Soal Papua, Jokowi Mesti Memaksimalkan MP3EI
Soal Papua dipastikan bakal tetap menjadi “masalah” di masa pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebagaimana janjinya semasa pilpres lalu, Jokowi dituntut bisa menuntaskan berbagai masalah berkenaan dengan Papua. Soal gerakan separatisme di Papua sejak dulu ditengarai hanya sebagai ekses dari kondisi rakyat Papua yang tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia. Maka, diskursusnya terletak pada bagaimana cara mensejahterakan rakyat Papua.
Berbagai cara sudah dilakukan oleh semua presiden yang pernah memimpin Indonesia. Salah satu program yang dirintis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah MP3EI alias Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Saya sepakat dengan ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyatakan program MP3EI merupakan solusi untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Papua.
Selama ini, seluruh daerah hanya terkoneksi dengan Ibukota Jakarta, namun tidak terhubung dengan baik terhadap wilayah lain, misalkan Kalimantan dengan Sulawesi atau Sulawesi dengan Papua. Sumber daya di kawasan Indonesia Timur tidak ekonomis karena konektivitas yang buruk disebabkan keterbatasan pelabuhan memadai, keterbatasan infrastruktur jalan dan ketersediaan listrik.
MP3EI solusi tepat
Menurut saya, Jokowi tidak perlu berpikir terlalu keras soal bagaimana cara mengatasi berbagai masalah, terutama ekonomi, di Papua. Jokowi tinggal melanjutkan program MP3EI itu. Dan saya yakin Jokowi akan melakukannya. Lagipula, semangat Jokowi kan salah satunya melanjutkan program SBY yang baik. MP3EI adalah salah satu program yang baik.
Saya tidak setuju dengan usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang perlunya Jokowi membentuk kementerian khusus untuk percepatan pembangunan Papua. Alasan ketidaksetujuan saya adalah dengan dibentuknya kementerian khusus berarti membuat Papua menjadi daerah yang inklusif.
Padahal, menurut saya, Papua tidak perlu dibeda-bedakan dengan daerah lain. Saat Papua diberi inklusivitas, maka mereka akan selalu merasa berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Lagipula sudah ada otonomi khusus dimana Papua digelontor dana sampai Rp. 40 triliun. Maksimalkan saja itu dan sinergikan dengan program MP3EI.
Soal konflik, sudah ada UP4B
Semua orang-orang pintar di pusat Jakarta sana sebenarnya sudah tahu apa yang mesti dilakukan di Papua. SBY pun sudah melakukan apa yang banyak diusulkan para ahli. Pemerintahan SBY melakukan pendekatan dialogis. Pemerintahan SBY juga melakukan percepatan pembangunan Papua di antaranya dengan membentuk Unit Pelaksana Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B).
Makanya saya heran juga kalau ada pengamat yang memandang SBY tidak melakukan pendekatan dialogis di Papua. Seperti tengara Dekan Fisip UNPAR Mangadar Situmorang dalam link ini: http://ift.tt/1AdK8ZY.
Apalagi jika usulnya membentuk lembaga baru. Menurut saya yang ada bakal terjadi pemborosan saja. Jangan juga kita berpikir jika satu cara belum berhasil, lalu solusinya membentuk lembaga baru. Usul seperti itu tidak efektif dan tidak efisien. Jokowi tidak perlu membentuk lembaga baru, yang harus dilakukan ya memaksimalkan UP4B.
Pengerahan TNI bukan sikap memusuhi
Ini juga persepsi yang kurang pas menurut saya. Tokoh Papua Thaha Al Hamid memandang salah satu kesalahan SBY dalam menangani soal Papua adalah karena menganggap orang Papua musuh dan separatis. Thaha menyimpulkan demikian berdasarkan fakta bahwa SBY mengirimkan pasukan TNI ke Papua.
Jika kita jujur mengakui, demi lancarnya pembangunan jalan di Papua, misalnya, TNI mempunyai sumber daya yang bisa diperbantukan. Siapa pula yang bisa menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan jalan di hutan-hutan dan di wilayah-wilayah Papua yang terrain-nya ekstrim. Saya kira pengiriman pasukan TNI untuk membantu kelancaran pembangunan di Papua masih di batas wajar saja.
Saya setuju dengan dengan pendapat Thaha bahwa pemerintah harus mengerjakan apa yang dibutuhkan Papua, bukan apa yang (Jakarta pikir) baik untuk Papua. Tapi saya juga tak setuju jika Jokowi membuat kebijakan yang sama sekali baru untuk Papua, yang pada akhirnya hanya akan membuat terputus-putus lagi usahanya.
