Senayan Arena “Tarung” Wakil Rakyat
MUSLIMIN
(ANGGOTA HIMPUNAN MAHASIWA ISLAM (HMI) CABANG PADANG)
Belum sampai satu hari anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) selesai dilantik, mereka sudah seperti sepuluh ekor kucing berebut satu makanan, mengaung dan mamaki-maki saingannya, mereka yang berada di parlemen sudah menyuguhkan tontonan yang menarik dalam melaksanakan perhelatan musyawarah yang kurang memiliki etika. Kericuhan terjadi di Rapat Paripurna saat akan memilih ketua DPR periode 2014-2019 pada rabu malam. Padahal ratusan anggota DPR ‘baru’ itu belum genap dilantik 24 jam.
Berbagai kelakuan yang tidak seharusnya dilakukan pun saat itu terjadi, ada yang datang kemeja pimpinan lalu memijit-mijit pimpinan sidang Popong Otje Djundjunan, datang kepodiom untuk menanyakan microfon yang mati dengan cara yang tidak baik kemeja pimpinan, dan ada lagi kejadian palu sidang yang hilang. Kelakuan-kelakuan aneh seperti ini disaat rakyat diseluruh Indonesia yang sudah mulai bosan dengan sikap-sikap partai politik yang sibuk dengan memperebutkan kekuasaan dan sekarang ditambah dengan kegaduhan saat sidang paripurna pertama yang sesungguhnya usia dari anggota periode 2014-2019 belum sampai 24 jam.
Dengan terjadinya hal seperti ini akhirnya membuat rakyat itu sendiri semakin alergi dengan yang namanya politik, bagaimana mampu menjadi panutan bagi rakyat ketika kelakuannya sendiri tidak patut untuk dicontoh. Seakan tidak mengetahui bagaimana prosedurnya sebuah sidang, dengan santainya datang kemeja sidang dan mengerasi pimpinan sidang, apakah seperti itu sidang yang harus dilakukan.
Asumsi yang akan berkembang ditengah-tengah masyarakat adalah anggapan mereka tentang kejadian hari ini, jangankan untuk periode selama lima tahun kedepan, belum sampai 24 jam saja mereka sudah melakukan keributan seperti disebuah arena perkelahian, sudah memperlihatkan sikap-sikap yang tidak baik kepada masyarakat yang menyaksikan jalannya sidang dari seluruh penjuru negeri melalui layar televisi.
Sangat mengiris hati rasanya ketika orang yang kami percayai sebagai wakil kami yang akan memperjuangkan nasib kami setidaknya untuk satu periode lima tahun kedepan yang larut kedalam suasana yang sesungguhnya sama sekali tidak diharapkan oleh rakyat yang mereka wakili. Belum lagi beberapa waktu belakangan ini bagai mana anggota DPR periode sebelumnya (2009-2014) yang sangat memperlihatkan egoisme politiknya dalam mempertahankan kepentingan partainya dan itu semua akan membuat rakyat seakan tidak mau tahu lagi dengan keadaan Negara ini yang menjadi ladang perebutan kekuasaan bagi elite-elite partai politik.
Jika mereka hadir diruang sidang itu mempertahan kepentingan pribadi, partai dan golongannya dapat dibayangkan berapa banyak lagi anggota DPR yang menjadikan gedung parlemen itu sebagai arena perkelahian, belum lagi UU Pilkada yang telah di sahkan oleh anggota DPR periode sebelumnya, yang jelas akan menambah jadwal wakil rakyat itu untuk melakukan sidang paripurna khusus untuk tingkat Kabupaten/Kota. Apalagi untuk persoalan siapa kepala daerah, jika orientasi dari anggota DPR/DPRD ini tidak lagi rakyat yang diwakilinya maka mereka akan menganggap posisi kepala daerah itu sebagai posisi yang strategis untuk menjalankan kepentingan golongannya. Jika itu yang jadi acuan mereka, dapat dipastikan akan hadir lagi suguhan tontonan-tontonan yang “menarik” digedung parlemen. Karena suatu Partai/golongan tertentu menganggap pimpinan kepala daerah itu harus dari golongan mereka dan partai/golongan sebelah juga seperti itu bahwa pimpinan daerah itu harus dari mereka dan jelas akan terjadi lagi pertarungaa-pertarungan yang asyik untuk ditonton itu.
Hari ini, esok dan lusa apakah anggota DPR itu akan menyuguhnya tontonan yang seperti ini terus dalam mengambil sebuah keputusan. Jika memang seperti ini terus, dan rasanya akan lebih baik jika parlemen itu dibubarkan saja, dari pada seperti ini terus akhirnya menanamkan nilai-nilai yang tidak baik ditengah-tengah masyarakat, bahwasannya ketika dalam mengambil sebuah keputusan kita itu harus ribut, ketika sidang berlangsung anggota sidang boleh datang kemeja pimpinan dengan seenak hati nya saja, dan disaat dalam sidang yang maha benar dengan segala firmannya itu adalah kita, kita harus menyangkal, menyalahkan dan menganggap pendapat orang itu diluar konteks, pendapat orang itu tidak benar dan kita harus memaksakan kehendak kita, bagaimanapun juga hasil dari sebuah persidangan itu merupakan keinginan kita.
Jika hal itu yang masih dipegang oleh anggota Dewan kita yang terhormat maka sampai kapanpun Negara ini tidak akan pernah bersatu dalam harmonisasi yang nyaman dalam bernegara. Karena pada dasarnya yang ada dalam gedung Parlemen itu merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dan egoisme merupakan subuah sifat yang akan menjadi jurang pemisah diantara kita sebagai warga Negara maupun sebagai wakil rakyat diparlemen.
Harusnya wakil-wakil rakyat itu menahan egoisme-egoisme yang akan menambah citra-citra tidak sedap dimata masyarakat, bagaimana dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan disebuah persidangan anggota DPR itu mampu menjadi sebuah contoh bagi masyarakat, karena dalam hidup bermasyarakatpun semua warga Negara akan dihadapkan dalam situasi yang sama untuk mengambil sebuah keputusan dan sudah selayaknya masyarakat mengambil contoh kepada sidang yang berlangsung didalam parlemen karena dalam Negara ini sidang yang dilakukan anggota DPR itu merupakan musyawarah terbesar dalam bangsa ini yang menjadi representasi masyarakat Indonesia yang heterogen ini dan atas dasar itu harusnya Anggota DPR itu memberikan contoh yang baik dalam pengambilan keputusan.
Sudah seharusnya juga mereka hadir digedung parlemen itu semata-mata untuk kepentingan rakyat, tidak hanya sekedar “mengatas-namakan” rakyat saja. Hadirnya meraka disana harus mereka artikan sendiri bahwa mereka disini untuk rakyat bukan untuk pribadinya dan juga bukan untuk partainya tapi hanya untuk rakyat yang sajatinya orang-orang yang mereka wakili.
Sumber : http://ift.tt/1xfWDne