Konsistensi Jokowi: BBM dan Koalisi Ramping
Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan Jokowi-JK sebagai Presiden dan wakil presiden RI terpilih, kini sang presiden wong cilik itupun diuji konsistensinya karena memang pemimpin harus menjadi tauladan bagi rakyatnya. Bagaimana tidak Jokowi dan koalisi yang dikomandoi PDIP itu selalu mengatakan bahwa mereka lebih menginginkan koalisi ramping dari pada koalisi gemuk saat ketika pembentukan koalisi pilpres 9 Juli lalu. Meskipun yang terjadi tidak ramping-ramping amat dimana dalam koalisi yang disebutnya koalisi rakyat itu terdiri dari 5 partai yakni PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI.
Selain itu Jokowi atas nama rakyat juga sangat tidak setuju atau menolak keras kenaikan Bahan bakar Minyak (BBM) ketika pemerintahan presiden SBY berniat untuk menaikannya, bagi Jokowi hal itu akan menambah kesengsaraan rakyat miskin. Meski menurut pihak pemerintah kondisi keuangan Negara saat itu juga sedang sulit dan pilihan pahit itu harus segera diambil. Bahkan PDIP selalu berada paling depan mengerahkan seluruh kader-kadernya di DPR untuk menolak setiap ada wacana kenaikan BBM tersebut. Walhasil pemerintahan SBY pun merasa kewalahan akibat resistensi dari pihak PDIP.
Namun kini ada apa dengan Jokowi, kenapa Jokowi seakan sangat bertolak belakang dengan sikap dan pandangan sebelumnya, kenapa Jokowi dan koalisinya sangat berharap dengan tambahan partai baru untuk bergabung, sebagaimana diketahui baru-baru ini Surya Paloh mengatakan bahwa koalisi Jokowi-JK masih membutuhkan kehadiran sejumlah partai baru. Kenapa manuver-manuver politik terus saja dilancarkan oleh pihak Jokowi-JK kepada partai-partai yang tergabung dalam koalisi merah putih, bahkan diantara partai koalisi yang dipimpin partai gerindra tersebut mengaku merasa direcoki untuk diajak bergabung dalam koalisi partai pemerintah meski mereka tetap tak bergeming. Seperti wakil bendahara umum partai Golkar Bambang Soesatyo menginginkan agar kubu Jokowi menghentikan manuver-manuver politik yang bertujuan memecah atau merusak soliditas koalisi merah putih.
Apakah mereka khawatir dengan kekuatannya nanti di parlemen, sehingga sangat berharap bergabungnya partai-partai lain dalam koalisinya. Meski saat kampanye untuk sekedar pencitraan merebut hati dan simpati rakyat istilah koalisi ramping agar meminimalisir kepentingan partai politik pun digaungkan. Padahal sikap Jokowi-JK beserta koalisinya ini justru tidak sejalan dengan komitmen urgensi pengawasan DPR, sikap ini dinilai sebagai bentuk memperlemah fungsi pengawasan DPR dalam masa pemerintahannya nanti. Dalam artian memperlemah koalisi merah putih sama halnya memperlemah pengawasan DPR.
Jika Jokowi dan pihaknya tetap bermanuver merecoki partai-partai koalisi merah putih dan bersikukuh akan tetap menaikan harga BBM di pemerintahannya, maka konsistensi Jokowi memang patut dipertanyakan terlepas hal itu memang sangat dibutuhkannya. Karena untuk kasus pilihan koalisi sebetulnya hal tersebut sudah bisa diketahui jauh sebelum koalisi pilpres terbentuk, bagaimana polarisasi, dinamika politik serta implikasinya di parlemen. Begitu juga dengan kasus BBM saat itu maupun saat ini dalam kondisi yang sama, tetapi berbeda bagi Jokowi dalam sikap dan pandangannya. Saling lempar pun terjadi antara Jokowi-SBY dalam hal menaikan BBM karena pilihan pahit dan tidak popular ini harus dilakukan dalam rangka mengatasi defisit APBN di ujung-ujung masa pemerintahan SBY. Hal inipun terkesan menjadi politik balas dendam bagi pemerintahan SBY dimana ketika di masanya setiap kebijakan menaikan BBM selalu mendapatkan perlawanan keras dari pihak DPR terutama dari unsur PDIP.
