Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat Suara Tuhan
Sebelumnya saya akan menuliskan salah satu kutipan dari Soekarno “Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Kemarin malam saya tidak begitu mengikuti perkembangan yang terjadi mengenai polemik Di DPR RI tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Polemik mengenai apakah Pilkada akan dilakukan secara langsung oleh rakyat (satu orang satu suara) atau melalui DPRD. Saya percaya bahwa wakil rakyat di DPR akan mendengarkan suara rakyatnya, dengan mengesahkan RUU Pilkada tetap dengan pemilihan langsung. Itulah alasan saya mengapa tidak begitu mengikuti perkembangan yang terjadi. Saya percaya kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Selama ini kurang lebih 10 tahun terakhir, kita sebagai warga Indonesia selalu memilih Presiden dan Kepala Daerahnya secara langsung, dimana hak demokrasi rakyat untuk memilih dan dipilih sangat dihargai dan dihormati. Sebuah kemajuan demokrasi yang sangat baik di masa pemerintahan SBY. Masyarakat dunia pun mengagumi dan sangat mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam hal demokrasinya.
Sontak semua itu berubah 180ᵒ saat saya membaca berita bahwa Fraksi Partai Demokrat melakukan walk out diikuti oleh penetapan RUU Pilkada secara voting dengan opsi pemilihan tak langsung atau pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD adalah suara terbanyak. Praktis hak demokrasi kita untuk memilih akan dirampas oleh Rancangan Undang-Undang itu, apabila nanti sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Sebuah pilihan bodoh yang harus dipilih. Apakah kita layak mengatakan bahwa yang memilih opsi itu (pemilihan tak langsung) adalah orang bodoh? Saya tidak mau menjawab pertanyaan itu. Toh, orang yang memilih opsi itu adalah orang-orang terpelajar hasil pilihan rakyat secara langsung juga. Sederhananya saja, apabila anda di beri dua opsi pilihan:
1. Menjaga kemajuan demokrasi.
2. Memilih kemunduran demokrasi
mana yang akan anda pilih? Kalau anda pintar dan cerdas pasti tidak akan memilih opsi 2. Tetapi sayang, hal itu tidak dilakukan oleh mayoritas anggota DPR RI kemarin.
Saya berpikir kalau RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang, akan menjadi penilaian buruk yang akan dikenang oleh rakyat Indonesia terhadap pemerintahan SBY selama 10 tahun ini. Saya melihat sendiri bagaimana tanggapan masyarakat melalui sosial media, baik tulisan maupun gambar. Bahkan ada sebuah foto SBY yang tertulis “Bapak Pilkada Tak Langsung Indonesia”. Sampai tulisan ini di buatpun hastag #ShameOnYouSBY masih menjadi Trending Topik Dunia di situs microblogging twitter. Ini menunjukkan bahwa ada rakyat Indonesia yang kecewa terhadap SBY di masa akhir pemerintahannya. Naif kalau kita menganggap bahwa hal tersebut tidak akan berdampak pada penilaian partai “usungan” SBY. Banyak kadernya yang sudah divonis bersalah dan terbukti melakukan tindakan korupsi ditambah dengan isu perampasan hak demokrasi ini. Lengkaplah sudah fakta negatif yang menempel di tubuh partai Demokrat.
Mulai besok, saat RUU ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang, kita dan anak cucu kita nanti tidak bisa memilih pemimpinnya (Kepala Daerah) sendiri. Kita akan mundur seperti era orde baru yang lalu. Sejarah akan mencatatnya, mengenai kemunduran demokrasi ini. Kita berharap bahwa RUU Pilkada ini tidak akan menular ke UU Pilpres kita. Jangan sampai terjadi. Rakyat punya kekuatan, Suara Rakyat Suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei.
Salam Kompasiana.
Sumber : http://ift.tt/1vaq0Zu