Jero Wacik dan Kabinet Ahli Plus-plus Jokowi-JK
Tadi malam saya menghadiri pesta perkawinan putera Karni Ilyas, Presiden ILC TV ONE di hotel Brobudur Jakarta. Pesta tersebut sangat ramai, dihadiri Wakil Presiden terpilih Muhammad Jusuf Kalla beserta ibu Mufidah, para menteri, politisi, pengacara, ilmuan, dan masyarakat dari berbagai kalangan. PM Malaysia Najib Tun Razak mengirim utusan untuk menghadiri pesta perkawinan tersebut.
Saya datang lebih awal untuk menghindari macet, sehingga banyak berbincang dengan teman-teman dari TV ONE yang bertugas, dan yang mengesankan saya bertemu seorang teman anggota ILC yang juga selalu hadir dalam setiap acara ILC yang ditayangkan langsung oleh TV ONE.
Teman ini bercerita tentang Jero Wacik, menteri ESDM yang tersandung kasus korupsi. Menurut dia, Jero Wacik adalah korban. Dia tahu persis karena sebagai anggota partai demokrat sering berhubungan dengan kementerian itu, sehingga dia tahu siapa yang berpengaruh dan sumber utama korupsi dan mafia di kementerian ESDM. Menurut dia, ada seorang dirjen di kementerian yang dipimpin Pak Jero, sebanyak 3 (tiga) kali mau diganti, tidak berhasil dilakukan, saking kuatnya dirjen itu.
Pak Jero, kata dia adalah korban dari internal kementerian ESDM karena tidak tahu seluk beluk ESDM. Beliau bukan ahlinya, walaupun alumni ITB tetapi dari teknik sipil, bukan pertambangan. Selain itu, selama menjalani karir di swasta dan pemerintahan, tidak pernah bersentuhan dengan bidang ESDM yang dipercayakan kepadanya menjadi menteri.
Disamping itu, Jero Wacik juga korban karena harus menjadi ATM partainya setelah Hartati Murdaya, dan yang lain-lain ditahan KPK dan dipenjara. Kongres partainya di Bali, yang memilih SBY menjadi ketua umum, kata teman ini, siapa yang mendanai kalau bukan Pak Jero. Begitu juga konvensi, pemilu legislatif, sumber dananya dari mana?
Kabinet Ahli Jokowi-JK
Belajar dari pengalaman, maka sangat tepat kalau sejak kampanye, Jokowi-JK telah mencanangkan akan membentuk kabinet ahli jika rakyat memberi kepercayaan untuk memimpin Indonesia. Menteri yang ahli itu, bisa berasal dari partai politik, dan bisa dari kalangan profesional.
Menurut saya, kabinet ahli setidaknya bisa diperoleh dari tiga sumber. Pertama, mereka yang berpendidikan tinggi-meraih gelar doktor dalam bidang yang dipercayakan kepadanya untuk memimpin suatu kementerian.
Kedua, pimpinan atau kader partai politik yang menjadi anggota parlemen (DPR) atau bukan anggota parlemen yang mempunyai latar belakang pendidikan bisa S1, master atau bahkan doktor dalam bidang tertentu, menjalani karir di parlemen atau pemerintahan, bisa dipercayakan memimpin suatu kementerian sesuai kepakarannya.
Ketiga, para profesional yang pengalaman memimpin perusahaan besar seperti Chairul Tanjung, Rachmat Gobel dan lain-lain dapat digolongkan sebagai ahli (pakar). Juga para pakar yang bergelar doktor dalam berbagai bidang yang sering menjadi narasumber di berbagai media, yang mengajar di perguruan tinggi atau aktif di LSM, dapat digolongkan sebagai ahli, dan tepat untuk direkrut untuk memimpin suatu kementerian sesuai bidang kepakarannya.
Para pakar yang akan diberi kepercayaan memimpin suatu kementerian, mutlak mempunyai jaringan dan hubungan baik dengan berbagai pimpinan partai politik terutama yang tergabung dengan koalisi Merah-Putih. Kalau tidak, maka seorang menteri akan menjadi bulan-bulanan anggota parlemen, dan pasti tidak dapat menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya secara baik.
Dengan memilih menteri yang ahli, maka akan terhindar dari pengalaman pahit menempatkan para menteri ke pos kementerian yang bukan bidang keahliannya seperti Jero Wacik dan lain-lain.
Akan tetapi belum cukup, karena pertarungan politik masih berlanjut di DPR pasca pilpres, maka kabinet ahli Jokowi-JK harus plus-plus. Tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapi harus mempunyai pengalaman organisasi, juga memiliki jaringan dan teman yang banyak anggota DPR RI yang akan dilantik 1 Oktober 2014, mengenal dan dikenal baik pimpinan partai politik yang menjadi penguasa politik di Senayan, sehingga segala program yang dicanangkan bisa berjalan lancar karena ditopang oleh para anggota DPR sebagai pemegang hak anggaran (budget), dan hak legislasi (membuat undang-undang).
