PDIP Biang Ricuhnya Sidang Paripurna Pemilihan Ketua DPR?
Beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang baru menjadi anggota DPR periode 2014-2019 terbukti sebagai pemicu rusuhnya sidang paripurna pemilihan Ketua DPR. Ini terlihat dari segelintir kader PDIP yang maju ke tempat pimpinan sidang dan mengganggu ketua sidang, seperti Masinton Pasaribu, Rieke Diah Pitaloka, Ardian Napitupulu dan Henry Yosodiningrat.
Sikap PDIP ini kuat dugaan dikarenakan kekhawatirannya kalah dalam voting pemilihan Ketua DPR 2014-2019. Karena sampai dengan sekarang, partai utama koalisi pendukung Jokowi-JK itu bersama PKB, NasDem dan Hanura jumlah suaranya belum sampai mayoritas atau 50% plus 1.
Sikap PDIP ini dinilai tidak mencerminkan ideologis Pancasila dan pro rakyat yang didengung-dengungkan PDIP dan Presiden terpilih, Jokowi. Karena ricuhnya sidang paripurna oleh PDIP ini disebabkan PDIP belum berhasil melobi 3 partai koalisi merah putih (KMP), yakni PAN, PPP dan Demokrat untuk bergabung bersamanya. Padahal waktu diawal kampanye pilpres, PDIP dan Jokowi selalu menggadang koalisi tanpa syarat dan ramping.
Mestinya kalau PDIP dan Jokowi benar-benar mempraktekkan ideologinya, mereka tidak akan menjadi biang kericuhan yang merusak seluruh citra anggota DPR periode 2014-2019 dimata rakyat Indonesia. Mereka dapat berpegang teguh pada UU Nomor 17 tahun 2014 yang telah diketuk oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan pemilihan Ketua DPR dilakukan secara musyawarah atau voting. Dan disini pun terbukti PDIP dan Jokowi tak mengikuti konstitusi dengan menegakkan sistem presidensil.
Dengan begitu apa yang dilakukan PDIP justru membuktikan secara tak langsung bahwa partai yang tergabung dalam KMP lebih ideologis dan konsisten. Ini terlihat dari kesolidan KMP yang tidak tergoda dengan kursi menteri yang ditawarkan Jokowi-JK dengan keuntungan-keuntungan materi atau anggaran yang ada didalamnya.
Yang dilakukan PDIP dan Jokowi ini kebalikan dengan apa yang dikatakan pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) bahwa koalisi merah putih konsisten dan ideologis bukan karena hanya ingin memenangkan Prabowo-Hatta. Tetapi lebih dari itu, ialah untuk mempertahankan pancasila dan menegakkan konstitusi, UUD 1945.
Terakhir, seharusnya mata seluruh rakyat Indonesia dapat melihat mana koalisi yang ideologis dan penuh komitmen antara koalisi Jokowi-JK dan KMP. Dan para pendukung presiden terpilih Jokowi yang dikatakan petugas partai oleh Ketua Umum PDIP, Megawati juga hendaknya secara jernih melihat dengan hati nurani, bukan terbawa kedalam pepatah semut diujung lautan terlihat sedangkan gajah dipelupuk mata tak terlihat dan tidak memahami peribahasa karena nila setitik, rusak susu sebelanga yang ditunjukan PDIP di Gedung DPR yang berpengaruh terhadap anggota DPR lainnya.
Sumber : http://ift.tt/1qYo6ot
Sikap PDIP ini kuat dugaan dikarenakan kekhawatirannya kalah dalam voting pemilihan Ketua DPR 2014-2019. Karena sampai dengan sekarang, partai utama koalisi pendukung Jokowi-JK itu bersama PKB, NasDem dan Hanura jumlah suaranya belum sampai mayoritas atau 50% plus 1.
Sikap PDIP ini dinilai tidak mencerminkan ideologis Pancasila dan pro rakyat yang didengung-dengungkan PDIP dan Presiden terpilih, Jokowi. Karena ricuhnya sidang paripurna oleh PDIP ini disebabkan PDIP belum berhasil melobi 3 partai koalisi merah putih (KMP), yakni PAN, PPP dan Demokrat untuk bergabung bersamanya. Padahal waktu diawal kampanye pilpres, PDIP dan Jokowi selalu menggadang koalisi tanpa syarat dan ramping.
Mestinya kalau PDIP dan Jokowi benar-benar mempraktekkan ideologinya, mereka tidak akan menjadi biang kericuhan yang merusak seluruh citra anggota DPR periode 2014-2019 dimata rakyat Indonesia. Mereka dapat berpegang teguh pada UU Nomor 17 tahun 2014 yang telah diketuk oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan pemilihan Ketua DPR dilakukan secara musyawarah atau voting. Dan disini pun terbukti PDIP dan Jokowi tak mengikuti konstitusi dengan menegakkan sistem presidensil.
Dengan begitu apa yang dilakukan PDIP justru membuktikan secara tak langsung bahwa partai yang tergabung dalam KMP lebih ideologis dan konsisten. Ini terlihat dari kesolidan KMP yang tidak tergoda dengan kursi menteri yang ditawarkan Jokowi-JK dengan keuntungan-keuntungan materi atau anggaran yang ada didalamnya.
Yang dilakukan PDIP dan Jokowi ini kebalikan dengan apa yang dikatakan pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) bahwa koalisi merah putih konsisten dan ideologis bukan karena hanya ingin memenangkan Prabowo-Hatta. Tetapi lebih dari itu, ialah untuk mempertahankan pancasila dan menegakkan konstitusi, UUD 1945.
Terakhir, seharusnya mata seluruh rakyat Indonesia dapat melihat mana koalisi yang ideologis dan penuh komitmen antara koalisi Jokowi-JK dan KMP. Dan para pendukung presiden terpilih Jokowi yang dikatakan petugas partai oleh Ketua Umum PDIP, Megawati juga hendaknya secara jernih melihat dengan hati nurani, bukan terbawa kedalam pepatah semut diujung lautan terlihat sedangkan gajah dipelupuk mata tak terlihat dan tidak memahami peribahasa karena nila setitik, rusak susu sebelanga yang ditunjukan PDIP di Gedung DPR yang berpengaruh terhadap anggota DPR lainnya.
Sumber : http://ift.tt/1qYo6ot