Selamat Menikmati Ketua DPR Pilihan ARB
Akhir-akhir ini semenjak kekalahan dalam pilpres kemarin, kubu Koalisi Merah Putih beserta pendukungnya sedang dimanjakan oleh situasi perpolitikan di tanah air. Pertama dengan berhasilnya meloloskan produk undang-undang baru MD3 yg berisi diantaranya bahwa semula partai pemenang pemilu dapat jatah ketua DPR diubah pimpinan DPR dipilih oleh anggotanya. Kedua dengan disahkannya RUU Pilkada dengan dipilih oleh DPRD. Kejadian yg mengingatkan ketika Megawati sebagai ketua umum PDIP yg memenangkan pemilu pada tahun 1999 dan seharusnya menjadi presiden, dijegal oleh aturan baru bahwa presiden dipilih oleh MPR dengan ketuanya Amin Rais yang memenangkan Gus Dur sebagai presiden walau akhirnya juga dilengserkan di tengah jalan. Saat inipun bapak pembina Partai Amanat Nasional ini “kebetulan” juga masih berada dipihak berseberangan dengan kubu PDIP.
Dengan lolosnya UU MD3 setelah MK menolak gugatan dari PDIP, undang-undang inipun berlaku dalam pemilihan pengurus anggota DPR terpilih tahun 2014-2019 yang dilakukan kemarin. Seperti yang memang sudah diskenariokan. Bermodal UU MD3, mayoritas parlemen yang dikuasai oleh kubu KMP akan dengan leluasa menentukan ketua maupun wakil-wakilnya. Dalam pemberitaan media yang beredar sebelumnya sempat dikatakan untuk ketua DPR sudah ada kesepakatan dari KMP diserahkan pada ketua umum Golkar, Aburizal Bakrie. Tokoh politik yang sekaligus dikenal sebagai pengusaha dan konglomerat. Sepak terjangnya selain pernah berseteru dengan Sri Mulyani sewaktu menjabat Menteri Keuangan dengan kasus pajak dan diperkirakan menjadi penyebab tokoh wanita yang dianggap cerdas dan jujur ini mengakhiri karirnya di Indonesia, ARB juga dikaitkan dengan berhasilnya membuka daerah wisata baru di Sidoarjo Jawa Timur dengan lumpur Lapindonya.
Kekuasaan menentukan ketua DPR yang dimiliki, selanjutnya menunjuk kader dari partai Golkar, Setya Novanto yang terpilih kemarin. Tokoh yang bisa dibilang akrab dengan instansi penegak hukum KPK. Keakraban terjalin karena seringnya dipanggil untuk dimintai keterangan kasus2 korupsi termasuk yang menyangkut kasus mantan ketua MK, Akil Mochtar. Baca disini. Kemesraan ini akan berlanjut di kemudian hari atau berhenti dan hilang tak berbekas, tentunya masih menunggu kepastian dari KPK.
Ucapan selamat kita ucapkan bagi pendukung kubu KMP di pemerintahan mendatang dalam bidang legislatif dengan terpilihnya ketua DPR baru. Untuk selanjutnya menunggu pengesahan ketua MPR yg kemungkinan akan dipilih dari Demokrat dengan calonnya Syarif Hasan. Walaupun Golkar memunculkan nama salah satu calonnya yaitu putri mantan presiden Soeharto dan juga mantan istri ketum Gerindra, Prabowo, Titiek Soeharto, inipun hanyalah sebagai bunga-bunga saja biar dipandang sedikit demokratis. Konon jatah ketua MPR sudah ada kesepakatan diserahkan pada partai Demokrat dan selanjutnya partai2 lain di kubu KMP mendapat jatah warisan wakil-wakilnya.
