Konglomerasi Media Massa Harus Dibenahi
JAKARTA, suaramerdeka.com - Program Manager SatuDunia Anwari Natari menuturkan, hampir semua media massa besar berpusat di Jakarta. Padahal, kata dia, Indonesia bukan hanya Jakarta, sehingga media massa besar yang berpusat di Jakarta itu bagian dari konglomerasi media yang memengaruhi opini publik di negeri ini.
Penelitian SatuDunia terkait Kebijakan Telematika dan Konglomerasi Media pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa konglomerasi media, dalam arti *cross section*, di Indonesia muncul sejak jaman Soeharto dan semua terpusat di Jakarta.
“Akibatnya pemberitaannya pun cenderung bias Jakarta. Dari Jakarta pula opini publik dibangun untuk seluruh Nusantara. Bahkan, sampai azan Maghrib pun harus mengikuti jadwal televisi Jakarta,” kata dia dalam pers rilisnya.
Pembentukan opini publik yang dibangun dari Jakarta itu, menurut Anwari, juga terlihat dari dominasi belanja iklan para calon presiden (capres) pada saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu.
Dia menuturkan, temuan SatuDunia dalam pilpres lalu, seperti termuat di www.iklancapres.org, menyebutkan bahwa sebanyak 92,78 persen belanja iklan capres digelontorkan ke media-media massa (televisi, radio, dan media cetak) yang ada di Jakarta.
Total ada Rp 114,62 miliar yang dibelanjakan untuk iklan capres di media-media massa Jakarta. Masing-masing kubu capres, menurut Anwari, berharap dengan menggelontorkan belanja iklan di media massa Jakarta dapat membangun pencitraan diri mereka.
“Dominasi media massa Jakarta dalam pembangunan opini publik di Indonesia ini harus dihentikan,” tegas Anwari Natari, “Pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dominasi media massa Jakarta,” kata Anwari.
Hal yang pertama harus dilakukan pemerintah, menurut Anwari Natari, adalah dengan membatasi konglomerasi media massa. “Dominasi media massa di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari konglomerasi media. “Untuk menghentikan dominasi media massa di Jakarta, ya, konglomerasi media massanya dulu yang harus dibenahi,” kata dia.
( Andika Primasiwi / CN26 )
Sumber : http://ift.tt/1r8oxDx
Penelitian SatuDunia terkait Kebijakan Telematika dan Konglomerasi Media pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa konglomerasi media, dalam arti *cross section*, di Indonesia muncul sejak jaman Soeharto dan semua terpusat di Jakarta.
“Akibatnya pemberitaannya pun cenderung bias Jakarta. Dari Jakarta pula opini publik dibangun untuk seluruh Nusantara. Bahkan, sampai azan Maghrib pun harus mengikuti jadwal televisi Jakarta,” kata dia dalam pers rilisnya.
Pembentukan opini publik yang dibangun dari Jakarta itu, menurut Anwari, juga terlihat dari dominasi belanja iklan para calon presiden (capres) pada saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu.
Dia menuturkan, temuan SatuDunia dalam pilpres lalu, seperti termuat di www.iklancapres.org, menyebutkan bahwa sebanyak 92,78 persen belanja iklan capres digelontorkan ke media-media massa (televisi, radio, dan media cetak) yang ada di Jakarta.
Total ada Rp 114,62 miliar yang dibelanjakan untuk iklan capres di media-media massa Jakarta. Masing-masing kubu capres, menurut Anwari, berharap dengan menggelontorkan belanja iklan di media massa Jakarta dapat membangun pencitraan diri mereka.
“Dominasi media massa Jakarta dalam pembangunan opini publik di Indonesia ini harus dihentikan,” tegas Anwari Natari, “Pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dominasi media massa Jakarta,” kata Anwari.
Hal yang pertama harus dilakukan pemerintah, menurut Anwari Natari, adalah dengan membatasi konglomerasi media massa. “Dominasi media massa di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari konglomerasi media. “Untuk menghentikan dominasi media massa di Jakarta, ya, konglomerasi media massanya dulu yang harus dibenahi,” kata dia.
( Andika Primasiwi / CN26 )
Sumber : http://ift.tt/1r8oxDx