Isyu Korupsi di Kanal Hukum Kompasiana
Menarik untuk disimak, isyu populer di kanal Hukum Kompasiana dalam tiga bulan pertama tahun 2014. Dari 40 katagori isyu hukum yang penulis buat, isyu korupsi menjadi isyu populer. Isyu ini berkaitan dengan topik seperti KPK, komisioner KPK, peristiwa penanganan kasus korupsi, proses persidangan perkara korupsi dan produk hukumnya.
Kesimpulan tersebut diambil setelah dilakukan tabulasi atas 1340 artikel (opini dan reportase) di kanal hukum. Sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga 8 April 2014. Sejak artikel pertama berjudul Abd Muis dan Anaknya Korban Ketidak-Adilan Mengharapkan Perhatian Kompolnas yang ditulis oleh Andi Akhmad Yusuf pada tanggal 1 Januari 2014 pukul 01:42 hingga ditutup dengan artikel berjudul Korupsi Musuh Nomer Satu Kaum Dhuafa ditulis oleh Parni Hadi pada tanggal 8 April 2014 pukul 19:19 WIB.
Pilihan atas rentang waktu hingga tanggal 8 April 2014, dikarenakan tanggal 9 April 2014, Indonesia tengah melangsungkan pemungutan suara Pemilu 2014. Walaupun, isyu Pemilu merupakan ranah dari kanal Politik di Kompasiana, penulis ingin melihat sampai seberapa jauh isyu-isyu hukum berkait dengan politik khususnya dengan Pemilu 2014. Ada yang beranggapan tahun 2014 adalah tahun politik. Menjadi pertanyaan, isyu politik apa yang mendapat perhatian dari para kompasioner khususnya yang ada dalam kanal hukum?. Dari penelusuran 1340 artikel tersebut, isyu korupsi menduduki rangking pertama dengan perolehan 453 artikel atau 34 persen. Sedangkan Isyu Pemilu berada pada rangking kelima dengan 59 artikel atau 4 persen.
Dari sejumlah artikel tersebut tergambar bahwa para kompasioner lebih memiliki perhatian pada isyu korupsi. Perhatian tersebut mengkonfirmasi bahwa kompasioner sangat tanggap atas informasi dan pemberitaan yang diperoleh dan selanjutnya diolah menjadi tulisan. Efek politisnya, isyu korupsi dapat menjadi pertimbangan pilihan atas Caleg dan partai-partai politik yang bertarung dalam Pemilu 2014. Sebaliknya bagi politisi dan partai politik yang abai akan isyu itu, tingkat keterpilihannya akan semakin tergerus. Lalu, apakah kekalahan Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 yang lalu, juga disebabkan karena abai atas isyu korupsi ini? Terlalu sumir untuk membuat hipotesis itu. Karena variabel lain juga turut mempengaruhi.
Sedikit banyak tulisan di Kompasiana akan turut mempengaruhi tingkat keterpilihan itu. Tulisan yang dibaca oleh sekian ribu orang dan dibagi (share) ke media sosial lain akan memberi efek politik yang tidak sederhana. Dengan menyebut nama Anas Urbaningrum atau Soetan Batugana dalam artikel yang bertema korupsi tersebut, maka dengan cepat pembaca akan mengasosiasikannya dengan Partai Demokrat. Demikian juga dengan menyebut nama Ratu Atut, imbas politiknya akan berpengaruh kepada Partai Golkar.
Bila membaca artikel para kompasioner, hampir sebagian besar non partisan. Tidak terikut dalam kepentingan partai politik tertentu. Penilaian ini diperoleh dari sejumlah isyu dalam kanal hukum yang hampir tidak bersentuhan dengan “politik” (tanda petik). Misalnya pada bulan Januari 2014, isyu terorisme menjadi perhatian. Pindah ke bulan Februari, isyu kasus Corby menjadi satu pilihan yang populer juga. Pada bulan Maret, isyu TKI Sutinah menggantikan posisi isyu terorisme dan kasus Corby. Pendek kata, para kompasioner lebih dipengaruhi oleh informasi dan pemberitaan di media massa.
