RAKYAT MENCATAT DAN AKAN MENGHUKUMNYA
Jangan meremehkan keberadaan rakyat karena mereka terus mencatat dan akan menghukumnya nanti. Rakyat semakin cerdas untuk menyikapi apa yang terjadi di parlemen beberapa hari terakhir ini dan mungkin di hari-hari mendatang. Rakyat merasa diabaikan keberadaannya dengan telah terjadinya pengingkaran demokrasi oleh para elit atas nama rakyat.
Orang awam politik pun tahu bahwa telah terjadi “pembantaian hak rakyat” termasuk sebagian hak wakil rakyat yang telah memenangkan suara rakyat. Sangat sulit diterima oleh akal sehat bagaimana mungkin partai yang memenangkan pemilu legislatif, misalnya, tidak mendapat atau tidak mendapat kesempatan menjadi salah satu unsur pimpinan dewan.
Lolosnya Undang-undang MD3 adalah salah satu contoh bukti perampasan hak yang seolah tak manusiawi. Anehnya, dengan bangga KMP menggunakan Undang-undang yang dibuat sendiri dan digunakan sendiri itu tanpa kompromi. Mereka tidak menyadari bahwa itu jauh dari jiwa Pancasila yang mengedepankan musyawarah sebelum poting. Mereka akan tahu bahwa dengan poting pasti akan menang karena mereka menguasai parlemen. Dan akhirnya, terjadilah perampasan ini baik hak partai yang menang maupun hak rakyat pada umumnya. Mereka terus bersenang-senang dan adakan syukuran. Dan, pada saat itulah RAKYAT TERUS MENCATAT DAN AKAN MENGHUKUMNYA NANTI.
Diamnya rakyat bukan berarti menyetujuinya. Pada umumnya masyarakat tidak suka rebut-ribut sehingga mereka cukup merekam dan terus merekam hingga pada akhirnya akan memutuskan untuk menhukumnya melalui pesta demokrasi berikutnya. Partai Demokrat adalah salah satu contoh bentuk hukuman dengan tidak lagi menjadi pemenang pemilu 2014 karena telah menghianati rakyat dengan banyaknya kader yang korup. Mungkin hukuman akan berlanjut pada PD jika sikap “plin-plan” serta “pengianatannya” pada rakyat terus dipelihara. Demikian juga dengan anggota KMP, jika pengabaian kehendak rakyat terus berlanjut.
Sumber : http://ift.tt/1qAf8Ou
Orang awam politik pun tahu bahwa telah terjadi “pembantaian hak rakyat” termasuk sebagian hak wakil rakyat yang telah memenangkan suara rakyat. Sangat sulit diterima oleh akal sehat bagaimana mungkin partai yang memenangkan pemilu legislatif, misalnya, tidak mendapat atau tidak mendapat kesempatan menjadi salah satu unsur pimpinan dewan.
Lolosnya Undang-undang MD3 adalah salah satu contoh bukti perampasan hak yang seolah tak manusiawi. Anehnya, dengan bangga KMP menggunakan Undang-undang yang dibuat sendiri dan digunakan sendiri itu tanpa kompromi. Mereka tidak menyadari bahwa itu jauh dari jiwa Pancasila yang mengedepankan musyawarah sebelum poting. Mereka akan tahu bahwa dengan poting pasti akan menang karena mereka menguasai parlemen. Dan akhirnya, terjadilah perampasan ini baik hak partai yang menang maupun hak rakyat pada umumnya. Mereka terus bersenang-senang dan adakan syukuran. Dan, pada saat itulah RAKYAT TERUS MENCATAT DAN AKAN MENGHUKUMNYA NANTI.
Diamnya rakyat bukan berarti menyetujuinya. Pada umumnya masyarakat tidak suka rebut-ribut sehingga mereka cukup merekam dan terus merekam hingga pada akhirnya akan memutuskan untuk menhukumnya melalui pesta demokrasi berikutnya. Partai Demokrat adalah salah satu contoh bentuk hukuman dengan tidak lagi menjadi pemenang pemilu 2014 karena telah menghianati rakyat dengan banyaknya kader yang korup. Mungkin hukuman akan berlanjut pada PD jika sikap “plin-plan” serta “pengianatannya” pada rakyat terus dipelihara. Demikian juga dengan anggota KMP, jika pengabaian kehendak rakyat terus berlanjut.
Sumber : http://ift.tt/1qAf8Ou