Menolak Kenaikan BBM (#tolak kenaikan bbm)
Salam perbedaan,
Rencana pemerintah menaikkan harga bbm tinggal menunggu ketok palu. Meskipun dengan seribu alasan untuk kesejahteraan rakyat (katanya) tapi jelas sekali yang bakal merasakan dampak terhebat dan langsung dari kebijakan tersebut, ujung-ujungnya adalah rakyat dengan penghasilan pas-pasan (rakyat dengan gaji tak pasti). Sementara bagi mereka yang punya penghasilan tetap atau masyarakat kelas menengah ke atas, tentu tidak akan begitu berpengaruh (gajinya juga akan naik).
Menurut Rizal Ramli (Kompas), masih ada cara lain tanpa harus menaikan bbm. Atau menurut Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia Iwan Ratman (JPNN), pemerintah bisa menambah penerimaan pajak hingga mencapai Rp 759,5 triliun.
Sepakat dengan Iwan Ratman, ambil contoh yang gampang dilihat adalah parade mobil mewah para selebritis dan menengah ke atas, membeli mobil bak membeli kacang goreng saja. Disebabkan oleh murahnya pajak yang dikenakan atas mobil-mobil tersebut, bahkan katanya ada yang BM-an (tanpa pajak bisa masuk pasar).
Kalau saja pajak kepemilikan ini ditertipkan dan dibikin berganda (mobil atau rumah lebih dari satu dengan alamat kepemilikan yang sama bisa dikenakan pajak yang semakin tinggi), maka sedikit banyak akan ada penambahan pendapatan.
Atau bisa juga merencanakan kembali larangan bagi kendaraan pribadi (tanpa pandang cc-nya) untuk memakai bbm bersubsidi, terutama mobil-mobil keluarga yang memang kebanyakan dimiliki oleh menengah keatas. Sementara mobil penumpang dan mobil angkutan barang tetap diperbolehkan untuk memakai bbm bersubsidi.
Ini bisa menjadi jalan tengah dan patut dicoba terlebih dahulu sebelum benar-benar mencabut subsidi harga bbm, jadikan kenaikan harga bbm sebagai alternatif terakhir. (Tidak tahu lagi apabila pemerintah lebih mementingkan para produsen mobil ketimbang rakyat kebanyakan).
Hingga tidak ada alasan bagi pedagang nakal untuk menaikkan harga kebutuhan pokok dengan memanfaatkan aji mumpung naiknya harga bbm. Yang secara otomatis juga akan mengurangi gejolak harga yang biasanya mengiringi kenaikan bbm.
Secara keuangan pun, kelas menengah atas (pemilik mobil pribadi) jauh lebih siap untuk memakai bbm tanpa subsidi, dibandingkan dengan menengah bawah jika subsidi ditiadakan.
Atau membuka kembali buku putih PDIP yang konon katanya bisa menyelesaikan masalah ekonomi tanpa menghapus subsidi.
Dan mungkin masih banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus menaikkan bbm, atas dasar itulah saya menolak kenaikan BBM dari pemerintah, kalau pun tidak didengar maka saya akan mencoba lapor pada tanda pagar (#) saja.
#tolak kenaikan bbm
Sumber : http://ift.tt/1trufyd
Rencana pemerintah menaikkan harga bbm tinggal menunggu ketok palu. Meskipun dengan seribu alasan untuk kesejahteraan rakyat (katanya) tapi jelas sekali yang bakal merasakan dampak terhebat dan langsung dari kebijakan tersebut, ujung-ujungnya adalah rakyat dengan penghasilan pas-pasan (rakyat dengan gaji tak pasti). Sementara bagi mereka yang punya penghasilan tetap atau masyarakat kelas menengah ke atas, tentu tidak akan begitu berpengaruh (gajinya juga akan naik).
Menurut Rizal Ramli (Kompas), masih ada cara lain tanpa harus menaikan bbm. Atau menurut Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia Iwan Ratman (JPNN), pemerintah bisa menambah penerimaan pajak hingga mencapai Rp 759,5 triliun.
Sepakat dengan Iwan Ratman, ambil contoh yang gampang dilihat adalah parade mobil mewah para selebritis dan menengah ke atas, membeli mobil bak membeli kacang goreng saja. Disebabkan oleh murahnya pajak yang dikenakan atas mobil-mobil tersebut, bahkan katanya ada yang BM-an (tanpa pajak bisa masuk pasar).
Kalau saja pajak kepemilikan ini ditertipkan dan dibikin berganda (mobil atau rumah lebih dari satu dengan alamat kepemilikan yang sama bisa dikenakan pajak yang semakin tinggi), maka sedikit banyak akan ada penambahan pendapatan.
Atau bisa juga merencanakan kembali larangan bagi kendaraan pribadi (tanpa pandang cc-nya) untuk memakai bbm bersubsidi, terutama mobil-mobil keluarga yang memang kebanyakan dimiliki oleh menengah keatas. Sementara mobil penumpang dan mobil angkutan barang tetap diperbolehkan untuk memakai bbm bersubsidi.
Ini bisa menjadi jalan tengah dan patut dicoba terlebih dahulu sebelum benar-benar mencabut subsidi harga bbm, jadikan kenaikan harga bbm sebagai alternatif terakhir. (Tidak tahu lagi apabila pemerintah lebih mementingkan para produsen mobil ketimbang rakyat kebanyakan).
Hingga tidak ada alasan bagi pedagang nakal untuk menaikkan harga kebutuhan pokok dengan memanfaatkan aji mumpung naiknya harga bbm. Yang secara otomatis juga akan mengurangi gejolak harga yang biasanya mengiringi kenaikan bbm.
Secara keuangan pun, kelas menengah atas (pemilik mobil pribadi) jauh lebih siap untuk memakai bbm tanpa subsidi, dibandingkan dengan menengah bawah jika subsidi ditiadakan.
Atau membuka kembali buku putih PDIP yang konon katanya bisa menyelesaikan masalah ekonomi tanpa menghapus subsidi.
Dan mungkin masih banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus menaikkan bbm, atas dasar itulah saya menolak kenaikan BBM dari pemerintah, kalau pun tidak didengar maka saya akan mencoba lapor pada tanda pagar (#) saja.
#tolak kenaikan bbm
Sumber : http://ift.tt/1trufyd