PILKADA Oleh DPRD Adalah MURAH atau MURAHAN, MALAPETAKA dan RAWAN KORUPSI.
PILKADA Oleh DPRD Adalah MURAH atau MURAHAN, MALAPETAKA dan RAWAN KORUPSI.
Oleh: Opa Chiyo TKI di Manca Negara.
Tandain Partai Politik Pengusung PILKADA lewat DPRD dan Jangan Pernah Dipilih Kembali, Berikan Hukuman 5 Tahunan Terhadap Partai Politik ini yang berniat memasung hak konstitusi rakyat yaitu hak untuk melakukan PILKADA dipilih langsung oleh Rayat.
Pilkada lewat DPRD dikatakan MURAH atau MURAHAN karena tidak mungkin ada PENGAWASAN jika orang yang SAMA memilih dan orang yang SAMA mengawasi, tapi yang bakal terjadi adalah MALAPETAKA, karena RAWAN KORUPSI.
FUNGSI PENGAWASAN YANG BLUNDER:
Pernah terjadi seperti contoh dibawah ini yaitu sbb:
Mr. A membuat proposal untuk membeli barang.
Mr. A yang membeli barang tersebut di retail.
Mr. A yang menerima barang tersebut sebagai end user.
Ini yang namanya One Man Show, bagaimana bisa terjadi pengawasan jika hal tersebut yang terjadi selain KORUPSI dan KORUPSI.
Analisa:
Sewaktu Mr. A membuat proposal pembelian barang, ini acceptable masih bisa diterima, tapi
Ketika Mr. A membeli langsung barang tersebut ke retail, maka disini dimulai KESALAHAN PERTAMA, bisa terjadi macam-macam, mark-up dll.
Akhirnya Mr. A sebagai End User yang menerima barang tersebut sekaligus pemakainya, KESALAH KEDUA, bagaimana diketahui bahwa barang yang diterima sesuai spesifikasi.
Dan ini banyak terjadi, makanya KORUPSI dan KORUPSI dan hal ini tidak terbendung dinegara ini.
Seharusnya yang terjadi adalah sbb:
Mr. A yang membuat proposal, karena beliau yang tahu apa yang diinginkan.
Mr. B yang membeli barang tersebut sesuai spesifikasi yang diinginkan Mr. A.
Mr. C yang menerima barang tersebut, jika sesuai diterima dan diserahkan pada Mr. A, jika tidak akan ditolak.
Mr. D yang akan membayar harga barang tersebut jika Mr. C & Mr. A setuju dan barang diterima sesuai Spesifikasi
Jadi FUNGSI PENGAWASAN TERJADI, karena ada 3 atau 4 orang yang berbeda yang terlibat pada proses pembelian barang tersebut.
Bagaimana HUBUNGANYA dengan PILKADA OLEH DPRD, ini yang MURAH atau MURAHAN, MALAPETKA dan RAWAN KORUPSI.
PILKADA melalui DPRD, semua orang tahu apa yang terjadi dibelakang layar, jika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
Maka FUNGSI PENGWASAN TIDAK ADA, KARENA ORANG YANG SAMA MEMILIH DAN ORANG YANG SAMA MENGAWAS, MAKA KORUPSI YANG MASSIVE AKAN TERJADI, karena:
DPRD yang memilih Kepala Daerah,
DPRD yang mengawas Kepala Daerah,
Tidak ada fungsi pengawasan, karena orang yang sama memilih dan orang yang sama mengawas.
Maka tidak terjadi PENGAWASAN yang dilakukan oleh DPRD, karena mereka yang memilih dan mereka yang mengawasi tapi malahan yang akan terjadi adalah PEMERASAN terus menerus selama 5 tahun dan kasihan Kepala Daerahnya tersandera terus menerus selama 5 tahun.
