DPR Terbelah, Rakyat Jadi Korban
Kemarin sore (3/11/2014) saya mampir di Press Room DPR RI untuk bersilaturrahim dengan teman-teman wartawan yang setiap hari meliput kegiatan para anggota parlemen.
Saya sempat berbincang dengan Ketua Wartawan unit DPR RI dan beberapa wartawan dari media online dan harian. Mereka menyampaikan kondisi di DPR yang berbelah dan belum mulai bekerja. Mereka prihatin melihat kondisi DPR dan bahkan seorang wartawan mengaku mogok menulis berita.
Saya juga sempat berbincang dengan seorang staf security yang mengaku sudah bekerja selama 28 tahun lamanya. Dia sedih karena di masa Presiden Soeharto saja, PPP dan PDI masih dibagi kursi untuk pimpinan DPR/MPR dan di komisi-komisi. Di masa Orde Reformasi, mengapa terjadi seperti sekarang.
Segera Diselesaikan
Sebagai sosiolog, saya tentu prihatin membaca media, menonton TV dan mendengar curahan hati teman-teman wartawan dan staf security DPR.
Oleh karena itu, saya mendesak untuk segera diselesaikan permasalahan pembagian kursi di komisi-komisi DPR RI secara adil dan proporsional antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Pertama, pimpinan kedua kubu yang berseberangan, sebaiknya segera duduk bareng untuk memusyawarahkan persoalan yang membuat mereka terpecah. Untuk memuluskan terwujudnya pertemuan perlu mediator.
Kedua, pimpinan partai politik perlu turun gunung kalau tidak bisa diselesaikan kedua kubu yang berseteru di DPR karena mereka hanya sebagai opetaror pelaksana kebijakan pimpinan dari masing-masing partai politik.
Ketiga, Presiden Jokowi sebaiknya memprakarsai pertemuan silaturrahim pimpinan partai politik untuk mendengar saran dan pandangan mereka. Untuk memuluskan pertemuan, ada baiknya dibentuk tim advance yang akan menjajaki pertemuan dengan pimpinan partai politik.
Bisa Diselesaikan
Saya yakin dan percaya, seluruh pimpinan partai politik berkomitmen untuk mendahulukan keentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, partai dan kelompok.
Oleh karena itu, DPR yang terbelah, bisa diselesaikan dengan cepat melalui musyawarah pimpinan partai politik.
Tidak ada gunung yang tidak dapat didaki dan tidak ada lurah yang tidak dapat diturun. Man Jadda wajada.
Asal ada kemauan dan semuanya sepakat bahwa DPR adalah representasi dari rakyat yang berdaulat dan harus dselamatakan. maka DPR sebagai simbol demokrasi, tidak ada alasan untuk membiarkan terbelah.
Kalau dibiarkan terbelah, maka pasti yang menjadi korban adalah rakyat.
Saya yakin para pimpinnan partai politik mempunyai kearifan untuk segera menyelesaikan kemelut di DPR RI.
Allahu a’lam bisshawab
Sumber : http://ift.tt/13BupL6
Saya sempat berbincang dengan Ketua Wartawan unit DPR RI dan beberapa wartawan dari media online dan harian. Mereka menyampaikan kondisi di DPR yang berbelah dan belum mulai bekerja. Mereka prihatin melihat kondisi DPR dan bahkan seorang wartawan mengaku mogok menulis berita.
Saya juga sempat berbincang dengan seorang staf security yang mengaku sudah bekerja selama 28 tahun lamanya. Dia sedih karena di masa Presiden Soeharto saja, PPP dan PDI masih dibagi kursi untuk pimpinan DPR/MPR dan di komisi-komisi. Di masa Orde Reformasi, mengapa terjadi seperti sekarang.
Segera Diselesaikan
Sebagai sosiolog, saya tentu prihatin membaca media, menonton TV dan mendengar curahan hati teman-teman wartawan dan staf security DPR.
Oleh karena itu, saya mendesak untuk segera diselesaikan permasalahan pembagian kursi di komisi-komisi DPR RI secara adil dan proporsional antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Pertama, pimpinan kedua kubu yang berseberangan, sebaiknya segera duduk bareng untuk memusyawarahkan persoalan yang membuat mereka terpecah. Untuk memuluskan terwujudnya pertemuan perlu mediator.
Kedua, pimpinan partai politik perlu turun gunung kalau tidak bisa diselesaikan kedua kubu yang berseteru di DPR karena mereka hanya sebagai opetaror pelaksana kebijakan pimpinan dari masing-masing partai politik.
Ketiga, Presiden Jokowi sebaiknya memprakarsai pertemuan silaturrahim pimpinan partai politik untuk mendengar saran dan pandangan mereka. Untuk memuluskan pertemuan, ada baiknya dibentuk tim advance yang akan menjajaki pertemuan dengan pimpinan partai politik.
Bisa Diselesaikan
Saya yakin dan percaya, seluruh pimpinan partai politik berkomitmen untuk mendahulukan keentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, partai dan kelompok.
Oleh karena itu, DPR yang terbelah, bisa diselesaikan dengan cepat melalui musyawarah pimpinan partai politik.
Tidak ada gunung yang tidak dapat didaki dan tidak ada lurah yang tidak dapat diturun. Man Jadda wajada.
Asal ada kemauan dan semuanya sepakat bahwa DPR adalah representasi dari rakyat yang berdaulat dan harus dselamatakan. maka DPR sebagai simbol demokrasi, tidak ada alasan untuk membiarkan terbelah.
Kalau dibiarkan terbelah, maka pasti yang menjadi korban adalah rakyat.
Saya yakin para pimpinnan partai politik mempunyai kearifan untuk segera menyelesaikan kemelut di DPR RI.
Allahu a’lam bisshawab
Sumber : http://ift.tt/13BupL6