Agung Bawa Golkar Lebih Fleksibel
Oleh: Al-Fatih
Institusi Partai Golkar sepertinya tak akan begabung dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sinyalemen tersebut menguat ketika masing-masing calon ketua umum partai berlambang beringin itu sepakat melaksanakan Munas tahun 2015.
Awalnya ada desakan agar Partai Golkar mengelar Munas bulan Oktober 2014 sebelum pasangan Jokowi-JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Namun melihat perkembangan politik akhir-akhir ini, elit Golkar menyepakati pergantian posisi ketua umum sesuai dengan hasil Munas di Pekanbaru, Riau 2014.
Walaupun begitu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono tetap menginginkan agar partai pemenang kedua Pilpres kemaren berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan politik negara. Agung mengatakan sebaiknya Golkar berperan sebagai kawan sekaligus lawan berfikir atau sparring partner pemerintah.
Agung yang juga calon Ketua Umum Partai Golkar ini meyakini dengan sikap seperti itupartainya memiliki fungsi yang lebih fleksibel dalam mengkritisi ataupun mendukung kebijakan pemerintah.Artinya jika program pemerintah pro rakyat tentu Golkar harus mendukung.
Terkait dengan strateginya menjaga eksistensi partai Golkar , Pria yang masih menjabat Menko Kesra itu memiliki tiga opsi yakni Pertama, berada di dalam pemerintah dan sepenuhnya mendukung. Kedua, berada di luar pemerintahan dengan menjalankan fungsi oposisi. Ketiga, berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang dengan menjalankan fungsi pengawasan.
Pikiran-pikiran Agung tersebut pastilah diambil dari pengalaman panjangnya berada di Partai Golkar. Ia juga turut andil membangun partai politik bikinan penguasa orde baru ini untuk bangkit dari keterpurukan. Maka ketika ada elit Golkar yang menginginkan Golkar berada pada oposisi murni dengan pemerintah, Agung langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya Golkar memiliki tradisi berada dalam pemerintahan, itulah salah satu strategi Golkar bisa bertahan dan mampu menjadi partai besar dari pemli ke pemilu. Jikapun Golkar berada diluar pemerintahan, haruslah mengedepan sikap fleksibel.
Seperti diketahui, partai Golkar saat ini masih berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang terlihat kompak pasca kekalahan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014. Kekompakan tersebut terlihat dari revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan upaya mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Sumber : http://ift.tt/1m7aKeb
Institusi Partai Golkar sepertinya tak akan begabung dalam pemerintahan Jokowi-JK. Sinyalemen tersebut menguat ketika masing-masing calon ketua umum partai berlambang beringin itu sepakat melaksanakan Munas tahun 2015.
Awalnya ada desakan agar Partai Golkar mengelar Munas bulan Oktober 2014 sebelum pasangan Jokowi-JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Namun melihat perkembangan politik akhir-akhir ini, elit Golkar menyepakati pergantian posisi ketua umum sesuai dengan hasil Munas di Pekanbaru, Riau 2014.
Walaupun begitu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono tetap menginginkan agar partai pemenang kedua Pilpres kemaren berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan politik negara. Agung mengatakan sebaiknya Golkar berperan sebagai kawan sekaligus lawan berfikir atau sparring partner pemerintah.
Agung yang juga calon Ketua Umum Partai Golkar ini meyakini dengan sikap seperti itupartainya memiliki fungsi yang lebih fleksibel dalam mengkritisi ataupun mendukung kebijakan pemerintah.Artinya jika program pemerintah pro rakyat tentu Golkar harus mendukung.
Terkait dengan strateginya menjaga eksistensi partai Golkar , Pria yang masih menjabat Menko Kesra itu memiliki tiga opsi yakni Pertama, berada di dalam pemerintah dan sepenuhnya mendukung. Kedua, berada di luar pemerintahan dengan menjalankan fungsi oposisi. Ketiga, berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang dengan menjalankan fungsi pengawasan.
Pikiran-pikiran Agung tersebut pastilah diambil dari pengalaman panjangnya berada di Partai Golkar. Ia juga turut andil membangun partai politik bikinan penguasa orde baru ini untuk bangkit dari keterpurukan. Maka ketika ada elit Golkar yang menginginkan Golkar berada pada oposisi murni dengan pemerintah, Agung langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya Golkar memiliki tradisi berada dalam pemerintahan, itulah salah satu strategi Golkar bisa bertahan dan mampu menjadi partai besar dari pemli ke pemilu. Jikapun Golkar berada diluar pemerintahan, haruslah mengedepan sikap fleksibel.
Seperti diketahui, partai Golkar saat ini masih berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang terlihat kompak pasca kekalahan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014. Kekompakan tersebut terlihat dari revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan upaya mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Sumber : http://ift.tt/1m7aKeb