Kepala Daerah itu tahu akan hal tersebut, maka Ahok, Emil dll mereka menolak PILKADA lewat DPRD, Kepala Daerah ini tahu, Kepala Daerah itu sadar karena mereka akan tersandera selama 5 tahun dan tidak ada waktu yang maksimal untuk bekerja, apalagi berkerja untuk membela kepentingan rakyat.
Jika PILKADA dilakukan langsung oleh rakyat, maka akan terjadi pengawasan (tentu sistimnya harus diperbaiki dan terbuka),
Rakyat yang memilih kepala Daerah,
DPRD yang mengawas Kepala Daerah,
Selebihnya karena sistimnya sudah diperbaiki dan terbuka maka,
Media/ KPK / LSM bersama-sama DPRD akan ikut memantau Kepala Daerah jika mereka menyeleweng. Jika terbukti melanggar PIDANA langsung saja dipecat sekalian (Impeachment).
Yang LANGSUNG itu tidak MURAH apalagi MURAHAN, karena yang LANGSUNG itu GENUINE dan BERMUTU dan Kualitasnya tentu lebih baik contohmya:
Nonton Bola LANGSUNG, lebih berkualitas.
Nonton Konsert LANGSUNG, lebih berkualitas.
Makanya yang LANGSUNG adalah GENUINE dan ORIGINAL yang ORIGINAL tentu ada harganya:
Makanya PILKADA Langsung oleh Rakyat ada harganya, tapi itu bisa dibuat atau ditekan harganya.
Jadi suatu kemunduran jika PILKADA oleh DPRD, memang PILKADA oleh DPRD adalah lebih MURAH, karena mutunya MURAHAN,
Jadi kesimpulanya: PILKADA oleh DPRD tidak saja MURAH, tapi juga MURAHAN, MALA PETAKA dan RAWAN KORUPSI dan Kepala Daerah akan menjadi SAPI PERAHAN SELAMA 5 TAHUN.
Tandain Partai Politik Pengusung PILKADA lewat DPRD dan Jangan Pernah Dipilih Kembali, Berikan Hukuman 5 Tahunan Terhadap Partai Politik ini yang berniat memasung hak konstitusi rakyat yaitu PILKADA dipilih langsung oleh Rayat.
Sumber : http://ift.tt/1sQ6CA0
Oleh: Opa Chiyo TKI di Manca Negara.
Tandain Partai Politik Pengusung PILKADA lewat DPRD dan Jangan Pernah Dipilih Kembali, Berikan Hukuman 5 Tahunan Terhadap Partai Politik ini yang berniat memasung hak konstitusi rakyat yaitu hak untuk melakukan PILKADA dipilih langsung oleh Rayat.
Pilkada lewat DPRD dikatakan MURAH atau MURAHAN karena tidak mungkin ada PENGAWASAN jika orang yang SAMA memilih dan orang yang SAMA mengawasi, tapi yang bakal terjadi adalah MALAPETAKA, karena RAWAN KORUPSI.
FUNGSI PENGAWASAN YANG BLUNDER:
Pernah terjadi seperti contoh dibawah ini yaitu sbb:
Mr. A membuat proposal untuk membeli barang.
Mr. A yang membeli barang tersebut di retail.
Mr. A yang menerima barang tersebut sebagai end user.
Ini yang namanya One Man Show, bagaimana bisa terjadi pengawasan jika hal tersebut yang terjadi selain KORUPSI dan KORUPSI.
Analisa:
Sewaktu Mr. A membuat proposal pembelian barang, ini acceptable masih bisa diterima, tapi
Ketika Mr. A membeli langsung barang tersebut ke retail, maka disini dimulai KESALAHAN PERTAMA, bisa terjadi macam-macam, mark-up dll.
Akhirnya Mr. A sebagai End User yang menerima barang tersebut sekaligus pemakainya, KESALAH KEDUA, bagaimana diketahui bahwa barang yang diterima sesuai spesifikasi.
Dan ini banyak terjadi, makanya KORUPSI dan KORUPSI dan hal ini tidak terbendung dinegara ini.
Seharusnya yang terjadi adalah sbb:
Mr. A yang membuat proposal, karena beliau yang tahu apa yang diinginkan.
