di DPR ketika itu, dan berjanji akan mengusut siapa dalang yang menggerakan aksi WO Fraksi Demokrat.
Tetapi namanya sandiwara, ya adegan tetap saja bergulir sesuai lakon yang sudah ditulis. Rencana pengusutan dalang aksi WO itu menghilang. Bahkan ketika mengumumkan akan membuat Perppu, “sang dalang” berdiri di belakang SBY dengan raut tenang, bahkan mungkin bahagia sudah menjalankan perintah bossnya.
Meski pun, katakanlah Pak Beye serius ingin membuat Perppu, banyak kalangan meragukan janjinya itu. Bukan soal dia suka ingkar janji, tetapi penerbitan Perppu tidak semudah yang diucapkan. Yang pertama, kegentingan memaksa seperti apa yang sedang terjadi sehingga Perppu itu harus dibuat. Yang kedua, Perppu itu harus melalui DPR lagi untuk disahkan. Hal itu jelas sia-sia, karena anggota Koalisi Merah Putih tetap mendominasi di DPR, dan kini jumlah anggota Fraksi Partai Demokrat pun jauh berkurang, yakni tinggal hanya 61 kursi, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 148 kursi. Kalau 61 kursi itu bergabung dengan partai pendukung Jokowi untuk mengikuti voting, tetap saja kalah!
Pak Beye pasti sudah tahu akan seperti apa akhir perjalanan Perppu yang akan dibuatnya. Tetapi demi mengembalikan citra yang sudah bopak, Presiden yang akan meninggalkan istana kurang dari sebulan ke depan ini, memainkan jurus itu.
Sebenarnya, daripada buang-buang enerji, dan mempermainkan perasaan rakyat, lebih baik sudahi saja akal-akalan itu. Apa pun yang ingin dilakukan SBY, sudah tidak penting lagi. Kata anak sekarang sih, basi! (herman wijaya/hw16661@yahoo.com)
Sumber : http://ift.tt/1xAUPsB
Sementara, isyu itu mampu meredam kemarahan rakyat yang tidak setuju dengan keputusan DPR mengesahkan Pilkada tak langsung. Tetapi masih banyak yang bertanya-tanya, manuver apa lagi yang akan dilakukan Pak Beye. Apakah memang benar-benar untuk mengikuti keinginan rakyat atau sekedar memulihkan citranya yang kadung babak belur.
Isyu yang dilemparkan soal Perppu itu juga mampu menenggelamkan janji Pak Beye untuk mengusut dalang walk-out Fraksi Partai Demokrat, ketika voting pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada tak langsung. Ketika di New York, sebagaimana dilaporkan media, Pak Beye dengan raut muka yang serius, mengaku kecewa dengan apa yang terjadi di DPR ketika itu, dan berjanji akan mengusut siapa dalang yang menggerakan aksi WO Fraksi Demokrat.
Tetapi namanya sandiwara, ya adegan tetap saja bergulir sesuai lakon yang sudah ditulis. Rencana pengusutan dalang aksi WO itu menghilang. Bahkan ketika mengumumkan akan membuat Perppu, “sang dalang” berdiri di belakang SBY dengan raut tenang, bahkan mungkin bahagia sudah menjalankan perintah bossnya.
Meski pun, katakanlah Pak Beye serius ingin membuat Perppu, banyak kalangan meragukan janjinya itu. Bukan soal dia suka ingkar janji, tetapi penerbitan Perppu tidak semudah yang diucapkan. Yang pertama, kegentingan memaksa seperti apa yang sedang terjadi sehingga Perppu itu harus dibuat. Yang kedua, Perppu itu harus melalui DPR lagi untuk disahkan. Hal itu jelas sia-sia, karena anggota Koalisi Merah Putih tetap mendominasi di DPR, dan kini jumlah anggota Fraksi Partai Demokrat pun jauh berkurang, yakni tinggal hanya 61 kursi, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 148 kursi. Kalau 61 kursi itu bergabung dengan partai pendukung Jokowi untuk mengikuti voting, tetap saja kalah!
Pak Beye pasti sudah tahu akan seperti apa akhir perjalanan Perppu yang akan dibuatnya. Tetapi demi mengembalikan citra yang sudah bopak, Presiden yang akan meninggalkan istana kurang dari sebulan ke depan ini, memainkan jurus itu.
Sebenarnya, daripada buang-buang enerji, dan mempermainkan perasaan rakyat, lebih baik sudahi saja akal-akalan itu. Apa pun yang ingin dilakukan SBY, sudah tidak penting lagi. Kata anak sekarang sih, basi! (herman wijaya/hw16661@yahoo.com)
Sumber : http://ift.tt/1xAUPsB