Penguasaan Forum Vs Penguatan Lapangan
(Dua hal yang menjadi kriteria tipologi politik, ekonomi, dan moral, sebagai kekuatan politik Indonesia saat ini)
Masalah sederhana penguasaan bola dalam memperjuangkan piala bergir misalnya Persiba vs Persija hal ini sebagai ilustrasi, relevansinya adalah adegan konstelasi politik hari ini (siapa menguasai parlemen, siapa menguasai pemerintahan). Bedanya dalam olaraga memperebutkan piala akan tetapi dalam berpolitik memperebutkan kekuasaan karena politik maka pengaruhnya ke ekonomi, sebagai antisipasi persoalan moral. Kekuatan antar rival politik yang menjadi menarik dan perhatian publik adalah isu penguasaan arena merubah UU MD3, dan rival lebih menguasai Pemerintahannya (Indonesia Kuat vs Merah Putih).
Mengamati persoalan sependek masa reformasi Indonesia menuju pada suatu perubahan yang belum begitu dewasa dalam memahami konstelasi politik, kini menjadi suatu kemajuan dalam berdemokrasi atau menjadi suatu hal yang boleh dikatakan kemabli ke masa lalu (kemunduran fatal). Artinya disini terlihat jelas bahwa kekuatan pemerintah akan ditekan dengan kekuatan parlemen dengan membuang bolanya, karena arena pertarungannya telah di kuasai begitu kuat dan dominan diparlemen.
Perubahan konteks “siapa yang dapat memiliki, mengunakan, mengelola serta siapa yang mengontrol kepentingan bangsa dan memperoleh manfaat bagi bangsa”. Penguasaa forum dengan jelas akan di mainkan dengan strategi dan analisa politik saat itu. Maka penguasaan lapangannya akan ditekan begitu ketatnya oleh parlemen, sebagai antisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan. Strategi apa, dimana peluangnya, bagimana caranya meloloskan kepentingan di arena yang begitu ketat.
Pada umumnya, para pelaku pentingnya untuk menyadari, mengantisipasi adalah kembali kepada garis ideologi bangsa dan dasar Negara (Pancasila dan UUD 1945). Tetapi yang menjadi lebih penting adalah pertarungan paradigma dapat memikirkan secacara manusiawi agar kebijakan pemerintah dapat dikontrol secara baik. Para pelaku dilapangan, memahami masa dapan memahami kekuatan yang ada di dalam forum yang begitu dominan, sementara para pembuat kebijakan dihadapkan pada konstelasi kekuasaan yang aktual, serta didesakan untuk mengubah kepentingan rakyat Indonesia, secara sadar.
Melihat dinamika politik Indonesia saat ini, menjadi sesuatu yang unik dan menarik dalam melakukan dan mengedepankan komunikasi politik diantara politisi yang semakin ketat. Dari aspek politik saat ini terlihat tidak hanya membagi-bagi kekuasaan akan tetapi mengedepankan ego politik lebih ditonjolkan ke hadapan publik. Dengan melihat sebuah proses politik dari harapan serta muatan politik yang membuat semuanya semakin ketat.
Hal penting dalam pertarungannya ditakutkan bahwa sebuah kedaulatan Negara mau dibawa kemana dengan hal-hal yang menjadi kepentingan yang tidak serius dengan semua kelompok berkepentingan dengan membangun kepentingan koalisi, meberi nama yang unik akan tetapi dengan cara pandang siapa yang kuat dalam membentuk koalisi dan menunjukan taring sebagai panglima politik, ekonomi, moral. Semuanya akan bermuara pada pandangan yang menjadi penting dan merik serta penguatan sebuah kekuasaan dengan model kekuasaan politik tidak kalah penting dalam menguasai kapling pada proses politik ekonomi yang membias pada masalah moral.
Birokrasi pemerintahan di bawah rejim otoritarianisme Orde Baru lebih relevan dengan kondisi politik ini, dari level pusat hingga ke daerah. Dengan ditakutkan tidak membuahkan rumusan yang akurat apa masalah dan tantangan yang sesunguhnya terjadi. Budaya birokrasi mengutamakan “apa yang di kehendaki atasan” maka sangat di takuti sistem yang akan berubah kedepan bagi Indonesia. Kita mengamati secara jelas dalam perpolitikan Indonesia saat ini menjadi sebuah argumentasi yang tidak kalah penting dengan mendorong komunikasi politik yang membuat semuanya menjadi penting dari suatu aspek yang tidak kala pentingnya dalam membuat semuanya menjadi nyaman
Pendekatan dalam memprioritaskan kepentingan kelompok politik, berawal dengan sebuah persaingan dengan menujukan suatu keunikan perpolitikan Indonesia yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam menunjukan kemampuan serta potensi yang dimilikinya. Pertimbangan politik dalam proses pembangunan Indonesia kedepan, menekan peran Negara dari dalam yang diwakili oleh para birokratnya sebagai penyelengaraan, sebagai aktor utama dalam pembangunan.
Negara yang didukung oleh mekanisme kekuasaan politik dari kedua kekuatan saat ini terlihat dengan pandangan politik yang berbeda, kekuasaan politik yang dituntun oleh ideologi “Pancasila” adalah satu-satunya gagasan yang bisa mempersatukan pandangan politiknya, pandangan ekonomi kerakyatanya yang harus diwujutkannya, dan pengara dalam penataan pengendaliaan moral yang baik, mengakibatkan “korupsi, kolusi, dan nepotisme”.
Suatu jawaban yang menjadi tantangan bersama, tindakan secara manusiawi dapat memproses suatu kebijakan dengan perpolitikan yang jelas, penguasaan ekonomi tidak hanya berkepentingan bagi kelompok akan tetapi lebih bermafaat bagi bangsa, rakyat dan kemajuan pembangunan Indonesia yang tidak merusak persoalan moral generasi mendatang.
Mengapa penulis sangat menakutkan dalam beberapa bacaan bahwa “politik sebagai Panglima, ekonomi sebagai panglima, moral sebagai panglima”. Maka dengan demikian semoga menjadi catatan penting sebagai refleksi mental genarasi bangsa di arahkan pada jalan yang benar, agar di waktu mendatang dengan kesiapan yang matang mangsa yang besar akan menjawab keluh kesahnya masayarakat, berubah dari keterpurukan.
Sumber : http://ift.tt/1qn3nL0