Usaha lobi yang dilakukan oleh PDIP pada partai yang tergabung di koalisi KMP, lebih baik disudahi saja. Biarkan mereka menguasai parlemen untuk sementara ini. Dari peristiwa selama pilpres, pembentukan UU MD3, RUU Pilkada dan terakhir pemilihan pengurus DPR, bisa dilihat bahwa ini sudah semacam skenario yang memang harus dijalankan oleh KMP. Sekeras apapun usaha lobi oleh PDIP dengan kubunya tidak akan menuai hasil. Legowo dengan situasi yang ada dan konsentrasi saja sebagai partai pemerintahan baru untuk menjalankan amanat rakyat. Biarkan rakyat nanti yang menilainya. Jika kinerjanya baik, pileg maupun pilpres masih ada kesempatan besar untuk menang dan menguasai parlemen periode berikutnya.
Sumber : http://ift.tt/1vadtD2
Dengan lolosnya UU MD3 setelah MK menolak gugatan dari PDIP, undang-undang inipun berlaku dalam pemilihan pengurus anggota DPR terpilih tahun 2014-2019 yang dilakukan kemarin. Seperti yang memang sudah diskenariokan. Bermodal UU MD3, mayoritas parlemen yang dikuasai oleh kubu KMP akan dengan leluasa menentukan ketua maupun wakil-wakilnya. Dalam pemberitaan media yang beredar sebelumnya sempat dikatakan untuk ketua DPR sudah ada kesepakatan dari KMP diserahkan pada ketua umum Golkar, Aburizal Bakrie. Tokoh politik yang sekaligus dikenal sebagai pengusaha dan konglomerat. Sepak terjangnya selain pernah berseteru dengan Sri Mulyani sewaktu menjabat Menteri Keuangan dengan kasus pajak dan diperkirakan menjadi penyebab tokoh wanita yang dianggap cerdas dan jujur ini mengakhiri karirnya di Indonesia, ARB juga dikaitkan dengan berhasilnya membuka daerah wisata baru di Sidoarjo Jawa Timur dengan lumpur Lapindonya.
Kekuasaan menentukan ketua DPR yang dimiliki, selanjutnya menunjuk kader dari partai Golkar, Setya Novanto yang terpilih kemarin. Tokoh yang bisa dibilang akrab dengan instansi penegak hukum KPK. Keakraban terjalin karena seringnya dipanggil untuk dimintai keterangan kasus2 korupsi termasuk yang menyangkut kasus mantan ketua MK, Akil Mochtar. Baca disini. Kemesraan ini akan berlanjut di kemudian hari atau berhenti dan hilang tak berbekas, tentunya masih menunggu kepastian dari KPK.
Ucapan selamat kita ucapkan bagi pendukung kubu KMP di pemerintahan mendatang dalam bidang legislatif dengan terpilihnya ketua DPR baru. Untuk selanjutnya menunggu pengesahan ketua MPR yg kemungkinan akan dipilih dari Demokrat dengan calonnya Syarif Hasan. Walaupun Golkar memunculkan nama salah satu calonnya yaitu putri mantan presiden Soeharto dan juga mantan istri ketum Gerindra, Prabowo, Titiek Soeharto, inipun hanyalah sebagai bunga-bunga saja biar dipandang sedikit demokratis. Konon jatah ketua MPR sudah ada kesepakatan diserahkan pada partai Demokrat dan selanjutnya partai2 lain di kubu KMP mendapat jatah warisan wakil-wakilnya.
Usaha lobi yang dilakukan oleh PDIP pada partai yang tergabung di koalisi KMP, lebih baik disudahi saja. Biarkan mereka menguasai parlemen untuk sementara ini. Dari peristiwa selama pilpres, pembentukan UU MD3, RUU Pilkada dan terakhir pemilihan pengurus DPR, bisa dilihat bahwa ini sudah semacam skenario yang memang harus dijalankan oleh KMP. Sekeras apapun usaha lobi oleh PDIP dengan kubunya tidak akan menuai hasil. Legowo dengan situasi yang ada dan konsentrasi saja sebagai partai pemerintahan baru untuk menjalankan amanat rakyat. Biarkan rakyat nanti yang menilainya. Jika kinerjanya baik, pileg maupun pilpres masih ada kesempatan besar untuk menang dan menguasai parlemen periode berikutnya.
Sumber : http://ift.tt/1vadtD2