Mempertanyakan Etika Politik Penguasa Baru
Ada beberapa hal yang membuat saya harus mempertanyakan etika politik penguasa baru, yang khususnya berasal dari PDI Perjuangan. Etika politik terkait erat juga dengan apa yang didengung-dengungkan oleh Jokowi, presiden baru, yaitu tentang revolusi mental. Mohon hal-hal di bawah ini dicermati.
1. Pemerintahan baru mendesak pemerintahan lama membuat kebijakan strategis di masa akhir jabatannya. Yaitu meminta kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM bukan kebijakan sembarangan, karena menyangkut hak hidup orang banyak. Dalam banyak kesempatan kenaikan harga BBM, pertimbangannya sangat matang dan jauh jauh hari sebelumnya. Kebijakan terkait BBM tidak boleh sembarangan, serampangan, apalagi dengan alasan-alasan yang dipaksakan. Kenaikan harga BBM adalah kebijakan strategis. Tidak pada tempatnya sebuah pemerintahan baru, yang akan secara resmi dilantik 20 Oktober mendatang, memaksa-maksa pemerintahan lama membuat kebijakan strategis. Dan sudah menjadi konsensus nasional bahwa… pemerintahan lama tidak boleh membuat kebijakan strategis pada masa tenggang, yaitu masa ketika preisden baru sudah terpilih sampai dilantik. Sebuah komitmen sangat positif ditunjukkan SBY karena selama masa tenggang tersebut, dia melarang seluruh menterinya membuat kebijakan strategis. Itu adalah etika politik, sopan santun politik. Saya sangat menyayangkan dan mempertanyakan, dimana etika politik penguasa baru? Akibat dari desakan tersebut, stabilitas politik dan sosial sempat terganggu bukan? Yang rugi, publik juga.
2. Seorang Ketua DPP PDI P (partai yang akan berkuasa) yaitu Maruarar Sirait, mengusulkan agar pesawat kepresidenan dijual. Dia menyatakan akan mengusulkan hal itu langsung kepada Jokowi. Adalah hak seseorang untuk mengusulkan apapun. Apalagi Maruarar adalah tokoh muda politik yang tampak cemerlang dan cerdas, anggota DPR pula, Ketua DPP juga. Tapi apakah dia berpikir etika politiknya? Sopan santun politiknya? Pesawat itu baru saja dibeli oleh pemerintahan SBY. Belum setahun. Ketika dia menyampaikan usulan tersebut, SBY masih menjabat sebagai presiden. Pemerintahan lama masih berkuasa. Dimana letak etika politiknya? Tidak kah dia mau bersabar barang satu atau dua bulan lagi, sebelum melontarkan usulan tersebut? Saya sebagai orang awam saja merasa sangat tersinggung dengan usulan tersebut. Sungguh, etika politik itu akan sangat penting sekali dalam menjaga stabilitas politik.
Selama 10 tahun pemerintahan SBY, kita bisa merasakan bahwa stabilitas politik, keamanan, sosial dan ekonomi relatif baik-baik saja. Cenderung tidak ada gangguan sosial atau keamanan berarti bukan? Aman-aman saja. Saya melihat kondisi tersebut salah satunya karena penguasa menjaga etika dan sopan santun politik. Tidak mentang-mentang jadi penguasa terus menekan pihak lain atau lawan politiknya secara sewenang-wenang…
Sumber : http://ift.tt/1uxRKF5