Menteri Jokowi Berstatus Wanted
Jokowi berharap kabinetnya kelak adalah kabinet yang berintegritas tinggi sebagaimana yang baru saja diungkapkan Anies Baswedan. Namun demikian oleh karena tekanan internal dan lain sebaginya tidak mengherankan bilamana nantinya ada saja satu dua dari mentri-mentrinya yang kecolongan.
Kreativitas Jokowi yang berinisiatif melibatkan KPK dalam proses perekrutannya dinilai sebagian orang sebagai solusi cerdas untuk menghentikan tekanan kuat bos-bos partai karena siapa-siapa saja yang dicalonkan oleh mereka adalahcalon-calon mentri ring satu yang sangat sulit untuk ditolak begitu saja. Ini bisa dilihat dari begitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk negosiasi ulang terhadap pengganti delapan orang yang sudah ditandai KPK. Tentunya hal ini tidak akan menjadi spekulasi nasional bila saja KPK atau presiden mengumumkan siapa-siapa saja mereka itu.
Tidak berapa lama lagi susunan kabinet beserta nama-nama mentrinya akan segera diumumkan. Apapun yang terjadi Jokowi-JK harus sudah siap untuk menerima kritik dan tekanan dari publik sehubungan ada salah satu dari mentri-mentrinya dianggap tidak layak menjabat sebagai mentri oleh sebagian kalangan elit politik karena dituduh tidak bersih dan terlibat tindakan atau terjadinya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Mentri-mentri Jokowi bisa dipastikan bebas dari penilaian buruk yang berhubungan dengan korupsi dari lembaga KPK tapi tidak oleh lembaga lain baik di level nasional maupun internasional seperti Komnas HAM, PBB atau lembaga seperti Amnesti Internasional dan beberapa International NGO. Salah satu portal berita online beberapa saat yang lalu merilis bocoran yang menyatakan bahwa salah satu pos kementrian presiden Jokowi akan diisi oleh mantan top komandan TNI yang pernah berstatus wanted yang dikeluarkan oleh Jaksa PBB terkait pelanggaran HAM di Timor-Timur pasca jajak pendapat lebih dari lima belas tahun yang lalu. ( Inilah link yang bisa dibaca : http://ift.tt/1D5Q4pm).
Presiden Jokowi meminta rekomendasi KPK, Tapi kenapa beliau tidak berkonsultasi dengan Komnas HAM untuk alasan yang sama ? Bukankah inipun bisa dilakukan bilamana beliau tidak berani menolak sang jendral terang-terangan ? Saya yakin bilamana presiden meminta rekomendasi Komnas HAM , maka sang calon mentri yang bersangkutan akan mendapatkan stabilo merah sebagaimana KPK menandai delapan calon mentri terdahulu.
Bila korupsi dianggap sebagai extra ordinary crime maka Pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh seorang panglima militer terhadap masyarakat sipil akan dianggap sebagai extra ordinary crime against humanity. Kita tidak membayangkan bahwa kejahatan HAM yang dilakukan Jendral tidak separah dan seseram yang dilakukan Jendral Karadzic dari Kroasia tapi tetap saja Ia selamanya akan menyandang label WANTED sebelum hadir di International Tribunal di Deen Haag untuk diadili.
Diangkatnya Jendral purnawirawan Wiranto sebagai salah satu mentri presiden Jokowi dipastikan akan sangat mengganggu kredibilitas pemerintahan presiden Jokowi baik di level nasional maupun internasional.Ini sudah pasti tidak menguntungkan posisi Presiden Jokowi secara politis di mata parlemen, PBB, dan kelompok-kelompok pemerhati HAM nasional maupun internasional.
Presiden Jokowi tidak boleh menganggap remeh masalah ini. Saya mengerti isu seperti ini tidak terlalu dianggap penting oleh presiden karena sekarang ini presiden melihat hanya isu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang sedang ngetrend dan seksi sehingga isu lain-lainnya akan tenggelam oleh waktu. Padahal percayalah pada waktunya nanti ini akan menjadi masalah krusial dan hanya akan menjadi penyesalan yang terlambat.
Ingat, salah satu alasan kenapa Jokowi lebih mudah sampai kepada kursi kepresidenan salah satunya karena Prabowo dianggap sudah melanggar HAM. Walaupun tidak ada lembaga formal yang menyatakan itu.
