Tugas Baru Menanti Presiden Baru
Pasca Mahkama Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketan pemilu pilpres 2014, oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo-hatta. Praktis jokowi-jusuf kalla menjadi presiden republik indonesia. Dua pekan lamanya masyarakat indonesia diperhadapkan dengan gontok-gontokan pilpres yang cukup amat alot dan menguras begitu banyak tenaga. Berbagai media massa (tv, koran, tabloid, majalah, radio dan sebagainya) ikut andil menyiarkan rangkaian sidang MK sampai akhir.
Berbagai macam materi gugatan untuk mendelegitimasi penetapan Jokowi-Jk sebagai presiden terpilih, dengan menghadirkan berbagai saksi dibeberapa kabupaten/kota. Pembukaan kota suara oleh KPUD berdasarkan surat keputusan KPU menjadi salah satu point penting yang digugat oleh team kebenaran dan keadilan beserta team merah putih pendukung setia Prabowo-Hatta.
Dari rentetan pemilu 9 juli, penetapan hasil rekapitulasi sampai penggugatan diinstitusi MK cukup menarik untuk ditelisik lebih jauh sebagai bahan pembelajaran politik. Masyarakat sepertinya sudah cukup dewasa untuk melihat secara obyektif apa yang sedang telah terjadi dan dapat menyimpulkan sendiri hasil sengketa pemilu walau belum diputuskan MK. Sebab materi gugatan yang selalu dapat dibantah oleh team hukum KPU, sehingga mementahkan keinginan prabowo memenangkan gugatan Pilpres yang dinilai Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
Dapat kita lihat dengan mudah dalam masyarakat terbelah menjadi dua kubu, kubu yang pertama mendukung Prabowo-Hatta dan selanjutnya kubu Jokowi-JK. Acapkali terdapat perdebatan adu argumentasi yang sengit dimedia massa (twitter, facebook dsb). Namun tidak menimbulkan konflik horinzontal, diskusi dan dialog dalam kerangka persaudaraan menciptakan kematangan politik dan pendidikan politik (political education). Pasca pilpres kita tidak menginginkan lagi adanya pengkota-kotakan dimasyarakat luas, yang justru menimbulkan riak-riak konflik. Sudah saatnya saling merangkul satu sama lain, menghargai perbedaan pendapat sebagai suatu kewajaran dalam berdemokrasi. Sebab salah satu esensi demokrasi adalah menghargai perbedaan pendapat.
Tugas Baru Presiden
Jokowi-Jk patutnya tidak boleh terlarut lebih jauh dalam persoalan sengketa pemilu, sebab masih banyak tugas yang harus diselesaikan secepatnya. Seperti siapa saja orang yang akan ditempatkan pada posisi Mentri, sebagai team yang akan menyukseskan agenda lima tahun kedepan. Rumah transisi yang disiapkan jokowi sebagai upaya untuk menggodok program kerja (Pokja), dan merampingkan beberapa mentri.
Wacana dari awal yang kumandangkan jokowi sebelum terpilih sebagai presiden republik indonesia, bahwa kabinetnya nanti akan diisi oleh para profesional dan politisi partai. Dan ia menegaskan pula ketua-ketua partai yang ingin menjadi Mentri maka ia harus mengundurkan diri dari jabatan ketua partai yang ia pimpin. Sehingga mentri kedepan dapat fokus menyelesaikan tugas dengan baik dan efektif, tidak terhalang oleh partai (ATM partai-red).
Dalam waktu dekat presiden terpilih Jokowi-JK akan merealisasikan program kerja yang dia sampaikan sewaktu masa kampanya, dalam visi misinya. di antaranya yaitu: kartu sehat, kartu pendidikan dan revolusi mental. Kita berharap dengan tiga program prioritas utama tersebut dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam hal kesehatan, sebab dalam catatan terakhir biaya kesehatan amat sangat mahal sehingga masyarakat bawah (Grass Root) tidak dapat mengakses kesehatan. Begitupun pendidikan tidak kalah jauh dengan kesehatan, menjamurnya sekolah dan kampus elit dengan berbagai macam sarana dan prasana. Menyebabkan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, padahal pendidikan adalah salah satu tugas negara. Konstitusi kita telah menjabarkan begitu jelas dalam UUD 45, akan tetapi dalam pelaksanaannya jauh panggang dari api. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk dipenuhi oleh negara tanpa konsekuwen dan tendeng aling-aling. Oleh karena kemajuan negara sangat bergantung pada peran penting dunia pendidikan, untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai tongkat estafet masa depan. Pendidikanlah menjadi harapan besar kita untuk segera di reformasi, agar supaya siapa saja tanpa memandang bulu menjadikan pendidikan sebagai ruang berekspresi dan kreatifitas anak muda. Dan yang terakhir adalah revolusi mental yang akan dicontohkan langsung oleh jokowi.
