MEA 2015, Bagaimana Indonesia, Siapkah?
Indonesia. Negara yang kaya raya akan sumber daya alamnya serta jumlah sumber daya manusianya yang banyak. Indonesia itu kaya. Ya, kaya. Namun mengapa Indonesia seakan menjadi negara yang terpuruk dan belum siap menghadapi MEA 2015 yang sudah di depan mata? Tinggal hitungan bulan Indonesia akan bersaing memanfaatkan peluang yang ada untuk memajukan sektor perekonomiannya di Pasar Bebas antar Negar-Negara Asean. Bagaimana kesiapan Indonesia saat ini untuk menjawab tantangan ini?
Disaat Indonesia sekarang mulai tergolak dengan kenaikan harga BBM, sebagian masyarakat pro dengan kebijakan pemerintah ini. Namun, dibeberapa wilayah sebagian masyarakat bahkan mahasiswa kontra akan pengurangan subsidi dari pemerintah untuk BBM. Menurut salah satu dosen perancangan kota (urban design) jurusan Perencaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Prananda Navitas, ST, M.Sc, tentang kenaikan harga BBM, “Setuju tapi bersyarat. Kalau BBM naik, Yang penting ada kompensasinya untuk masyarakat itu tidak masalah, terutama dalam moda transportasi. Itu yang saya soroti.” Menurut beliau, apabila transportasi umum dibenahi menjadi lebih baik, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan merata justru baik. Pengalihan subsidi untuk better transportation, better health, better education, itu bagus sekali. Sekarang tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengalokasiannya. Semua itu baik, selama tidak disalahgunakan. Sama seperti morfin apabila disalahgunakan, akan menjadi buruk.
Perkembangan kota juga mendapatkan dampak dari kenaikan harga BBM. Jawa timur memiliki upah minimum nya tinggi di Indonesia. Yang menarik, yang memiliki UMR tinggi adalah wilayah Surabaya dan wilayah metropolitan area sekitarnya. Maka naiknya UMK di sebagian wilayah tinggi, dan tidak diiringi kenaikan UMK di wilayah lain, maka akan terjadi desparitas antar wilayah. Dengan mekanisme seperti itu, secara alami bisa jadi akan terjadi pemerataan. Karena pelaku industri akan memikirkan pembangunan industri di wilayah lain. Sehingga bisa menjadi pengungkit, pendorong pemerataan wilayah, bukan masyarakat yang mencari pekerjaan di Kota. Tetapi pekerjaan yang mencari tenaga kerja di wilayah lain selain kota kota metropolitan.
Adakah yang salah dalam pencabutan subsidi ini? Disatu sisi sebenarnya subsidi bisa bagus dan bisa buruk. Kalau masyarakat masih banyak di bawah garis kemiskinan, maka subsidi itu mungkin dibutuhkan. Seperti ketika jaman Presiden Soekarno, tanpa subsidi, maka banyak masyarakat yang antri jatah beras dan minyak. Susah. Tapi tujuannya untuk mendidik menjadi mandiri. Akhirnya diberi subsidi oleh pemerintah, dan akhirnya masyarakat menjadi ngalem. Karena ketergantungan oleh subsidi. Mengambil contoh lainnya diluar negeri, Brunei. Di Brunei semua disubsidi, akhirnya masyarakat menjadi rugi bila tidak memanfaatkan subsidi. Disana tidak ada mobil jelek, karena apabila tidak membeli mobil rugi, karena disubsidi. Membeli sembako disubsidi. Semua disubsidi. Apabila seandainya suatu ketika monarki itu runtuh? Dan subsidi dicabut? Bagaimana dengan masyarakatnya? Pasti akan kalang kabut.
