(ShameOnYouJokowi) Gegara Jokowi Pilkada "Diedit" KMP
Ternyata “dieditnya” pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD adalah kesalahan Jokowi, bukan kesalahan SBY, bukan kesalahan Prabowo, apalagi kesalahan Amien Rais. Kesalahan Jokowi ini dibongkar oleh Sekjen PPP Romahurmuzy. Menurut politisi PPP yang dipanggil Romi ini Jokowi bersalah karena tidak menawarkan insentif politik kepada kepada partainya (mungkin juga kepada partai Koalisi Merah Putih lainnya, termasuk juga Demokrat).
Kemudian Romi pun membandingkan Jokowi dengan SBY. Menurutnya, dibanding Jokowi, SBY mampu membangun koalisi mayoritas di parlemen sebelum pelantikan DPR.
“Insentif politik yang ditawarkan Jokowi-JK enggak ada sampai hari ini,” kata Romi.
Jokowi seharusnya meneladani SBY yang berhasil melayani kaum elit selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Cara yang dibangun SBY pun tidak sulit-sulit amat, SBY tinggal membentuk postur kabinet dan membagi-bagikan jabatan kementeriannya kepada semua elit yang siap sedia bahu-membahu membangun bersamanya.
Kurang apa sih PPP? Kurang apa sih PAN? Bukannya mereka sudah dengan kerendahan hati dan penuh kesopansantuanan hadir dalam Rakernas PDIP. Apakah Jokowi sedemikian bodohnya sampai-sampai tidak menangkap sinyal dari kedatangan PPP dan PAN itu?
Seadainya Jokowi memiliki kecerdasan setingkat rata-rata saja, jadi tidak perlu ber-IQ 153, pastinya presiden terpilih ini paham benar maksud dari silahturahim elit-elet parpol yang mendatangi dirinya. Sayangnya Jokowi bukanlah manusia yang cerdas yang layak dihormati sebagai presiden, apalagi tokoh nasional. Bahkan Jokowi sulit sekali memahami arti pentingnya “sapi” dalam dunia politik tanah air.
Semestinya Jokowi mengerti proses transaksi jual beli kepentingan elit. Dan, sudah sepantasnya pula Jokowi memahami bila kepentingan segelintir elit di Indonesia ini bisa mengalahkan kepentingan 230 juta rakyat Indonesia. Dan kalau kepentingan segelintir elit itu tidak diakomodasi, maka jangan salahkan para elit bila rakyatlah yang dikorbankan. Dan ini sudah menjadi fatsun politik di negeri ini. Sayang sekali Jokowi terlalu bodoh untuk memahaminya.
Benar saja kan, gegara Jokowi tidak mau memberi PPP dan mungkin juga parpol KMP lainnya, maka rakyatlah yang dijadikan korbannya. Kali ini rakyat harus mengorbankan hak konstitusi memilihnya. Dan itu semua karena Jokowi yang tetap keukueh dengan koalisi tanpa syaratnya.
Seharusnya setelah ketok palu MK yang menolak gugatan Prabowo-Hatta, Jokowi menyambangi parpol-parpol koalisi KMP dan elit-elit negeri lainnya untuk menanyakan insentif yang diinginkan para pesaingnya itu. Dan apa saja yang yang diminta sudah semestinya Jokowi mengabulkannya. Mereka minta kursi, serahkan. Mereka minta perlindungan hukum, lakukan. Kalau ada elit yang menginginkan pembubaran KPK pun, Jokowi harus tetap menerimanya. Bahkan, kalau ada elit yang menghendaki bubarnya negeri ini, Jokowi pun harus mengabulkannya.
Sungguh disayangkan hanya kerena kebodohan Jokowi, akhirnya rakyat Indonesia kehilangan hak memilih kepala daerahnya. Karenanya sebelum lebih banyak lagi hak-hak rakyat yang diberangus, lebih baik Jokowi menyatakan diri mundur saja sebagai presiden terpilih.
#ShameOnYouJokowi
Sumber:
http://ift.tt/1qDFLll
Sumber : http://ift.tt/1vmGI7Y
Kemudian Romi pun membandingkan Jokowi dengan SBY. Menurutnya, dibanding Jokowi, SBY mampu membangun koalisi mayoritas di parlemen sebelum pelantikan DPR.
“Insentif politik yang ditawarkan Jokowi-JK enggak ada sampai hari ini,” kata Romi.
Jokowi seharusnya meneladani SBY yang berhasil melayani kaum elit selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Cara yang dibangun SBY pun tidak sulit-sulit amat, SBY tinggal membentuk postur kabinet dan membagi-bagikan jabatan kementeriannya kepada semua elit yang siap sedia bahu-membahu membangun bersamanya.
Kurang apa sih PPP? Kurang apa sih PAN? Bukannya mereka sudah dengan kerendahan hati dan penuh kesopansantuanan hadir dalam Rakernas PDIP. Apakah Jokowi sedemikian bodohnya sampai-sampai tidak menangkap sinyal dari kedatangan PPP dan PAN itu?
Seadainya Jokowi memiliki kecerdasan setingkat rata-rata saja, jadi tidak perlu ber-IQ 153, pastinya presiden terpilih ini paham benar maksud dari silahturahim elit-elet parpol yang mendatangi dirinya. Sayangnya Jokowi bukanlah manusia yang cerdas yang layak dihormati sebagai presiden, apalagi tokoh nasional. Bahkan Jokowi sulit sekali memahami arti pentingnya “sapi” dalam dunia politik tanah air.
Semestinya Jokowi mengerti proses transaksi jual beli kepentingan elit. Dan, sudah sepantasnya pula Jokowi memahami bila kepentingan segelintir elit di Indonesia ini bisa mengalahkan kepentingan 230 juta rakyat Indonesia. Dan kalau kepentingan segelintir elit itu tidak diakomodasi, maka jangan salahkan para elit bila rakyatlah yang dikorbankan. Dan ini sudah menjadi fatsun politik di negeri ini. Sayang sekali Jokowi terlalu bodoh untuk memahaminya.
Benar saja kan, gegara Jokowi tidak mau memberi PPP dan mungkin juga parpol KMP lainnya, maka rakyatlah yang dijadikan korbannya. Kali ini rakyat harus mengorbankan hak konstitusi memilihnya. Dan itu semua karena Jokowi yang tetap keukueh dengan koalisi tanpa syaratnya.
Seharusnya setelah ketok palu MK yang menolak gugatan Prabowo-Hatta, Jokowi menyambangi parpol-parpol koalisi KMP dan elit-elit negeri lainnya untuk menanyakan insentif yang diinginkan para pesaingnya itu. Dan apa saja yang yang diminta sudah semestinya Jokowi mengabulkannya. Mereka minta kursi, serahkan. Mereka minta perlindungan hukum, lakukan. Kalau ada elit yang menginginkan pembubaran KPK pun, Jokowi harus tetap menerimanya. Bahkan, kalau ada elit yang menghendaki bubarnya negeri ini, Jokowi pun harus mengabulkannya.
Sungguh disayangkan hanya kerena kebodohan Jokowi, akhirnya rakyat Indonesia kehilangan hak memilih kepala daerahnya. Karenanya sebelum lebih banyak lagi hak-hak rakyat yang diberangus, lebih baik Jokowi menyatakan diri mundur saja sebagai presiden terpilih.
#ShameOnYouJokowi
Sumber:
http://ift.tt/1qDFLll
Sumber : http://ift.tt/1vmGI7Y