Menagih Janji Kabinet Ramping Jokowi
Bagaimanakah kabinet yang akan dibentuk Jokowi ? apakah akan ada perubahan ekstrem, baik dalam bentuk kementriaan maupun jumlah ? Apakah akan ada penggabungan kementrian yang ada saat ini? Apa betul menteri yang dipilih harus melepas jabatannya di partai politik? Banyak pertanyaan yang masih menggantung, yang membuat banyak pihak tak sabar.
Harapa, desakan, ketidaksabaran, mewarnai rencana pembentukan kabinet Jokowi-JK, untuk pemerintahan lima tahun ke depan. Ada yang memperkirakan kabinet baru tidak akan berubah dibanding yang ada saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni maskimal diisi 34 menteri, plus beberapa pejabat setingkat menteri. Dipihak lain sejumlah elite parpol koalisi Indonesia hebat ada yang terkesan tidak sabar, “mempertanyakan” apakah diri mereka masuk atau tidak. Orang-orang yang merasa berjasa ikut mengantar Jokowi-JK terpilih sebagai presiden 5 tahun ke depan juga mulai kasak kusuk, meski dari jauh jauh hari Jokowi telah menegaskan tidak ada kerja sama untuk bagi bagi kuris dalam berjuang di Pilpres 2014.
Terlepas dari itu semua, kita berharap kabinet Jokowi-JK memang tidak didasari atas balas jasa, menentukan jumlah menteri berdasarkan jumlah orang-orang yang harus diberi tempat, karena jasa mereka. Kabinet yang akan dibentuk hendaknya bukan karena alasan bagi-bagi kursi sebagai hadiah, atau memberi tempat bagi teman-teman akrab. Jumlah kementrian harus didasarkan pada kebutuhan. Ini sejalan dengan keinginan banyak kalangan dalam upaya merampingkan dan mempersingkat birokrasi. Jika memang terdapat dua atau lebih kementrian bisa dirampingkan menjadi satu kementrian kenapa tidak ? kenapa harus membiarkan jumlah kementrian yang gemuk jika bisa dirampingkan.
Lagi pula, karena penekanan program kerja Jokowi-JK berbeda dengan program kabinet SBY, maka selayaknya penekanan kabinet didasarkan pada kebutuhan pemerintahan baru. Pembentukan kabinet baru harus berdasarkan kebutuhan, dengan sasaran akhir kebaikan bagi bangsa dan negara. Kita berharap, Jokowi-JK memenuhi janjinya, membentuk kabinet bukan karena pertimbangan balasan jasa atau pertemanan. Dari mana pun asala para menteri, mereka harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan dan yang paling utama bebas dari perkara KPK.
Sumber : http://ift.tt/1uxRNkp
Harapa, desakan, ketidaksabaran, mewarnai rencana pembentukan kabinet Jokowi-JK, untuk pemerintahan lima tahun ke depan. Ada yang memperkirakan kabinet baru tidak akan berubah dibanding yang ada saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni maskimal diisi 34 menteri, plus beberapa pejabat setingkat menteri. Dipihak lain sejumlah elite parpol koalisi Indonesia hebat ada yang terkesan tidak sabar, “mempertanyakan” apakah diri mereka masuk atau tidak. Orang-orang yang merasa berjasa ikut mengantar Jokowi-JK terpilih sebagai presiden 5 tahun ke depan juga mulai kasak kusuk, meski dari jauh jauh hari Jokowi telah menegaskan tidak ada kerja sama untuk bagi bagi kuris dalam berjuang di Pilpres 2014.
Terlepas dari itu semua, kita berharap kabinet Jokowi-JK memang tidak didasari atas balas jasa, menentukan jumlah menteri berdasarkan jumlah orang-orang yang harus diberi tempat, karena jasa mereka. Kabinet yang akan dibentuk hendaknya bukan karena alasan bagi-bagi kursi sebagai hadiah, atau memberi tempat bagi teman-teman akrab. Jumlah kementrian harus didasarkan pada kebutuhan. Ini sejalan dengan keinginan banyak kalangan dalam upaya merampingkan dan mempersingkat birokrasi. Jika memang terdapat dua atau lebih kementrian bisa dirampingkan menjadi satu kementrian kenapa tidak ? kenapa harus membiarkan jumlah kementrian yang gemuk jika bisa dirampingkan.
Lagi pula, karena penekanan program kerja Jokowi-JK berbeda dengan program kabinet SBY, maka selayaknya penekanan kabinet didasarkan pada kebutuhan pemerintahan baru. Pembentukan kabinet baru harus berdasarkan kebutuhan, dengan sasaran akhir kebaikan bagi bangsa dan negara. Kita berharap, Jokowi-JK memenuhi janjinya, membentuk kabinet bukan karena pertimbangan balasan jasa atau pertemanan. Dari mana pun asala para menteri, mereka harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan dan yang paling utama bebas dari perkara KPK.
Sumber : http://ift.tt/1uxRNkp