Serikat ABK tidak puas kinerja BNP2TKI, bagaimana dg serikat BMI yg lain..??
Hari ini 27 Desember 2014 , genap satu bulan Nusron Wahid di lantik sebagai kepala BNP2TKI menggantikan Gatot Abdullah Mansyur . Sebelumnya sempat muncul nama Poempida Hidayatulloh yang juga kader Golkar sebagai kandidat tapi presiden Jokowi lebih memilih Nusron Wahid .
Pantaskah menilai kinerja BNP2TKI yang baru berjalan satu bulan..??
Menilai sebuah instansi pemerintah tentu bukan berdasarkan etika dan kepantasan, tp berdasarkan langkah-langkah awal yang dilakukan oleh instansi tersebut yang biasanya selalu di sampaikan kepada media sehingga kita bisa mengikutinya. Selain itu juga berdasarkan langkah-langkah nyata melalui pertemuan atau dialog langsung.
Serikat Anak Buah Kapal tidak puas kinerja BNP2TKI.
Serikat Anak Buah Kapal (ABK) melalui Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSP-ILN) sudah jelas-jelas mengatakan TIDAK PUAS dengan kinerja BNP2TKI,sebagaimana di sampaikan oleh juru bicara FSP-ILN Imam Syafi’i kepada CNN hari ini 27 Desember 2014. (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141227114132-20-20732/serikat-anak-buah-kapal-tak-puas-kinerja-bnp2tki/) . Mereka merasa tidak yakin dengan solusi yang di berikan terkait masalah yang mereka hadapi karena yang di tuntut adalah gaji yang belum terbayar tapi ujung-ujungnya di tawari reintegrasi budidaya jamur sehingga masalah tuntutan gaji mereka menjadi tidak jelas.
FSP-ILN juga telah mengajukan gugatan uji materi (judicial review) UU 39/2014 tentang PPTKILN ke Mahkamah Konstitusi (MK) khususnya pasal mengenai KTKLN dan kementrian yang bertanggung jawab terhadap TKI ABK.
Bagaimana penilaian serikat Buruh Migran Indonesia (BMI) yang lain..?
Sampai hari ini sepertinya belum ada serikat BMI yang merilis berita tentang kinerja BNP2TKI yang baru berjalan satu bulan, tapi suara-suara kekecewaan sudah nampak dari individu-individu BMI (termasuk penulis) yang melihat bahwa BNP2TKI tidak mau mengikuti arahan presiden untuk menghapus KTKLN.
Dalam acara e-blusukan pada 30 November 2014 yang juga di hadiri kepala BNP2TKI, presiden Jokowi dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa KTKLN di hapus , tapi pada 5 Desember 2014 Nusron Wahid justru menggagas ide penyatuan KTKLN dengan paspor TKI. (http://newsbmi.wordpress.com/2014/12/06/nusron-gagas-ide-penyatuan-ktkln-dengan-paspor-tki/).
Sementara sebelumnya pada 2 Desember 2014 menakertrans mengatakan cukup pakai paspor untuk menggantikan KTKLN.( http://newsbmi.wordpress.com/2014/12/03/menakergantikan-fungsi-ktklnhanif-dhakiri/)
Kenapa antara presiden , menakertrans dan kepala BNP2TKI tidak sejalan..?
Perintah presiden menghapus KTKLN sebenarnya bukanlah sekedar masalah ‘kartu’ tapi sebuah harapan besar bagi TKI agar pemerintah melakukan perbaikan UU TKI secara keseluruhan dengan melakukan revisi UU 39/2004 atau menerbitkan perpu.
Satu bulan Nusron Wahid sebagai kepala BNP2TKI, sudah hampir satu bulan pula perintah presiden menghapus KTKLN maka sudah seharusnya pemerintah menemukan cara pendataan TKI secara efektif dan efisien sebagai pengganti KTKLN agar tidak ada lagi TKI yang menjadi korban ‘pemerasan’ oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Kuala Lumpur 27 Desember 2014
Sumber : http://birokrasi.kompasiana.com/2014/12/27/serikat-abk-tidak-puas-kinerja-bnp2tki-bagaimana-dg-serikat-bmi-yg-lain-693889.html
Pantaskah menilai kinerja BNP2TKI yang baru berjalan satu bulan..??