Selain itu, menurut salah satu dosen muda PWK ITS, Vely Kukinul Siswanto, ST, MT, M.Sc tentang pengurangan subsidi BBM, “Setuju banget, karena dibandingkan dengan negara lain BBM kita termasuk murah, dan subsidi itu terlalu memberatkan APBN kita. Dan untuk subsidi itu seperti tidak ada batasannya dan tidak tepat sasaran. Sebenarnya kan ada targetnya subsidi itu untuk masyarakat menengah ke bawah.” Namun pengurangan subsidi ini tidak ada dampaknya untuk masyarakat kalangan atas, sedangkan masyarakat yang menengah ke bawah menerima efek yang berat dari kenaikan harga BBM. Sehingga pemerintah harus memperhatikan sasarannya untuk pengurangan subsidi BBM. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya harus diperhatikan. Pengalihan subsidi harga BBM ini bisa digunakan untuk pembenahan infrastruktur, terutama transportasi umum untuk masyarakat yang merasa kenaikan harga BBM ini memberatkannya, lalu bisa digunakan untuk pengembangan energi baru dan untuk pengembangan sumber daya manusiannya, sehingga Indonesia bisa menjadi lebih mandiri dan maju. Terutama untuk persiapannnya menuju MEA 2015.
Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 yang semakin di depan mata, perlu mempersiapkan sumber daya manusianya untuk mengahadapi pasar bebas ASEAN. Setidaknya bisa menguasai bahasa inggris untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat global sekaligus perlu melatih skill yang dimiliki. Serta untuk pemerintah, perlunya sosialisasi yang merata tentang MEA 2015 ke seluruh Indonesia sekaligus pemerataan pembangunan infrastrukturnya untuk menunjang kemudahan dan pemerataan kegiatan perekonomian di berbagai wilayah terlebih untuk menghadapi MEA 2015. Karena yang terlihat saat ini, masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang pasar bebas ASEAN 2015 ini. Dan Indonesia masih bergolak dengan kenaikan harga BBM, yang apabila dilihat dari program pemerintah, justru melakukan pengalihan dana subsidi BBM untuk pemerataan pembangunan Indonesia dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Masyarakat memang harus lebih kritis menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Karena setiap permasalahan selalu ada solusinya. Setiap kebijakan pemerintah memang selalu ada dampak positif dan negatifnya.
Sumber : http://birokrasi.kompasiana.com/2014/12/28/mea-2015-bagaimana-indonesia-siapkah-713166.html
Disaat Indonesia sekarang mulai tergolak dengan kenaikan harga BBM, sebagian masyarakat pro dengan kebijakan pemerintah ini. Namun, dibeberapa wilayah sebagian masyarakat bahkan mahasiswa kontra akan pengurangan subsidi dari pemerintah untuk BBM. Menurut salah satu dosen perancangan kota (urban design) jurusan Perencaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Prananda Navitas, ST, M.Sc, tentang kenaikan harga BBM, “Setuju tapi bersyarat. Kalau BBM naik, Yang penting ada kompensasinya untuk masyarakat itu tidak masalah, terutama dalam moda transportasi. Itu yang saya soroti.” Menurut beliau, apabila transportasi umum dibenahi menjadi lebih baik, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan merata justru baik. Pengalihan subsidi untuk better transportation, better health, better education, itu bagus sekali. Sekarang tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengalokasiannya. Semua itu baik, selama tidak disalahgunakan. Sama seperti morfin apabila disalahgunakan, akan menjadi buruk.
Perkembangan kota juga mendapatkan dampak dari kenaikan harga BBM. Jawa timur memiliki upah minimum nya tinggi di Indonesia. Yang menarik, yang memiliki UMR tinggi adalah wilayah Surabaya dan wilayah metropolitan area sekitarnya. Maka naiknya UMK di sebagian wilayah tinggi, dan tidak diiringi kenaikan UMK di wilayah lain, maka akan terjadi desparitas antar wilayah. Dengan mekanisme seperti itu, secara alami bisa jadi akan terjadi pemerataan. Karena pelaku industri akan memikirkan pembangunan industri di wilayah lain. Sehingga bisa menjadi pengungkit, pendorong pemerataan wilayah, bukan masyarakat yang mencari pekerjaan di Kota. Tetapi pekerjaan yang mencari tenaga kerja di wilayah lain selain kota kota metropolitan.
