Fortas MPM Minta Janganlah Pertamina Dihancurkan!
Fortas MPM Minta Janganlah Pertamina Dihancurkan!
Jakarta, 27 Desember 2014.
PT. Pertamina (Persero) dimata Ketua Umum Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Migas (Fortas MPM) Teddy Syamsuri, nampaknya ada kecondongan akan diupayakan penghancurannya secara sistematis. “Saya melihat Pertamina secara perlahan akan dikuasai oleh sebuah kroni dan tidak tertutup kemungkinan akan di privatisasi, Sebagai organisasi yang gigih menolak RUU Migas, Fortas MPM minta janganlah Pertamina dihancurkan!”, demikian cetus Teddy memberi keterangannya kepada pers.
Fortas MPM, kata Teddy yang penasehat Relawan GANTI Pantura, ini didirikan agar Pertamina tidak terbonsaikan sehingga menolak keras RUU Migas 2001 itu untuk diundangkan. “Fortas MPM tercatat dalam dokumen Mahkamah Konstitusi sebagai Saksi Fakta dalam uji materi UU Migas No. 22 Tahun 2001, termasuk mengugat perubahan logo Pertamina kuda laut dengan logo yang sekarang ini di KPPU”, akunya.
Jika mau telaah ketika dalam kampanye Joko Widodo saat Pilpres 2014 yang berjanji akan membesarkan Pertamina sebagai kebanggaan bangsa dan harus bisa menyalip Petronas milik Pemerintah Malaysia, Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pembantu Presiden Jokowi malah terkesan ada upaya ingin “menghancurkan” Pertamina.
“Menteri dalam Kabinet Kerja yang lain tidak seperti Menteri ESDM Sudirman Said yang sesukanya menunjuk Widhyawan menjadi Staf Khusus, lalu membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) dengan menunjuk ekonom neolib Faisal Basri menjadi ketua timnya. Setelah itu dunia perminyakan menjadi riuh rendah, ini sangat membahayakan masa depan ketahanan energi nasional” ujar Teddy tandas.
Menurutnya, begitu tak bergensinya Dwi Soetjipto yang Dirut Pertamina harus minta ijin untuk kelola Blok Mahakam pasca habis kontrak Total pada 2017 kepada seorang Staf Khusus Menteri. “Apa kewenangannya Sdr. Widhyawan ini? Ini sangat melukai derajat Pertamina sebagai perusahaan BUMN terbesar di republik ini. Dan, Fortas MPM yang selama ini perduli terhadap Pertamina tentunya merasa ikut gemas pula”.
Ditambah lagi, lanjut Teddy, Tim RTKM yang diketuai bukan ahli migas itu kemudian merekomendasikan agar Pertamina menghapus BBM Premium dan menggantikannya dengan Pertamax dalam jangka waktu lima bulan. “Ini sudah diluar dari nalar publik yang sudah menjadikan Premium sebagai trade merk produk anak bangsa sendiri yang puluhan tahun diproduksi, dan yang mestinya harus dipertahankan. Bukan malah disuruh dihapus, lalu tanpa disadari harga jual BBM nantinya harus mengikuti harga mekanisme pasar bebas yang oleh MK diputuskan bertentangan dengan UUD 1945”.
Teddy minta publik melihat Pertamina secara institusi, bukan secara oknum dan personal semata. Dulu, imbuhnya, Pertamina membangun puluhan ribu SD Inpres, beribu Puskesmas, ribuan Pasar Inpres, dan infrastruktur seperti waduk dan jalan raya. Bahkan di era Karen Agustiawan menjadi Dirut Pertamina, perusahaan pelat merah ini tembus di urutan 123 dalam Global Fortune 500 dan ditekadkan untuk menjadi Jawara Energi Asia pada 2025. “Nah, sesuatu yang sudah maju lalu di obok-obok, kesannya mau dihancurkan hanya oleh segelintir orang. Kalau Pertamina hancur, apa hajat hidup orang banyak terhadap BBM terpenuhi? Apa ketahanan energi nasional bisa aman? Tentu bagi Fortas MPM akan menyalahkan mereka yang menghancurkannya”.
Terlebih lagi, lanjut Teddy, ada catatan jika Menteri ESDM Sudirman Said pernah menjadi Deputi Gubernur ISC di era Ari Soemarno menjadi Dirut Pertamina. Tapi saat Ari diganti Karen, Sudirman Said di copot dan ISC dialihfungsikan. Begitu pula saat Ari Soemarno berkuasa di Pertamina dan menjagokan Widhyawan menjadi Direktur Hulu pengganti Sukusen Soemarinda pada Maret 2008, disayangkan karena kapasitas dan kapabilitasnya lalu kalah dengan Karen. Termasuk ajuan Ari untuk Widhyawan di bursa Dirut Pertamina, juga gagal, karena Dwi Soetjipto lebih dipilih oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang adik kandung Ari.
“Dengan berkilah mengangkat Staf Khusus tidak perlu seijin Presiden Jokowi, Menteri ESDM Sudirman Said langsung saja nunjuk Widhyawan. Ini artinya berputar pada orang-orang mereka saja yang sedang memainkan perannya di sektor migas. Entah apa lagi seperti menunjuk Faisal Basri dan Chandra Hamzah yang publik tahu pembela Sri Mulyani atas kasus bailout Bank Century. Mungkin saja untuk memuluskan jalan Pertamina bisa diprivatisasi, toh indikasinya sudah terang. Wallahualam bishowab”, pungkas Teddy.