Dari track isyu dalam tiga bulan, isyu korupsi memang mengalami penurunan. Pada bulan Januari terdapat 221 artikel (44 persen), bulan Februari ada 130 artikel (32 persen), bulan Maret ada 75 artikel (23%) dan dari tanggal 1-8 April ada 27 artikel (26 persen). Isyu Pemilu atau Pilpres masih dibawah tingkatnya dari isyu Pemerintah Daerah (terbanyak Pemda Provinsi DKI Jakarta, khususnya tentang Jokowi-Ahok). Setelah itu isyu yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Ada 65 artikel atau 5 persen. Baik yang menyangkut putusan, proses persidangan, dan hakim MK seperti Mahfud MD maupun Akil Mochtar.
Tak bisa dihindari saat tulisan bertema korupsi, beberapa nama-nama politisi disebutkan. Baik yang membela maupun yang menyerang. Seperti menyebut nama Anas Urbaningrum, Ratu Atut atau Luthfi Hasan Ishaq. Asosiasi pembaca awam akan mengkaitkan isyu korupsi tersebut dengan partai politik dimana para politisi tersebut berasal. Sialnya, penyebarluasan opini yang dalam kacamata politik dapat dianggap sebagai propaganda dilakukan menjelang Pemilu 9 April 2014. Efek opini yang disebar secara massif dan terus menerus dalam tiga bulan awal tahun 2014, akan berakibat pada partai politik bersangkutan.
Tetapi lepas dari itu semua, isyu korupsi menjadi pusat perhatian para kompasioner. Menjadi isyu sensitif dan penuh gairah. Mengalahkan isyu sensitif lain, yang bertema SARA. Termasuk lembaga seperti KPK menjadi lembaga pusat perhatian masyarakat. Rangking isyu tertinggi di kanal Hukum Kompasiana, bisa jadi sebagai ukuran keberhasilan media massa dan KPK mengkampanyekan isyu korupsi menjadi pusat perhatian. Sejumlah artikel yang ditulis secara sukarela di Kompasiana, justru memiliki efek ganda penyebarluasannya ketimbang tulisan dalam naskah atau buku-buku yang dijual di pasaran. Alangkah baiknya jika para politisi yang hendak membangun opini atau melakukan counter opini, bergabung di Kompasina.
Salam Kompasiana.
Sumber : http://hukum.kompasiana.com/2014/12/28/isyu-korupsi-di-kanal-hukum-kompasiana-693987.html
Kesimpulan tersebut diambil setelah dilakukan tabulasi atas 1340 artikel (opini dan reportase) di kanal hukum. Sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga 8 April 2014. Sejak artikel pertama berjudul Abd Muis dan Anaknya Korban Ketidak-Adilan Mengharapkan Perhatian Kompolnas yang ditulis oleh Andi Akhmad Yusuf pada tanggal 1 Januari 2014 pukul 01:42 hingga ditutup dengan artikel berjudul Korupsi Musuh Nomer Satu Kaum Dhuafa ditulis oleh Parni Hadi pada tanggal 8 April 2014 pukul 19:19 WIB.
Pilihan atas rentang waktu hingga tanggal 8 April 2014, dikarenakan tanggal 9 April 2014, Indonesia tengah melangsungkan pemungutan suara Pemilu 2014. Walaupun, isyu Pemilu merupakan ranah dari kanal Politik di Kompasiana, penulis ingin melihat sampai seberapa jauh isyu-isyu hukum berkait dengan politik khususnya dengan Pemilu 2014. Ada yang beranggapan tahun 2014 adalah tahun politik. Menjadi pertanyaan, isyu politik apa yang mendapat perhatian dari para kompasioner khususnya yang ada dalam kanal hukum?. Dari penelusuran 1340 artikel tersebut, isyu korupsi menduduki rangking pertama dengan perolehan 453 artikel atau 34 persen. Sedangkan Isyu Pemilu berada pada rangking kelima dengan 59 artikel atau 4 persen.