Adakah yang salah dalam pencabutan subsidi ini? Disatu sisi sebenarnya subsidi bisa bagus dan bisa buruk. Kalau masyarakat masih banyak di bawah garis kemiskinan, maka subsidi itu mungkin dibutuhkan. Seperti ketika jaman Presiden Soekarno, tanpa subsidi, maka banyak masyarakat yang antri jatah beras dan minyak. Susah. Tapi tujuannya untuk mendidik menjadi mandiri. Akhirnya diberi subsidi oleh pemerintah, dan akhirnya masyarakat menjadi ngalem. Karena ketergantungan oleh subsidi. Mengambil contoh lainnya diluar negeri, Brunei. Di Brunei semua disubsidi, akhirnya masyarakat menjadi rugi bila tidak memanfaatkan subsidi. Disana tidak ada mobil jelek, karena apabila tidak membeli mobil rugi, karena disubsidi. Membeli sembako disubsidi. Semua disubsidi. Apabila seandainya suatu ketika monarki itu runtuh? Dan subsidi dicabut? Bagaimana dengan masyarakatnya? Pasti akan kalang kabut.
Selain itu, menurut salah satu dosen muda PWK ITS, Vely Kukinul Siswanto, ST, MT, M.Sc tentang pengurangan subsidi BBM, “Setuju banget, karena dibandingkan dengan negara lain BBM kita termasuk murah, dan subsidi itu terlalu memberatkan APBN kita. Dan untuk subsidi itu seperti tidak ada batasannya dan tidak tepat sasaran. Sebenarnya kan ada targetnya subsidi itu untuk masyarakat menengah ke bawah.” Namun pengurangan subsidi ini tidak ada dampaknya untuk masyarakat kalangan atas, sedangkan masyarakat yang menengah ke bawah menerima efek yang berat dari kenaikan harga BBM. Sehingga pemerintah harus memperhatikan sasarannya untuk pengurangan subsidi BBM. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya harus diperhatikan. Pengalihan subsidi harga BBM ini bisa digunakan untuk pembenahan infrastruktur, terutama transportasi umum untuk masyarakat yang merasa kenaikan harga BBM ini memberatkannya, lalu bisa digunakan untuk pengembangan energi baru dan untuk pengembangan sumber daya manusiannya, sehingga Indonesia bisa menjadi lebih mandiri dan maju. Terutama untuk persiapannnya menuju MEA 2015.
Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 yang semakin di depan mata, perlu mempersiapkan sumber daya manusianya untuk mengahadapi pasar bebas ASEAN. Setidaknya bisa menguasai bahasa inggris untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat global sekaligus perlu melatih skill yang dimiliki. Serta untuk pemerintah, perlunya sosialisasi yang merata tentang MEA 2015 ke seluruh Indonesia sekaligus pemerataan pembangunan infrastrukturnya untuk menunjang kemudahan dan pemerataan kegiatan perekonomian di berbagai wilayah terlebih untuk menghadapi MEA 2015. Karena yang terlihat saat ini, masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang pasar bebas ASEAN 2015 ini. Dan Indonesia masih bergolak dengan kenaikan harga BBM, yang apabila dilihat dari program pemerintah, justru melakukan pengalihan dana subsidi BBM untuk pemerataan pembangunan Indonesia dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Masyarakat memang harus lebih kritis menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Karena setiap permasalahan selalu ada solusinya. Setiap kebijakan pemerintah memang selalu ada dampak positif dan negatifnya.
Sumber : http://birokrasi.kompasiana.com/2014/12/28/mea-2015-bagaimana-indonesia-siapkah-713166.html