Mr. B yang membeli barang tersebut sesuai spesifikasi yang diinginkan Mr. A.
Mr. C yang menerima barang tersebut, jika sesuai diterima dan diserahkan pada Mr. A, jika tidak akan ditolak.
Mr. D yang akan membayar harga barang tersebut jika Mr. C & Mr. A setuju dan barang diterima sesuai Spesifikasi
Jadi FUNGSI PENGAWASAN TERJADI, karena ada 3 atau 4 orang yang berbeda yang terlibat pada proses pembelian barang tersebut.
Bagaimana HUBUNGANYA dengan PILKADA OLEH DPRD, ini yang MURAH atau MURAHAN, MALAPETKA dan RAWAN KORUPSI.
PILKADA melalui DPRD, semua orang tahu apa yang terjadi dibelakang layar, jika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
Maka FUNGSI PENGWASAN TIDAK ADA, KARENA ORANG YANG SAMA MEMILIH DAN ORANG YANG SAMA MENGAWAS, MAKA KORUPSI YANG MASSIVE AKAN TERJADI, karena:
DPRD yang memilih Kepala Daerah,
DPRD yang mengawas Kepala Daerah,
Tidak ada fungsi pengawasan, karena orang yang sama memilih dan orang yang sama mengawas.
Maka tidak terjadi PENGAWASAN yang dilakukan oleh DPRD, karena mereka yang memilih dan mereka yang mengawasi tapi malahan yang akan terjadi adalah PEMERASAN terus menerus selama 5 tahun dan kasihan Kepala Daerahnya tersandera terus menerus selama 5 tahun.
Kepala Daerah itu tahu akan hal tersebut, maka Ahok, Emil dll mereka menolak PILKADA lewat DPRD, Kepala Daerah ini tahu, Kepala Daerah itu sadar karena mereka akan tersandera selama 5 tahun dan tidak ada waktu yang maksimal untuk bekerja, apalagi berkerja untuk membela kepentingan rakyat.
Jika PILKADA dilakukan langsung oleh rakyat, maka akan terjadi pengawasan (tentu sistimnya harus diperbaiki dan terbuka),
Rakyat yang memilih kepala Daerah,
DPRD yang mengawas Kepala Daerah,
Selebihnya karena sistimnya sudah diperbaiki dan terbuka maka,
Media/ KPK / LSM bersama-sama DPRD akan ikut memantau Kepala Daerah jika mereka menyeleweng. Jika terbukti melanggar PIDANA langsung saja dipecat sekalian (Impeachment).
Yang LANGSUNG itu tidak MURAH apalagi MURAHAN, karena yang LANGSUNG itu GENUINE dan BERMUTU dan Kualitasnya tentu lebih baik contohmya:
Nonton Bola LANGSUNG, lebih berkualitas.
Nonton Konsert LANGSUNG, lebih berkualitas.
Makanya yang LANGSUNG adalah GENUINE dan ORIGINAL yang ORIGINAL tentu ada harganya:
Makanya PILKADA Langsung oleh Rakyat ada harganya, tapi itu bisa dibuat atau ditekan harganya.
Jadi suatu kemunduran jika PILKADA oleh DPRD, memang PILKADA oleh DPRD adalah lebih MURAH, karena mutunya MURAHAN,
Jadi kesimpulanya: PILKADA oleh DPRD tidak saja MURAH, tapi juga MURAHAN, MALA PETAKA dan RAWAN KORUPSI dan Kepala Daerah akan menjadi SAPI PERAHAN SELAMA 5 TAHUN.
Tandain Partai Politik Pengusung PILKADA lewat DPRD dan Jangan Pernah Dipilih Kembali, Berikan Hukuman 5 Tahunan Terhadap Partai Politik ini yang berniat memasung hak konstitusi rakyat yaitu PILKADA dipilih langsung oleh Rayat.
Sumber : http://ift.tt/1sQ6CA0