Tidak konsisten
Memang banyak hal yang perlu segera ditangani persoalan bangsa ini sebelum menjadi masalah yang akut dan akan merembes ke hal-hal lain. dalam waktu dekat ini rumor kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai terlihat. Sejumlah pertaminan dibeberapa titik dijakarta sudah di batasi oleh karena stok kebutuhan BBM mulai menguras di akhir tahun 2014. Di akhir tahun masa kepemimpinan pemerintahan SBY-Boediono memilih kebijakan tidak populer, yaitu membatasi stok bahan bakar minyak (BBM) dibeberapa pertaminan. Setelah sebelumnya menaikan harga BBM di tahun 2013, dimana partai PDIP sebagai partai oposisi menolak dengan keras rencana kenaikan dan bahkan membuat buku putih “Argumen PDIP menolak kenaikan BBM”. Buku tersebut dibagikan ke setiap DPR, wartawan dan masyarakat. Akan tetapi presiden terpilih dari pasangan jokowi-Jk sebelum dilantik meminta untuk menaikan segera BBM. Banyak dalih dari jokowi mengapa subsidi harus dicabut, salah satunya yaitu anggaran tersebut akan dialihkan kebeberapa sektor seperti ekonomi mikro, pupuk, pendiikan, kesehatan dan sarana dan prasarana lainnya.
Rumah transisi yang telah disiapkan oleh jokowi antaranya di komandai oleh ibu Rini Soemarno dan terdiri dari beberapa deputi seperti Anis Baswedan, Akbar faisal, Hasto Kristyanto dan andi widjajanto. Kontroversial muncul ketika di angkat Hendropriyono sebagai penasehat team transisi. Sebab akan menghalangi terealisasinya pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dimana Priyono terlibat dalam beberapa kasus kekerasan yang menculik dan membunuh aktifis yang sampai sekarang belum diketahui rimbanya. Diantaranya pembunuhan aktifis hak asasi manusia (HAM), Munir Said dan talangsari. Kitapun berharap konsistensi jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tidak tersandera oleh kepentingan sesaat.
*tulisan ini pernah dimuat dikoran Washila UINAM Alauddin
Sumber : http://ift.tt/Zv3oqf
Berbagai macam materi gugatan untuk mendelegitimasi penetapan Jokowi-Jk sebagai presiden terpilih, dengan menghadirkan berbagai saksi dibeberapa kabupaten/kota. Pembukaan kota suara oleh KPUD berdasarkan surat keputusan KPU menjadi salah satu point penting yang digugat oleh team kebenaran dan keadilan beserta team merah putih pendukung setia Prabowo-Hatta.
Dari rentetan pemilu 9 juli, penetapan hasil rekapitulasi sampai penggugatan diinstitusi MK cukup menarik untuk ditelisik lebih jauh sebagai bahan pembelajaran politik. Masyarakat sepertinya sudah cukup dewasa untuk melihat secara obyektif apa yang sedang telah terjadi dan dapat menyimpulkan sendiri hasil sengketa pemilu walau belum diputuskan MK. Sebab materi gugatan yang selalu dapat dibantah oleh team hukum KPU, sehingga mementahkan keinginan prabowo memenangkan gugatan Pilpres yang dinilai Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
Dapat kita lihat dengan mudah dalam masyarakat terbelah menjadi dua kubu, kubu yang pertama mendukung Prabowo-Hatta dan selanjutnya kubu Jokowi-JK. Acapkali terdapat perdebatan adu argumentasi yang sengit dimedia massa (twitter, facebook dsb). Namun tidak menimbulkan konflik horinzontal, diskusi dan dialog dalam kerangka persaudaraan menciptakan kematangan politik dan pendidikan politik (political education). Pasca pilpres kita tidak menginginkan lagi adanya pengkota-kotakan dimasyarakat luas, yang justru menimbulkan riak-riak konflik. Sudah saatnya saling merangkul satu sama lain, menghargai perbedaan pendapat sebagai suatu kewajaran dalam berdemokrasi. Sebab salah satu esensi demokrasi adalah menghargai perbedaan pendapat.