Semoga saja dengan tulisan ini presiden Jokowi membatalkan pengangkatannya.
Cirebon,24 Oktober 2014
Sumber : http://ift.tt/1uQl3kP
Kreativitas Jokowi yang berinisiatif melibatkan KPK dalam proses perekrutannya dinilai sebagian orang sebagai solusi cerdas untuk menghentikan tekanan kuat bos-bos partai karena siapa-siapa saja yang dicalonkan oleh mereka adalahcalon-calon mentri ring satu yang sangat sulit untuk ditolak begitu saja. Ini bisa dilihat dari begitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk negosiasi ulang terhadap pengganti delapan orang yang sudah ditandai KPK. Tentunya hal ini tidak akan menjadi spekulasi nasional bila saja KPK atau presiden mengumumkan siapa-siapa saja mereka itu.
Tidak berapa lama lagi susunan kabinet beserta nama-nama mentrinya akan segera diumumkan. Apapun yang terjadi Jokowi-JK harus sudah siap untuk menerima kritik dan tekanan dari publik sehubungan ada salah satu dari mentri-mentrinya dianggap tidak layak menjabat sebagai mentri oleh sebagian kalangan elit politik karena dituduh tidak bersih dan terlibat tindakan atau terjadinya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Mentri-mentri Jokowi bisa dipastikan bebas dari penilaian buruk yang berhubungan dengan korupsi dari lembaga KPK tapi tidak oleh lembaga lain baik di level nasional maupun internasional seperti Komnas HAM, PBB atau lembaga seperti Amnesti Internasional dan beberapa International NGO. Salah satu portal berita online beberapa saat yang lalu merilis bocoran yang menyatakan bahwa salah satu pos kementrian presiden Jokowi akan diisi oleh mantan top komandan TNI yang pernah berstatus wanted yang dikeluarkan oleh Jaksa PBB terkait pelanggaran HAM di Timor-Timur pasca jajak pendapat lebih dari lima belas tahun yang lalu. ( Inilah link yang bisa dibaca : http://ift.tt/1D5Q4pm).
Presiden Jokowi meminta rekomendasi KPK, Tapi kenapa beliau tidak berkonsultasi dengan Komnas HAM untuk alasan yang sama ? Bukankah inipun bisa dilakukan bilamana beliau tidak berani menolak sang jendral terang-terangan ? Saya yakin bilamana presiden meminta rekomendasi Komnas HAM , maka sang calon mentri yang bersangkutan akan mendapatkan stabilo merah sebagaimana KPK menandai delapan calon mentri terdahulu.
Bila korupsi dianggap sebagai extra ordinary crime maka Pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh seorang panglima militer terhadap masyarakat sipil akan dianggap sebagai extra ordinary crime against humanity. Kita tidak membayangkan bahwa kejahatan HAM yang dilakukan Jendral tidak separah dan seseram yang dilakukan Jendral Karadzic dari Kroasia tapi tetap saja Ia selamanya akan menyandang label WANTED sebelum hadir di International Tribunal di Deen Haag untuk diadili.
Diangkatnya Jendral purnawirawan Wiranto sebagai salah satu mentri presiden Jokowi dipastikan akan sangat mengganggu kredibilitas pemerintahan presiden Jokowi baik di level nasional maupun internasional.Ini sudah pasti tidak menguntungkan posisi Presiden Jokowi secara politis di mata parlemen, PBB, dan kelompok-kelompok pemerhati HAM nasional maupun internasional.
Presiden Jokowi tidak boleh menganggap remeh masalah ini. Saya mengerti isu seperti ini tidak terlalu dianggap penting oleh presiden karena sekarang ini presiden melihat hanya isu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang sedang ngetrend dan seksi sehingga isu lain-lainnya akan tenggelam oleh waktu. Padahal percayalah pada waktunya nanti ini akan menjadi masalah krusial dan hanya akan menjadi penyesalan yang terlambat.
Ingat, salah satu alasan kenapa Jokowi lebih mudah sampai kepada kursi kepresidenan salah satunya karena Prabowo dianggap sudah melanggar HAM. Walaupun tidak ada lembaga formal yang menyatakan itu.
Semoga saja dengan tulisan ini presiden Jokowi membatalkan pengangkatannya.
Cirebon,24 Oktober 2014
Sumber : http://ift.tt/1uQl3kP