Dari sejumlah artikel tersebut tergambar bahwa para kompasioner lebih memiliki perhatian pada isyu korupsi. Perhatian tersebut mengkonfirmasi bahwa kompasioner sangat tanggap atas informasi dan pemberitaan yang diperoleh dan selanjutnya diolah menjadi tulisan. Efek politisnya, isyu korupsi dapat menjadi pertimbangan pilihan atas Caleg dan partai-partai politik yang bertarung dalam Pemilu 2014. Sebaliknya bagi politisi dan partai politik yang abai akan isyu itu, tingkat keterpilihannya akan semakin tergerus. Lalu, apakah kekalahan Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 yang lalu, juga disebabkan karena abai atas isyu korupsi ini? Terlalu sumir untuk membuat hipotesis itu. Karena variabel lain juga turut mempengaruhi.
Sedikit banyak tulisan di Kompasiana akan turut mempengaruhi tingkat keterpilihan itu. Tulisan yang dibaca oleh sekian ribu orang dan dibagi (share) ke media sosial lain akan memberi efek politik yang tidak sederhana. Dengan menyebut nama Anas Urbaningrum atau Soetan Batugana dalam artikel yang bertema korupsi tersebut, maka dengan cepat pembaca akan mengasosiasikannya dengan Partai Demokrat. Demikian juga dengan menyebut nama Ratu Atut, imbas politiknya akan berpengaruh kepada Partai Golkar.
Bila membaca artikel para kompasioner, hampir sebagian besar non partisan. Tidak terikut dalam kepentingan partai politik tertentu. Penilaian ini diperoleh dari sejumlah isyu dalam kanal hukum yang hampir tidak bersentuhan dengan “politik” (tanda petik). Misalnya pada bulan Januari 2014, isyu terorisme menjadi perhatian. Pindah ke bulan Februari, isyu kasus Corby menjadi satu pilihan yang populer juga. Pada bulan Maret, isyu TKI Sutinah menggantikan posisi isyu terorisme dan kasus Corby. Pendek kata, para kompasioner lebih dipengaruhi oleh informasi dan pemberitaan di media massa.
Dari track isyu dalam tiga bulan, isyu korupsi memang mengalami penurunan. Pada bulan Januari terdapat 221 artikel (44 persen), bulan Februari ada 130 artikel (32 persen), bulan Maret ada 75 artikel (23%) dan dari tanggal 1-8 April ada 27 artikel (26 persen). Isyu Pemilu atau Pilpres masih dibawah tingkatnya dari isyu Pemerintah Daerah (terbanyak Pemda Provinsi DKI Jakarta, khususnya tentang Jokowi-Ahok). Setelah itu isyu yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Ada 65 artikel atau 5 persen. Baik yang menyangkut putusan, proses persidangan, dan hakim MK seperti Mahfud MD maupun Akil Mochtar.
Tak bisa dihindari saat tulisan bertema korupsi, beberapa nama-nama politisi disebutkan. Baik yang membela maupun yang menyerang. Seperti menyebut nama Anas Urbaningrum, Ratu Atut atau Luthfi Hasan Ishaq. Asosiasi pembaca awam akan mengkaitkan isyu korupsi tersebut dengan partai politik dimana para politisi tersebut berasal. Sialnya, penyebarluasan opini yang dalam kacamata politik dapat dianggap sebagai propaganda dilakukan menjelang Pemilu 9 April 2014. Efek opini yang disebar secara massif dan terus menerus dalam tiga bulan awal tahun 2014, akan berakibat pada partai politik bersangkutan.
Tetapi lepas dari itu semua, isyu korupsi menjadi pusat perhatian para kompasioner. Menjadi isyu sensitif dan penuh gairah. Mengalahkan isyu sensitif lain, yang bertema SARA. Termasuk lembaga seperti KPK menjadi lembaga pusat perhatian masyarakat. Rangking isyu tertinggi di kanal Hukum Kompasiana, bisa jadi sebagai ukuran keberhasilan media massa dan KPK mengkampanyekan isyu korupsi menjadi pusat perhatian. Sejumlah artikel yang ditulis secara sukarela di Kompasiana, justru memiliki efek ganda penyebarluasannya ketimbang tulisan dalam naskah atau buku-buku yang dijual di pasaran. Alangkah baiknya jika para politisi yang hendak membangun opini atau melakukan counter opini, bergabung di Kompasina.
Salam Kompasiana.
Sumber : http://hukum.kompasiana.com/2014/12/28/isyu-korupsi-di-kanal-hukum-kompasiana-693987.html