Bagi saya, MP3EI merupakan salah satu yang mesti dilanjutkan Jokowi, salah satunya dalam konteks solusi untuk Papua!
Sumber : http://ift.tt/1tF5BIU
Berbagai cara sudah dilakukan oleh semua presiden yang pernah memimpin Indonesia. Salah satu program yang dirintis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah MP3EI alias Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Saya sepakat dengan ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyatakan program MP3EI merupakan solusi untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Papua.
Selama ini, seluruh daerah hanya terkoneksi dengan Ibukota Jakarta, namun tidak terhubung dengan baik terhadap wilayah lain, misalkan Kalimantan dengan Sulawesi atau Sulawesi dengan Papua. Sumber daya di kawasan Indonesia Timur tidak ekonomis karena konektivitas yang buruk disebabkan keterbatasan pelabuhan memadai, keterbatasan infrastruktur jalan dan ketersediaan listrik.
MP3EI solusi tepat
Menurut saya, Jokowi tidak perlu berpikir terlalu keras soal bagaimana cara mengatasi berbagai masalah, terutama ekonomi, di Papua. Jokowi tinggal melanjutkan program MP3EI itu. Dan saya yakin Jokowi akan melakukannya. Lagipula, semangat Jokowi kan salah satunya melanjutkan program SBY yang baik. MP3EI adalah salah satu program yang baik.
Saya tidak setuju dengan usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang perlunya Jokowi membentuk kementerian khusus untuk percepatan pembangunan Papua. Alasan ketidaksetujuan saya adalah dengan dibentuknya kementerian khusus berarti membuat Papua menjadi daerah yang inklusif.
Padahal, menurut saya, Papua tidak perlu dibeda-bedakan dengan daerah lain. Saat Papua diberi inklusivitas, maka mereka akan selalu merasa berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Lagipula sudah ada otonomi khusus dimana Papua digelontor dana sampai Rp. 40 triliun. Maksimalkan saja itu dan sinergikan dengan program MP3EI.
Soal konflik, sudah ada UP4B
Semua orang-orang pintar di pusat Jakarta sana sebenarnya sudah tahu apa yang mesti dilakukan di Papua. SBY pun sudah melakukan apa yang banyak diusulkan para ahli. Pemerintahan SBY melakukan pendekatan dialogis. Pemerintahan SBY juga melakukan percepatan pembangunan Papua di antaranya dengan membentuk Unit Pelaksana Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B).
Makanya saya heran juga kalau ada pengamat yang memandang SBY tidak melakukan pendekatan dialogis di Papua. Seperti tengara Dekan Fisip UNPAR Mangadar Situmorang dalam link ini: http://ift.tt/1AdK8ZY.
Apalagi jika usulnya membentuk lembaga baru. Menurut saya yang ada bakal terjadi pemborosan saja. Jangan juga kita berpikir jika satu cara belum berhasil, lalu solusinya membentuk lembaga baru. Usul seperti itu tidak efektif dan tidak efisien. Jokowi tidak perlu membentuk lembaga baru, yang harus dilakukan ya memaksimalkan UP4B.
Pengerahan TNI bukan sikap memusuhi
Ini juga persepsi yang kurang pas menurut saya. Tokoh Papua Thaha Al Hamid memandang salah satu kesalahan SBY dalam menangani soal Papua adalah karena menganggap orang Papua musuh dan separatis. Thaha menyimpulkan demikian berdasarkan fakta bahwa SBY mengirimkan pasukan TNI ke Papua.
Jika kita jujur mengakui, demi lancarnya pembangunan jalan di Papua, misalnya, TNI mempunyai sumber daya yang bisa diperbantukan. Siapa pula yang bisa menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan jalan di hutan-hutan dan di wilayah-wilayah Papua yang terrain-nya ekstrim. Saya kira pengiriman pasukan TNI untuk membantu kelancaran pembangunan di Papua masih di batas wajar saja.
Saya setuju dengan dengan pendapat Thaha bahwa pemerintah harus mengerjakan apa yang dibutuhkan Papua, bukan apa yang (Jakarta pikir) baik untuk Papua. Tapi saya juga tak setuju jika Jokowi membuat kebijakan yang sama sekali baru untuk Papua, yang pada akhirnya hanya akan membuat terputus-putus lagi usahanya.
Bagi saya, MP3EI merupakan salah satu yang mesti dilanjutkan Jokowi, salah satunya dalam konteks solusi untuk Papua!
Sumber : http://ift.tt/1tF5BIU