Sumber : http://ift.tt/1xVxNNR
Jakarta, 27 Desember 2014.
PT. Pertamina (Persero) dimata Ketua Umum Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Migas (Fortas MPM) Teddy Syamsuri, nampaknya ada kecondongan akan diupayakan penghancurannya secara sistematis. “Saya melihat Pertamina secara perlahan akan dikuasai oleh sebuah kroni dan tidak tertutup kemungkinan akan di privatisasi, Sebagai organisasi yang gigih menolak RUU Migas, Fortas MPM minta janganlah Pertamina dihancurkan!”, demikian cetus Teddy memberi keterangannya kepada pers.
Fortas MPM, kata Teddy yang penasehat Relawan GANTI Pantura, ini didirikan agar Pertamina tidak terbonsaikan sehingga menolak keras RUU Migas 2001 itu untuk diundangkan. “Fortas MPM tercatat dalam dokumen Mahkamah Konstitusi sebagai Saksi Fakta dalam uji materi UU Migas No. 22 Tahun 2001, termasuk mengugat perubahan logo Pertamina kuda laut dengan logo yang sekarang ini di KPPU”, akunya.
Jika mau telaah ketika dalam kampanye Joko Widodo saat Pilpres 2014 yang berjanji akan membesarkan Pertamina sebagai kebanggaan bangsa dan harus bisa menyalip Petronas milik Pemerintah Malaysia, Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pembantu Presiden Jokowi malah terkesan ada upaya ingin “menghancurkan” Pertamina.
“Menteri dalam Kabinet Kerja yang lain tidak seperti Menteri ESDM Sudirman Said yang sesukanya menunjuk Widhyawan menjadi Staf Khusus, lalu membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) dengan menunjuk ekonom neolib Faisal Basri menjadi ketua timnya. Setelah itu dunia perminyakan menjadi riuh rendah, ini sangat membahayakan masa depan ketahanan energi nasional” ujar Teddy tandas.
Menurutnya, begitu tak bergensinya Dwi Soetjipto yang Dirut Pertamina harus minta ijin untuk kelola Blok Mahakam pasca habis kontrak Total pada 2017 kepada seorang Staf Khusus Menteri. “Apa kewenangannya Sdr. Widhyawan ini? Ini sangat melukai derajat Pertamina sebagai perusahaan BUMN terbesar di republik ini. Dan, Fortas MPM yang selama ini perduli terhadap Pertamina tentunya merasa ikut gemas pula”.
Ditambah lagi, lanjut Teddy, Tim RTKM yang diketuai bukan ahli migas itu kemudian merekomendasikan agar Pertamina menghapus BBM Premium dan menggantikannya dengan Pertamax dalam jangka waktu lima bulan. “Ini sudah diluar dari nalar publik yang sudah menjadikan Premium sebagai trade merk produk anak bangsa sendiri yang puluhan tahun diproduksi, dan yang mestinya harus dipertahankan. Bukan malah disuruh dihapus, lalu tanpa disadari harga jual BBM nantinya harus mengikuti harga mekanisme pasar bebas yang oleh MK diputuskan bertentangan dengan UUD 1945”.
Teddy minta publik melihat Pertamina secara institusi, bukan secara oknum dan personal semata. Dulu, imbuhnya, Pertamina membangun puluhan ribu SD Inpres, beribu Puskesmas, ribuan Pasar Inpres, dan infrastruktur seperti waduk dan jalan raya. Bahkan di era Karen Agustiawan menjadi Dirut Pertamina, perusahaan pelat merah ini tembus di urutan 123 dalam Global Fortune 500 dan ditekadkan untuk menjadi Jawara Energi Asia pada 2025. “Nah, sesuatu yang sudah maju lalu di obok-obok, kesannya mau dihancurkan hanya oleh segelintir orang. Kalau Pertamina hancur, apa hajat hidup orang banyak terhadap BBM terpenuhi? Apa ketahanan energi nasional bisa aman? Tentu bagi Fortas MPM akan menyalahkan mereka yang menghancurkannya”.
Terlebih lagi, lanjut Teddy, ada catatan jika Menteri ESDM Sudirman Said pernah menjadi Deputi Gubernur ISC di era Ari Soemarno menjadi Dirut Pertamina. Tapi saat Ari diganti Karen, Sudirman Said di copot dan ISC dialihfungsikan. Begitu pula saat Ari Soemarno berkuasa di Pertamina dan menjagokan Widhyawan menjadi Direktur Hulu pengganti Sukusen Soemarinda pada Maret 2008, disayangkan karena kapasitas dan kapabilitasnya lalu kalah dengan Karen. Termasuk ajuan Ari untuk Widhyawan di bursa Dirut Pertamina, juga gagal, karena Dwi Soetjipto lebih dipilih oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang adik kandung Ari.
“Dengan berkilah mengangkat Staf Khusus tidak perlu seijin Presiden Jokowi, Menteri ESDM Sudirman Said langsung saja nunjuk Widhyawan. Ini artinya berputar pada orang-orang mereka saja yang sedang memainkan perannya di sektor migas. Entah apa lagi seperti menunjuk Faisal Basri dan Chandra Hamzah yang publik tahu pembela Sri Mulyani atas kasus bailout Bank Century. Mungkin saja untuk memuluskan jalan Pertamina bisa diprivatisasi, toh indikasinya sudah terang. Wallahualam bishowab”, pungkas Teddy.
Sumber : http://ift.tt/1xVxNNR