Demokrasi bukan Democrazy
Usai sudah pesta demokrasi pilpres, yang digantikan dengan pesta egoisme
elit partai yang berhasil memberangus peraturan pemilihan langsung kepala
daerah dan konon isunya peraturan tersebut akan dilanjutkan dengan pemi
lihan presiden periode 2019-2024 yang mungkin menjadi kewenangan MPR
seperti terjadi masa orde baru.
Sebagai seorang manusia yang “buta politik”, saya merasa trenyuh karena
sejak 1998 sampai penghujung tahun 2014 saya menikmati pemilihan lang-
sung oleh rakyat : memilih seorang walikota dengan wakilnya, memilih se -
orang gubernur dengan wakilnya dan puncaknya saya dua kali turut serta
memilih Presiden dan Wakil Presiden dan pilihan saya ternyata cocok.
Sebenarnya apa pun keputusan Koalisi(yang apa pun namanya) bagi saya
sama saja, kecuali mereka dapat membuktikan kesejahteraan menyeluruh
bagi seluruh bangsa Indonesia, bila sebaliknya tentu kurang cocok bila me
reka masih menamakan dirinya tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat
dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
Seandainya dengan perubahan iklim politik ternyata tidak membuat rakyat
sejahtera barangkali penamaan tersebut lebih cocok menjadi dewan perwa
kilan elit politik dan majelis permusyawaratan koalisi.
Mengapa demikian ?
Sebab untuk apa menamakan diri sebagai wakil rakyat yang bermusyawa-
rah tetapi sedikit pun tidak mencerminkan kehidupan demokrasi dan kese-
jahteraan bagi seluruh rakyat.
Semoga prediksi saya salah dan Koalisi apa pun sebutannya ternyata tidak
ingkar janji, mengesampingkan egoisme dan keuntungan pribadi, memeliha
ra kerukunan bangsa dan bukan fitnah bagi mereka yang berseberangan
haluan, dan sebaliknya bila demokrasi menjadi terpuruk, jangan-jangan ge
nerasi mendatang tidak akan menemukan istilah kerakyatan demokrasi te-
tapi demo “crazy” !
Sumber : http://ift.tt/1v5r3LP
elit partai yang berhasil memberangus peraturan pemilihan langsung kepala
daerah dan konon isunya peraturan tersebut akan dilanjutkan dengan pemi
lihan presiden periode 2019-2024 yang mungkin menjadi kewenangan MPR
seperti terjadi masa orde baru.
Sebagai seorang manusia yang “buta politik”, saya merasa trenyuh karena
sejak 1998 sampai penghujung tahun 2014 saya menikmati pemilihan lang-
sung oleh rakyat : memilih seorang walikota dengan wakilnya, memilih se -
orang gubernur dengan wakilnya dan puncaknya saya dua kali turut serta
memilih Presiden dan Wakil Presiden dan pilihan saya ternyata cocok.
Sebenarnya apa pun keputusan Koalisi(yang apa pun namanya) bagi saya
sama saja, kecuali mereka dapat membuktikan kesejahteraan menyeluruh
bagi seluruh bangsa Indonesia, bila sebaliknya tentu kurang cocok bila me
reka masih menamakan dirinya tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat
dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
Seandainya dengan perubahan iklim politik ternyata tidak membuat rakyat
sejahtera barangkali penamaan tersebut lebih cocok menjadi dewan perwa
kilan elit politik dan majelis permusyawaratan koalisi.
Mengapa demikian ?
Sebab untuk apa menamakan diri sebagai wakil rakyat yang bermusyawa-
rah tetapi sedikit pun tidak mencerminkan kehidupan demokrasi dan kese-
jahteraan bagi seluruh rakyat.
Semoga prediksi saya salah dan Koalisi apa pun sebutannya ternyata tidak
ingkar janji, mengesampingkan egoisme dan keuntungan pribadi, memeliha
ra kerukunan bangsa dan bukan fitnah bagi mereka yang berseberangan
haluan, dan sebaliknya bila demokrasi menjadi terpuruk, jangan-jangan ge
nerasi mendatang tidak akan menemukan istilah kerakyatan demokrasi te-
tapi demo “crazy” !
Sumber : http://ift.tt/1v5r3LP