Prabowo Memang Sudah Menang Tapi…
Pemilihan presiden 2014 telah selesai dan melahirkan Jokowi-Jk sebagai ‘The Winners’ dengan persentase 53,15% atau 70.997.833 suara sah. KPU selaku penyelenggara pemilu dan MK sebagai pengesahnya telah menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden terpilih yang akan mewarisi jabatan pak SBY-Budi. Kemenangan tersebut tentu membuat kubu lawan yang dihuni Prabowo cs dibawah payung koalisi ‘gendut’ Merah Putih pusing tujuh keliling, kepanikannya terlihat saat menolak kekalahan dari KPU dan mengadu ke MK dengan dasar kecurangan terstruktur, sistematis dan masif.
Di awal mereka bahkan dengan lantang menyerukan akan membawa beberapa truk bukti kecurangan yang pada ujungnya tidak sesuai.
Namun lagi lagi, gugatan mereka yang didukung penuh oleh pejabat-pejabat kelas atas di seluruh nusantara terpatahkan oleh palu pak hakim ketua MK Hamdan Zoelva. Dengan sangat terpaksa koalisi gendut dan para donaturnya harus gigit jari sembari memutar otak bagaimana cara mengkudeta posisi pak Jokowi di kursi RI 1 nantinya.
ARB selaku pimpinan diktator di partai Golkar bahkan tak mempedulikan suara kadernya yang lebih memilih kubu Jokowi-Jk karena sebuah iming-iming menjanjikan di bawah naungan Koalisi Merah Putih (KMP).
Dengan modal 292 kursi diparlemen, KMP yang sebelumnya telah menetapkan koalisi permanen, bisa dengan mudah memporak-porandakan pemerintahan Jokowi-Jk dengan berada diluar pemerintahan.
Belum menjabat secara resmi, kubu Banteng dkk yang mengusung Jokowi-Jk menjadi RI 1 sudah mendapat salam pembuka dari KMP. Yaitu berupa wacana untuk merevisi UU MD3 dengan membuat kebijakan penentuan Ketua DPR harus berdasarkan voting. Padahal di era dua periode SBY yang katanya ‘Demokrasi kita sudah maju’ menentukan ketua DPR berdasarkan partai pemenang pemilu. Jika wacana UU MD3 tersebut terealisasikan, maka antek-antek ARB lah yang paling berpeluang menggantikan Marzuki Ali dari DPR 1.
Belum sampai disitu, kini Koalisi KMP kembali menggoncang Dunia Politik Indonesia dengan gagasan ala orde baru yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur) dipilih oleh Anggota DPRD. Alasan mendasarnya supaya bisa menghemat anggaran dan mencegah money politic, padahal dengan sistem pemilihan tidak langsung justru berpotensi menimbulkan suap-menyuap antara calon kepala daerah dengan anggota DPRD. Rakyat hanya jadi penonton, setuju tidak setuju rakyat harus menerima pemimpinnya. Jadi jika terpilih nanti bukan tidak mungkin kepala daerah tersebut akan lupa dengan rakyat, toh yang memilihnya bukan rakyat jadi merasa tidak punya hutang kepada mereka.
Secara hukum, Prabowo cs memang sudah kalah tapi secara politik, mereka sedang menyusun strategi untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi-Jk. KMP masih menyimpan dendam mendalam, pejabat-pejabat berdasi masih terlalu fanatik dengan slogan “ABJ” Asal Bukan Jokowi dan Prabowo belum bisa legowo menerima kekalahan 3x nya. (1. Kalah versi Quick qount, 2. Kalah versi KPU, 3. Kalah versi MK)
JADI, WASPADALAH,, WASPADALAH,, WASPADALAH..
Posisi RI 1 jadi target sang Oposisi.
Sumber : http://ift.tt/1BCYmpY
Di awal mereka bahkan dengan lantang menyerukan akan membawa beberapa truk bukti kecurangan yang pada ujungnya tidak sesuai.
Namun lagi lagi, gugatan mereka yang didukung penuh oleh pejabat-pejabat kelas atas di seluruh nusantara terpatahkan oleh palu pak hakim ketua MK Hamdan Zoelva. Dengan sangat terpaksa koalisi gendut dan para donaturnya harus gigit jari sembari memutar otak bagaimana cara mengkudeta posisi pak Jokowi di kursi RI 1 nantinya.
ARB selaku pimpinan diktator di partai Golkar bahkan tak mempedulikan suara kadernya yang lebih memilih kubu Jokowi-Jk karena sebuah iming-iming menjanjikan di bawah naungan Koalisi Merah Putih (KMP).
Dengan modal 292 kursi diparlemen, KMP yang sebelumnya telah menetapkan koalisi permanen, bisa dengan mudah memporak-porandakan pemerintahan Jokowi-Jk dengan berada diluar pemerintahan.
Belum menjabat secara resmi, kubu Banteng dkk yang mengusung Jokowi-Jk menjadi RI 1 sudah mendapat salam pembuka dari KMP. Yaitu berupa wacana untuk merevisi UU MD3 dengan membuat kebijakan penentuan Ketua DPR harus berdasarkan voting. Padahal di era dua periode SBY yang katanya ‘Demokrasi kita sudah maju’ menentukan ketua DPR berdasarkan partai pemenang pemilu. Jika wacana UU MD3 tersebut terealisasikan, maka antek-antek ARB lah yang paling berpeluang menggantikan Marzuki Ali dari DPR 1.
Belum sampai disitu, kini Koalisi KMP kembali menggoncang Dunia Politik Indonesia dengan gagasan ala orde baru yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur) dipilih oleh Anggota DPRD. Alasan mendasarnya supaya bisa menghemat anggaran dan mencegah money politic, padahal dengan sistem pemilihan tidak langsung justru berpotensi menimbulkan suap-menyuap antara calon kepala daerah dengan anggota DPRD. Rakyat hanya jadi penonton, setuju tidak setuju rakyat harus menerima pemimpinnya. Jadi jika terpilih nanti bukan tidak mungkin kepala daerah tersebut akan lupa dengan rakyat, toh yang memilihnya bukan rakyat jadi merasa tidak punya hutang kepada mereka.
Secara hukum, Prabowo cs memang sudah kalah tapi secara politik, mereka sedang menyusun strategi untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi-Jk. KMP masih menyimpan dendam mendalam, pejabat-pejabat berdasi masih terlalu fanatik dengan slogan “ABJ” Asal Bukan Jokowi dan Prabowo belum bisa legowo menerima kekalahan 3x nya. (1. Kalah versi Quick qount, 2. Kalah versi KPU, 3. Kalah versi MK)
JADI, WASPADALAH,, WASPADALAH,, WASPADALAH..
Posisi RI 1 jadi target sang Oposisi.
Sumber : http://ift.tt/1BCYmpY