Dengan realistas politik semacam itu, maka pemerintahan Jokowi-JK akan dihadapkan pilihan politik yang buruk, tidak saja hanya persoalan tidak popular karena harus menaikan BBM dan menelan air ludah sendiri dengan koalisi rampingnya, bahkan juga persoalan serangan-serangan politik lainnya dari koalisi merah putih yang ada di parlemen sehingga hampir bisa dipastikan diawal-awal pemerintahannya akan mengalami masa-masa sulit. Wallahu’alam.
Sumber : http://ift.tt/1n0YdUB
Selain itu Jokowi atas nama rakyat juga sangat tidak setuju atau menolak keras kenaikan Bahan bakar Minyak (BBM) ketika pemerintahan presiden SBY berniat untuk menaikannya, bagi Jokowi hal itu akan menambah kesengsaraan rakyat miskin. Meski menurut pihak pemerintah kondisi keuangan Negara saat itu juga sedang sulit dan pilihan pahit itu harus segera diambil. Bahkan PDIP selalu berada paling depan mengerahkan seluruh kader-kadernya di DPR untuk menolak setiap ada wacana kenaikan BBM tersebut. Walhasil pemerintahan SBY pun merasa kewalahan akibat resistensi dari pihak PDIP.
Namun kini ada apa dengan Jokowi, kenapa Jokowi seakan sangat bertolak belakang dengan sikap dan pandangan sebelumnya, kenapa Jokowi dan koalisinya sangat berharap dengan tambahan partai baru untuk bergabung, sebagaimana diketahui baru-baru ini Surya Paloh mengatakan bahwa koalisi Jokowi-JK masih membutuhkan kehadiran sejumlah partai baru. Kenapa manuver-manuver politik terus saja dilancarkan oleh pihak Jokowi-JK kepada partai-partai yang tergabung dalam koalisi merah putih, bahkan diantara partai koalisi yang dipimpin partai gerindra tersebut mengaku merasa direcoki untuk diajak bergabung dalam koalisi partai pemerintah meski mereka tetap tak bergeming. Seperti wakil bendahara umum partai Golkar Bambang Soesatyo menginginkan agar kubu Jokowi menghentikan manuver-manuver politik yang bertujuan memecah atau merusak soliditas koalisi merah putih.
Apakah mereka khawatir dengan kekuatannya nanti di parlemen, sehingga sangat berharap bergabungnya partai-partai lain dalam koalisinya. Meski saat kampanye untuk sekedar pencitraan merebut hati dan simpati rakyat istilah koalisi ramping agar meminimalisir kepentingan partai politik pun digaungkan. Padahal sikap Jokowi-JK beserta koalisinya ini justru tidak sejalan dengan komitmen urgensi pengawasan DPR, sikap ini dinilai sebagai bentuk memperlemah fungsi pengawasan DPR dalam masa pemerintahannya nanti. Dalam artian memperlemah koalisi merah putih sama halnya memperlemah pengawasan DPR.
Jika Jokowi dan pihaknya tetap bermanuver merecoki partai-partai koalisi merah putih dan bersikukuh akan tetap menaikan harga BBM di pemerintahannya, maka konsistensi Jokowi memang patut dipertanyakan terlepas hal itu memang sangat dibutuhkannya. Karena untuk kasus pilihan koalisi sebetulnya hal tersebut sudah bisa diketahui jauh sebelum koalisi pilpres terbentuk, bagaimana polarisasi, dinamika politik serta implikasinya di parlemen. Begitu juga dengan kasus BBM saat itu maupun saat ini dalam kondisi yang sama, tetapi berbeda bagi Jokowi dalam sikap dan pandangannya. Saling lempar pun terjadi antara Jokowi-SBY dalam hal menaikan BBM karena pilihan pahit dan tidak popular ini harus dilakukan dalam rangka mengatasi defisit APBN di ujung-ujung masa pemerintahan SBY. Hal inipun terkesan menjadi politik balas dendam bagi pemerintahan SBY dimana ketika di masanya setiap kebijakan menaikan BBM selalu mendapatkan perlawanan keras dari pihak DPR terutama dari unsur PDIP.
Dengan realistas politik semacam itu, maka pemerintahan Jokowi-JK akan dihadapkan pilihan politik yang buruk, tidak saja hanya persoalan tidak popular karena harus menaikan BBM dan menelan air ludah sendiri dengan koalisi rampingnya, bahkan juga persoalan serangan-serangan politik lainnya dari koalisi merah putih yang ada di parlemen sehingga hampir bisa dipastikan diawal-awal pemerintahannya akan mengalami masa-masa sulit. Wallahu’alam.
Sumber : http://ift.tt/1n0YdUB