Tugas Baru Presiden
Jokowi-Jk patutnya tidak boleh terlarut lebih jauh dalam persoalan sengketa pemilu, sebab masih banyak tugas yang harus diselesaikan secepatnya. Seperti siapa saja orang yang akan ditempatkan pada posisi Mentri, sebagai team yang akan menyukseskan agenda lima tahun kedepan. Rumah transisi yang disiapkan jokowi sebagai upaya untuk menggodok program kerja (Pokja), dan merampingkan beberapa mentri.
Wacana dari awal yang kumandangkan jokowi sebelum terpilih sebagai presiden republik indonesia, bahwa kabinetnya nanti akan diisi oleh para profesional dan politisi partai. Dan ia menegaskan pula ketua-ketua partai yang ingin menjadi Mentri maka ia harus mengundurkan diri dari jabatan ketua partai yang ia pimpin. Sehingga mentri kedepan dapat fokus menyelesaikan tugas dengan baik dan efektif, tidak terhalang oleh partai (ATM partai-red).
Dalam waktu dekat presiden terpilih Jokowi-JK akan merealisasikan program kerja yang dia sampaikan sewaktu masa kampanya, dalam visi misinya. di antaranya yaitu: kartu sehat, kartu pendidikan dan revolusi mental. Kita berharap dengan tiga program prioritas utama tersebut dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam hal kesehatan, sebab dalam catatan terakhir biaya kesehatan amat sangat mahal sehingga masyarakat bawah (Grass Root) tidak dapat mengakses kesehatan. Begitupun pendidikan tidak kalah jauh dengan kesehatan, menjamurnya sekolah dan kampus elit dengan berbagai macam sarana dan prasana. Menyebabkan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, padahal pendidikan adalah salah satu tugas negara. Konstitusi kita telah menjabarkan begitu jelas dalam UUD 45, akan tetapi dalam pelaksanaannya jauh panggang dari api. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk dipenuhi oleh negara tanpa konsekuwen dan tendeng aling-aling. Oleh karena kemajuan negara sangat bergantung pada peran penting dunia pendidikan, untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai tongkat estafet masa depan. Pendidikanlah menjadi harapan besar kita untuk segera di reformasi, agar supaya siapa saja tanpa memandang bulu menjadikan pendidikan sebagai ruang berekspresi dan kreatifitas anak muda. Dan yang terakhir adalah revolusi mental yang akan dicontohkan langsung oleh jokowi.
Tidak konsisten
Memang banyak hal yang perlu segera ditangani persoalan bangsa ini sebelum menjadi masalah yang akut dan akan merembes ke hal-hal lain. dalam waktu dekat ini rumor kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai terlihat. Sejumlah pertaminan dibeberapa titik dijakarta sudah di batasi oleh karena stok kebutuhan BBM mulai menguras di akhir tahun 2014. Di akhir tahun masa kepemimpinan pemerintahan SBY-Boediono memilih kebijakan tidak populer, yaitu membatasi stok bahan bakar minyak (BBM) dibeberapa pertaminan. Setelah sebelumnya menaikan harga BBM di tahun 2013, dimana partai PDIP sebagai partai oposisi menolak dengan keras rencana kenaikan dan bahkan membuat buku putih “Argumen PDIP menolak kenaikan BBM”. Buku tersebut dibagikan ke setiap DPR, wartawan dan masyarakat. Akan tetapi presiden terpilih dari pasangan jokowi-Jk sebelum dilantik meminta untuk menaikan segera BBM. Banyak dalih dari jokowi mengapa subsidi harus dicabut, salah satunya yaitu anggaran tersebut akan dialihkan kebeberapa sektor seperti ekonomi mikro, pupuk, pendiikan, kesehatan dan sarana dan prasarana lainnya.
Rumah transisi yang telah disiapkan oleh jokowi antaranya di komandai oleh ibu Rini Soemarno dan terdiri dari beberapa deputi seperti Anis Baswedan, Akbar faisal, Hasto Kristyanto dan andi widjajanto. Kontroversial muncul ketika di angkat Hendropriyono sebagai penasehat team transisi. Sebab akan menghalangi terealisasinya pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dimana Priyono terlibat dalam beberapa kasus kekerasan yang menculik dan membunuh aktifis yang sampai sekarang belum diketahui rimbanya. Diantaranya pembunuhan aktifis hak asasi manusia (HAM), Munir Said dan talangsari. Kitapun berharap konsistensi jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tidak tersandera oleh kepentingan sesaat.
*tulisan ini pernah dimuat dikoran Washila UINAM Alauddin
Sumber : http://ift.tt/Zv3oqf