Wallahu a’lam bisshawab
Sumber : http://ift.tt/1pZZ1Px
Saya datang lebih awal untuk menghindari macet, sehingga banyak berbincang dengan teman-teman dari TV ONE yang bertugas, dan yang mengesankan saya bertemu seorang teman anggota ILC yang juga selalu hadir dalam setiap acara ILC yang ditayangkan langsung oleh TV ONE.
Teman ini bercerita tentang Jero Wacik, menteri ESDM yang tersandung kasus korupsi. Menurut dia, Jero Wacik adalah korban. Dia tahu persis karena sebagai anggota partai demokrat sering berhubungan dengan kementerian itu, sehingga dia tahu siapa yang berpengaruh dan sumber utama korupsi dan mafia di kementerian ESDM. Menurut dia, ada seorang dirjen di kementerian yang dipimpin Pak Jero, sebanyak 3 (tiga) kali mau diganti, tidak berhasil dilakukan, saking kuatnya dirjen itu.
Pak Jero, kata dia adalah korban dari internal kementerian ESDM karena tidak tahu seluk beluk ESDM. Beliau bukan ahlinya, walaupun alumni ITB tetapi dari teknik sipil, bukan pertambangan. Selain itu, selama menjalani karir di swasta dan pemerintahan, tidak pernah bersentuhan dengan bidang ESDM yang dipercayakan kepadanya menjadi menteri.
Disamping itu, Jero Wacik juga korban karena harus menjadi ATM partainya setelah Hartati Murdaya, dan yang lain-lain ditahan KPK dan dipenjara. Kongres partainya di Bali, yang memilih SBY menjadi ketua umum, kata teman ini, siapa yang mendanai kalau bukan Pak Jero. Begitu juga konvensi, pemilu legislatif, sumber dananya dari mana?
Kabinet Ahli Jokowi-JK
Belajar dari pengalaman, maka sangat tepat kalau sejak kampanye, Jokowi-JK telah mencanangkan akan membentuk kabinet ahli jika rakyat memberi kepercayaan untuk memimpin Indonesia. Menteri yang ahli itu, bisa berasal dari partai politik, dan bisa dari kalangan profesional.
Menurut saya, kabinet ahli setidaknya bisa diperoleh dari tiga sumber. Pertama, mereka yang berpendidikan tinggi-meraih gelar doktor dalam bidang yang dipercayakan kepadanya untuk memimpin suatu kementerian.
Kedua, pimpinan atau kader partai politik yang menjadi anggota parlemen (DPR) atau bukan anggota parlemen yang mempunyai latar belakang pendidikan bisa S1, master atau bahkan doktor dalam bidang tertentu, menjalani karir di parlemen atau pemerintahan, bisa dipercayakan memimpin suatu kementerian sesuai kepakarannya.
Ketiga, para profesional yang pengalaman memimpin perusahaan besar seperti Chairul Tanjung, Rachmat Gobel dan lain-lain dapat digolongkan sebagai ahli (pakar). Juga para pakar yang bergelar doktor dalam berbagai bidang yang sering menjadi narasumber di berbagai media, yang mengajar di perguruan tinggi atau aktif di LSM, dapat digolongkan sebagai ahli, dan tepat untuk direkrut untuk memimpin suatu kementerian sesuai bidang kepakarannya.
Para pakar yang akan diberi kepercayaan memimpin suatu kementerian, mutlak mempunyai jaringan dan hubungan baik dengan berbagai pimpinan partai politik terutama yang tergabung dengan koalisi Merah-Putih. Kalau tidak, maka seorang menteri akan menjadi bulan-bulanan anggota parlemen, dan pasti tidak dapat menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya secara baik.
Dengan memilih menteri yang ahli, maka akan terhindar dari pengalaman pahit menempatkan para menteri ke pos kementerian yang bukan bidang keahliannya seperti Jero Wacik dan lain-lain.
Akan tetapi belum cukup, karena pertarungan politik masih berlanjut di DPR pasca pilpres, maka kabinet ahli Jokowi-JK harus plus-plus. Tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapi harus mempunyai pengalaman organisasi, juga memiliki jaringan dan teman yang banyak anggota DPR RI yang akan dilantik 1 Oktober 2014, mengenal dan dikenal baik pimpinan partai politik yang menjadi penguasa politik di Senayan, sehingga segala program yang dicanangkan bisa berjalan lancar karena ditopang oleh para anggota DPR sebagai pemegang hak anggaran (budget), dan hak legislasi (membuat undang-undang).
Wallahu a’lam bisshawab
Sumber : http://ift.tt/1pZZ1Px