PDIP Kecewa Hanya Dapat 4 Menteri Sama Dengan PKB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang pantas kecewa dalam perkembangan politik saat ini. Sebagai partai pemenang pemilu, PDIP tidak banyak memperoleh posisi penting di legislatif maupu eksekutif. Setelah gagal meraih posisi pimpinan di DPR dan MPR, PDIP hanya memperoleh 4 posisi menteri di dalam Kabinet Kerja Jokowi.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengakui, sebagian internal partainya memang kecewa karena hanya mendapatkan empat kursi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, partainya tidak akan mengajukan protes dan menerima keputusan tersebut dengan besar hati.
“Mungkin kita sebagian besar memang kecewa, tapi itu adalah bukti kenegarawanan dan keikhlasan kita di internal PDI-P,” kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).
Basarah menyadari, jumlah empat menteri yang diberikan kepada PDI-P tersebut tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah 109 kursi PDI-P di DPR periode 2014-2019. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa yang hanya memiliki 47 kursi di DPR juga mendapat empat kursi menteri.
Sebelumnya, politisi PDI-P Tubagus Hasanuddin juga protes atas keputusan Jokowi yang hanya memberikan empat kursi menteri kepada PDI-P. Menurut dia, keputusan itu tidak proporsional.
Ia juga menyebut adanya protes dari kader PDI-P berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sejak pengumuman kabinet pada Minggu sore hingga siang ini, Hasanuddin mengaku banyak kader yang menghubunginya untuk menyampaikan protes. (Kompas.com)
Apa yang terjadi dalam internal PDIP sangatlah wajar terjadi jika melihat bahwa Presiden Joko Widodo adalah kader partai dan PDIP merupakan partai pemenang pemilu. Tetapi sudah saatnya PDIP menyadari bahwa kader-kader yang dimilikinya belum bisa memuaskan Joko Widodo untuk memilih mereka. Jokowi lebih memilih memperbanyak para profesional non partai daripada partai. Bukan sedang mendeskreditkan kualitasnya, tetapi profesional non partai pada umumnya adalah mereka yang sangat berpengalaman di bidangnya.
Keputusan Jokowi untuk tidak melihat proporsi kursi partai pendukung dalam memberikan jatah menteri memperlihatkan bahwa memang dari awal tidak ada transaksi posisi menteri dalam koalisi partai pendukung Jokowi-JK. Bahkan partainya sendiri pun tidak diberikannya jatah menteri kalau tidak ditemukan orang yang tepat untuk menjadi seorang menteri.
Jokowi memang sedang memulai sebuah budaya baru dalam menentapkan menteri yang akan membantunya sepanjang 5 tahun kepemimpinannya. Latar belakang partai dilihat tanpa mengurangi kompetensi yang ada. Jokowi lebih memilih orang yang tepat dibandingkan transaksi jatah menteri berdasarkan kursi parlemen.
Semoga kekecewaan PDIP tidak membuat mereka mengurangi dukungan kepada Jokowi-JK. Karena perubahan yang dilakukan Jokowi adalah hal yang baik dan patut dijadikan acuan dalam pemilihan orang di kabinet. Kini, PDIP harus membuktikan bahwa kader-kadernya di kabinet Jokowi mampu mengimplementasikan visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK.
Salam.
Sumber : http://ift.tt/1taeiMC
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengakui, sebagian internal partainya memang kecewa karena hanya mendapatkan empat kursi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, partainya tidak akan mengajukan protes dan menerima keputusan tersebut dengan besar hati.
“Mungkin kita sebagian besar memang kecewa, tapi itu adalah bukti kenegarawanan dan keikhlasan kita di internal PDI-P,” kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).
Basarah menyadari, jumlah empat menteri yang diberikan kepada PDI-P tersebut tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah 109 kursi PDI-P di DPR periode 2014-2019. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa yang hanya memiliki 47 kursi di DPR juga mendapat empat kursi menteri.
Sebelumnya, politisi PDI-P Tubagus Hasanuddin juga protes atas keputusan Jokowi yang hanya memberikan empat kursi menteri kepada PDI-P. Menurut dia, keputusan itu tidak proporsional.
Ia juga menyebut adanya protes dari kader PDI-P berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sejak pengumuman kabinet pada Minggu sore hingga siang ini, Hasanuddin mengaku banyak kader yang menghubunginya untuk menyampaikan protes. (Kompas.com)
Apa yang terjadi dalam internal PDIP sangatlah wajar terjadi jika melihat bahwa Presiden Joko Widodo adalah kader partai dan PDIP merupakan partai pemenang pemilu. Tetapi sudah saatnya PDIP menyadari bahwa kader-kader yang dimilikinya belum bisa memuaskan Joko Widodo untuk memilih mereka. Jokowi lebih memilih memperbanyak para profesional non partai daripada partai. Bukan sedang mendeskreditkan kualitasnya, tetapi profesional non partai pada umumnya adalah mereka yang sangat berpengalaman di bidangnya.
Keputusan Jokowi untuk tidak melihat proporsi kursi partai pendukung dalam memberikan jatah menteri memperlihatkan bahwa memang dari awal tidak ada transaksi posisi menteri dalam koalisi partai pendukung Jokowi-JK. Bahkan partainya sendiri pun tidak diberikannya jatah menteri kalau tidak ditemukan orang yang tepat untuk menjadi seorang menteri.
Jokowi memang sedang memulai sebuah budaya baru dalam menentapkan menteri yang akan membantunya sepanjang 5 tahun kepemimpinannya. Latar belakang partai dilihat tanpa mengurangi kompetensi yang ada. Jokowi lebih memilih orang yang tepat dibandingkan transaksi jatah menteri berdasarkan kursi parlemen.
Semoga kekecewaan PDIP tidak membuat mereka mengurangi dukungan kepada Jokowi-JK. Karena perubahan yang dilakukan Jokowi adalah hal yang baik dan patut dijadikan acuan dalam pemilihan orang di kabinet. Kini, PDIP harus membuktikan bahwa kader-kadernya di kabinet Jokowi mampu mengimplementasikan visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK.
Salam.
Sumber : http://ift.tt/1taeiMC