ZonA Omong Kosong
Berikut adalah isi butir-butir Pancasila Sila Ke-4
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Jadi saudara Fadli Zon, kalau anda bilang bahwa pemilihan langsung adalah produk barat dan kalau mau Pemilihan Langsung harus mengubah Pancasila. Sepertinya anda harus kembali ke bangku SD dan saya akan absen satu-persatu dengan murid lainnya, untuk berdiri di muka kelas dan menyebutkan dengan lantang urutan butir-butir Pancasila dari Sila Pertama sampai Sila Kelima.
Setelah alasan hemat anggaran dimentahkan oleh banyak orang, maka Koalisi Kutu Busuk menggunakan alasan Sila Keempat Pancasila sebagai dasar bagi pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD. Kalimat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/PERWAKILAN dianggap sebagai dasar bagi mereka sebagai anggota dewan untuk mewakili suara rakyat dalam Pilkada
Coba baca kembali poin pertama sampai ketujuh, adakah disana dikatakan bahwa suara rakyat harus diwakilkan? TIDAK ADA. Jadi alasan Koalisi Kutu Busuk adalah NON-SENSE. Butir-butir penjelasan sila keempat dengan tegas mengamanatkan untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan harkat martabat manusia, menjunjung nilai kebenaran dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Adapun cara yang disarankan adalah musyawarah yang diliputi semangat kekeluargaan tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Apabila telah diambil kata sepakat, maka keputusan harus diterima dan dilaksanakan.
Bukan sekedar karena perolehan kursi di dewan mayoritas, kemudian memutuskan “secara bersama” dengan kelompoknya sendiri untuk merugikan negara dan masyarakat.
Jadi Fadli Zon dan kawan-kawan, anda jangan suka memutar balikkan kata-kata, karena kami bukan orang bodoh.
Hanya ada satu kalimat.
TOLAK RUU PILKADA TIDAK LANGSUNG!!
Sumber : http://ift.tt/1qUeQ8o
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Jadi saudara Fadli Zon, kalau anda bilang bahwa pemilihan langsung adalah produk barat dan kalau mau Pemilihan Langsung harus mengubah Pancasila. Sepertinya anda harus kembali ke bangku SD dan saya akan absen satu-persatu dengan murid lainnya, untuk berdiri di muka kelas dan menyebutkan dengan lantang urutan butir-butir Pancasila dari Sila Pertama sampai Sila Kelima.
Setelah alasan hemat anggaran dimentahkan oleh banyak orang, maka Koalisi Kutu Busuk menggunakan alasan Sila Keempat Pancasila sebagai dasar bagi pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD. Kalimat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/PERWAKILAN dianggap sebagai dasar bagi mereka sebagai anggota dewan untuk mewakili suara rakyat dalam Pilkada
Coba baca kembali poin pertama sampai ketujuh, adakah disana dikatakan bahwa suara rakyat harus diwakilkan? TIDAK ADA. Jadi alasan Koalisi Kutu Busuk adalah NON-SENSE. Butir-butir penjelasan sila keempat dengan tegas mengamanatkan untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan harkat martabat manusia, menjunjung nilai kebenaran dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Adapun cara yang disarankan adalah musyawarah yang diliputi semangat kekeluargaan tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Apabila telah diambil kata sepakat, maka keputusan harus diterima dan dilaksanakan.
Bukan sekedar karena perolehan kursi di dewan mayoritas, kemudian memutuskan “secara bersama” dengan kelompoknya sendiri untuk merugikan negara dan masyarakat.
Jadi Fadli Zon dan kawan-kawan, anda jangan suka memutar balikkan kata-kata, karena kami bukan orang bodoh.
Hanya ada satu kalimat.
TOLAK RUU PILKADA TIDAK LANGSUNG!!
Sumber : http://ift.tt/1qUeQ8o