Program CSR Dikontrol, Mengontrol atau Sarana Politik
Buaran - Tangsel
Perhatian pemerintah dalam mengusahakan perusahaan mau mengalokasikan anggaran CSR mulai terlihat dari diadakannya rapat koordinasi antara Forum CSR yang beranggotakan “Karyawan” perusahaan dengan perwakilan dari pemerintah Tangsel.
Dalam rapat yang dipelopori oleh BAPPEDA Tangsel, seyogyanya menyamakan persepsi antara program CSR Pemerintah dengan program CSR perusahaan. Harapan pemerintah para perusahaan mau menerima program-program CSR yang diajukan pemerintah.
Menurut narasumber yang ikut rapat namun identitasnya dirahasiakan, rapat yang diadakan hanya penyamaan persepsi namun dari pihak forum hanya sebatas menampung tidak dapat memutuskan program-program CSR yang diterima.
Masih memurut narasumber perusahaan hanya mau memberikan dalam bentuk barang bukan dana. Namun pesimistis timbul dikarenakan pernah ada dinas Tangsel tertentu yang meminta kendaraan “khusus” dari perusahaan tertentu di bilangan pondok aren tapi ditunda atau bahkan batal.
Menurut isunya penundaan tersebut terkait adanya oknum di instasi tertentu yang menghambat permintaan perpanjangan ijin tertentu perusahan tersebut dikarenakan tidak cocoknya “angka” buat kantong pribadi.
Pemerintah ingin semua proposal program CSR masuk ke forum CSR untuk kemudian dipilah mana yang cocok dan boleh mendapatkan CSR. Hal ini dilakukan untuk mengontrol dan mengelola proposal CSR supaya teratur.
Namun ada satu kelemahan dari sistem yang diterapkan pemerintah. Kebebasan. Nantinya tidak akan ada kebebasan dalam mengajukan sendiri dan harus mengikuti maunya forum CSR dan harus sesuai format serta sistem pemerintah.
Ketika Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany ditemui di acara rapat Kominda, diminta komentar beliau tentang ada indikasi pemerintah mau mengontrol proposal-proposal program CSR, beliau hanya menjawab “Saya harus menanyakan ke forum CSR dahulu jadi belum bisa menjawabnya”, demikian komentar beliau walau ajudannya berusaha menghalau wartawan.
Ada satu teori lagi namun masih sebatas percakapan tidak resmi yaitu Program CSR ini dipergunakan sebagai sarana untuk Politik dalam rangka pilkada berikutnya yang kurang dari setahun lagi.
Sumber : http://ift.tt/1p1RxMG
Perhatian pemerintah dalam mengusahakan perusahaan mau mengalokasikan anggaran CSR mulai terlihat dari diadakannya rapat koordinasi antara Forum CSR yang beranggotakan “Karyawan” perusahaan dengan perwakilan dari pemerintah Tangsel.
Dalam rapat yang dipelopori oleh BAPPEDA Tangsel, seyogyanya menyamakan persepsi antara program CSR Pemerintah dengan program CSR perusahaan. Harapan pemerintah para perusahaan mau menerima program-program CSR yang diajukan pemerintah.
Menurut narasumber yang ikut rapat namun identitasnya dirahasiakan, rapat yang diadakan hanya penyamaan persepsi namun dari pihak forum hanya sebatas menampung tidak dapat memutuskan program-program CSR yang diterima.
Masih memurut narasumber perusahaan hanya mau memberikan dalam bentuk barang bukan dana. Namun pesimistis timbul dikarenakan pernah ada dinas Tangsel tertentu yang meminta kendaraan “khusus” dari perusahaan tertentu di bilangan pondok aren tapi ditunda atau bahkan batal.
Menurut isunya penundaan tersebut terkait adanya oknum di instasi tertentu yang menghambat permintaan perpanjangan ijin tertentu perusahan tersebut dikarenakan tidak cocoknya “angka” buat kantong pribadi.
Pemerintah ingin semua proposal program CSR masuk ke forum CSR untuk kemudian dipilah mana yang cocok dan boleh mendapatkan CSR. Hal ini dilakukan untuk mengontrol dan mengelola proposal CSR supaya teratur.
Namun ada satu kelemahan dari sistem yang diterapkan pemerintah. Kebebasan. Nantinya tidak akan ada kebebasan dalam mengajukan sendiri dan harus mengikuti maunya forum CSR dan harus sesuai format serta sistem pemerintah.
Ketika Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany ditemui di acara rapat Kominda, diminta komentar beliau tentang ada indikasi pemerintah mau mengontrol proposal-proposal program CSR, beliau hanya menjawab “Saya harus menanyakan ke forum CSR dahulu jadi belum bisa menjawabnya”, demikian komentar beliau walau ajudannya berusaha menghalau wartawan.
Ada satu teori lagi namun masih sebatas percakapan tidak resmi yaitu Program CSR ini dipergunakan sebagai sarana untuk Politik dalam rangka pilkada berikutnya yang kurang dari setahun lagi.
Sumber : http://ift.tt/1p1RxMG