Menilai sebuah instansi pemerintah tentu bukan berdasarkan etika dan kepantasan, tp berdasarkan langkah-langkah awal yang dilakukan oleh instansi tersebut yang biasanya selalu di sampaikan kepada media sehingga kita bisa mengikutinya. Selain itu juga berdasarkan langkah-langkah nyata melalui pertemuan atau dialog langsung.
Serikat Anak Buah Kapal tidak puas kinerja BNP2TKI.
Serikat Anak Buah Kapal (ABK) melalui Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSP-ILN) sudah jelas-jelas mengatakan TIDAK PUAS dengan kinerja BNP2TKI,sebagaimana di sampaikan oleh juru bicara FSP-ILN Imam Syafi’i kepada CNN hari ini 27 Desember 2014. (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141227114132-20-20732/serikat-anak-buah-kapal-tak-puas-kinerja-bnp2tki/) . Mereka merasa tidak yakin dengan solusi yang di berikan terkait masalah yang mereka hadapi karena yang di tuntut adalah gaji yang belum terbayar tapi ujung-ujungnya di tawari reintegrasi budidaya jamur sehingga masalah tuntutan gaji mereka menjadi tidak jelas.
FSP-ILN juga telah mengajukan gugatan uji materi (judicial review) UU 39/2014 tentang PPTKILN ke Mahkamah Konstitusi (MK) khususnya pasal mengenai KTKLN dan kementrian yang bertanggung jawab terhadap TKI ABK.
Bagaimana penilaian serikat Buruh Migran Indonesia (BMI) yang lain..?
Sampai hari ini sepertinya belum ada serikat BMI yang merilis berita tentang kinerja BNP2TKI yang baru berjalan satu bulan, tapi suara-suara kekecewaan sudah nampak dari individu-individu BMI (termasuk penulis) yang melihat bahwa BNP2TKI tidak mau mengikuti arahan presiden untuk menghapus KTKLN.
Dalam acara e-blusukan pada 30 November 2014 yang juga di hadiri kepala BNP2TKI, presiden Jokowi dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa KTKLN di hapus , tapi pada 5 Desember 2014 Nusron Wahid justru menggagas ide penyatuan KTKLN dengan paspor TKI. (http://newsbmi.wordpress.com/2014/12/06/nusron-gagas-ide-penyatuan-ktkln-dengan-paspor-tki/).
Sementara sebelumnya pada 2 Desember 2014 menakertrans mengatakan cukup pakai paspor untuk menggantikan KTKLN.( http://newsbmi.wordpress.com/2014/12/03/menakergantikan-fungsi-ktklnhanif-dhakiri/)
Kenapa antara presiden , menakertrans dan kepala BNP2TKI tidak sejalan..?
Perintah presiden menghapus KTKLN sebenarnya bukanlah sekedar masalah ‘kartu’ tapi sebuah harapan besar bagi TKI agar pemerintah melakukan perbaikan UU TKI secara keseluruhan dengan melakukan revisi UU 39/2004 atau menerbitkan perpu.
Satu bulan Nusron Wahid sebagai kepala BNP2TKI, sudah hampir satu bulan pula perintah presiden menghapus KTKLN maka sudah seharusnya pemerintah menemukan cara pendataan TKI secara efektif dan efisien sebagai pengganti KTKLN agar tidak ada lagi TKI yang menjadi korban ‘pemerasan’ oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Kuala Lumpur 27 Desember 2014
Sumber : http://birokrasi.kompasiana.com/2014/12/27/serikat-abk-tidak-puas-kinerja-bnp2tki-bagaimana-dg-serikat-bmi-yg-lain-693889.html