SBY Menyalip PDIP di Tikungan dan Menggunting Dalam Lipatan Koalisi Merah Putih
Setelah lama bungkam dan membiarkan polemik berkepanjangan di masyarakat, akhirnya Presiden SBY melalui Partai Demokrat menyampaikan sikap resminya yang mendukung pilkada langsung. Tentu saja dukungan SBY dan Partai Demokrat terhadap pilkada langsung merubah peta politik di parlemen. Jika sebelumnya Koalisi Merah Putih yang mayoritas sangat yakin mampu meloloskan pilkada melalui DPRD, maka dengan balik badannya sikap politik Partai Demokrat yang mendukung pilkada langsung maka Koalisi Merah Putih terancam kalah dan gagal total.
Jika melihat kembali kronologi pembahasan RUU Pilkada yang merupakan usulan pemerintah sangat jelas SBY ingin berinvestasi di pemilu 2019. Setelah terpuruk dan gagal total di pemilu 2014, SBY ingin memanfaatkan polemik RUU Pilkada sebagai pijakan untuk menaikkan kembali citra Partai Demokrat di pemilu 2019.
Sekedar mengingatkan kembali, awalnya Pemerintahan SBY mengusulkan Pilkada oleh DPRD untuk gubernur dan pilkada langsung untuk bupati dan walikota. Sayangnya, usulan SBY tersebut hanya didukung oleh PPP. Rupanya, efek pilpres langsung merubah peta politik dukungan. Koalisi Merah Putih yang sebelumnya menolak Pilkada melalui DPRD dan lebih memilih pilkada langsung justru langsung balik badan dan mendukung pilkada melalui DPRD. Bahkan usulan Koalisi Merah Putih lebih sadis lagi karena menginginkan baik gubernur, bupati maupun walikota semuanya dipilih melalui DPRD.
Jika usulan SBY yang memilih Pilkada oleh DPRD untuk gubernur dan pilkada langsung untuk bupati dan walikota didasarkan pada kajian akademis, maka usulan Koalisi Merah Putih yang memilih pilkada oleh DPRD lebih didasarkan pada ambisi bagi-bagi kekuasaan dan untuk menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Akhirnya muncullah polemik berkepanjangan di masyarakat dimana berdasarkan hasil survey lebih dari 80% masyarakat menolak pilkada melalui DPRD.
Melihat gejala penolakan pilkada oleh DPRD yang terstruktur, sistematis dan massif di masyarakat maka SBY pun akhirnya merubah haluan politiknya. Jika sebelumnya, SBY mengusulkan Pilkada oleh DPRD untuk gubernur dan pilkada langsung untuk bupati dan walikota maka secara resmi SBY mendukung tetap dilaksanakan pilkada langsung baik untuk gubernur, bupati maupun walikota.
Perubahan sikap politik SBY dan Partai Demokrat langsung mendapat appresiasi dari masyarakat dan parpol pendukung pilkada langsung. Beberapa pengamat bahkan curiga, jangan-jangan Partai Demokrat mendapat jatah menteri di cabinet Jokowi-JK. Tapi kecurigaan tersebut langsung dibantah oleh Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Menurut Syarif Hasan, Partai Demokrat sudah menempatkan diri sebagai penyeimbang, tidak bergabung di pemerintahan Jokowi-JK dan tidak mendukung Koalisi Merah Putih.
Pilihan Partai Demokrat sebagai penyeimbang jelas-jelas karena ingin berinvestasi di pemilu 2019. Dan RUU Pilkada, dengan mendukung pilkada langsung seakan-akan Partai Demokrat sudah menyalip PDIP di tikungan dan menggunting dalam lipatan Koalisi Merah Putih.
Kini bayang-bayang kekalahan pilpres Koalisi Merah Putih kembali berkelebat dan pastinya membuat elit-elit Koalisi Merah Putih pusing tujuh belas keliling…Mari kita tunggu babak baru kekalahan Koalisi Merah Putih di panggung RUU Pilkada.
Sumber : http://ift.tt/1stcLhA
Jika melihat kembali kronologi pembahasan RUU Pilkada yang merupakan usulan pemerintah sangat jelas SBY ingin berinvestasi di pemilu 2019. Setelah terpuruk dan gagal total di pemilu 2014, SBY ingin memanfaatkan polemik RUU Pilkada sebagai pijakan untuk menaikkan kembali citra Partai Demokrat di pemilu 2019.
Sekedar mengingatkan kembali, awalnya Pemerintahan SBY mengusulkan Pilkada oleh DPRD untuk gubernur dan pilkada langsung untuk bupati dan walikota. Sayangnya, usulan SBY tersebut hanya didukung oleh PPP. Rupanya, efek pilpres langsung merubah peta politik dukungan. Koalisi Merah Putih yang sebelumnya menolak Pilkada melalui DPRD dan lebih memilih pilkada langsung justru langsung balik badan dan mendukung pilkada melalui DPRD. Bahkan usulan Koalisi Merah Putih lebih sadis lagi karena menginginkan baik gubernur, bupati maupun walikota semuanya dipilih melalui DPRD.
Jika usulan SBY yang memilih Pilkada oleh DPRD untuk gubernur dan pilkada langsung untuk bupati dan walikota didasarkan pada kajian akademis, maka usulan Koalisi Merah Putih yang memilih pilkada oleh DPRD lebih didasarkan pada ambisi bagi-bagi kekuasaan dan untuk menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Akhirnya muncullah polemik berkepanjangan di masyarakat dimana berdasarkan hasil survey lebih dari 80% masyarakat menolak pilkada melalui DPRD.
Melihat gejala penolakan pilkada oleh DPRD yang terstruktur, sistematis dan massif di masyarakat maka SBY pun akhirnya merubah haluan politiknya. Jika sebelumnya, SBY mengusulkan Pilkada oleh DPRD untuk gubernur dan pilkada langsung untuk bupati dan walikota maka secara resmi SBY mendukung tetap dilaksanakan pilkada langsung baik untuk gubernur, bupati maupun walikota.
Perubahan sikap politik SBY dan Partai Demokrat langsung mendapat appresiasi dari masyarakat dan parpol pendukung pilkada langsung. Beberapa pengamat bahkan curiga, jangan-jangan Partai Demokrat mendapat jatah menteri di cabinet Jokowi-JK. Tapi kecurigaan tersebut langsung dibantah oleh Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan. Menurut Syarif Hasan, Partai Demokrat sudah menempatkan diri sebagai penyeimbang, tidak bergabung di pemerintahan Jokowi-JK dan tidak mendukung Koalisi Merah Putih.
Pilihan Partai Demokrat sebagai penyeimbang jelas-jelas karena ingin berinvestasi di pemilu 2019. Dan RUU Pilkada, dengan mendukung pilkada langsung seakan-akan Partai Demokrat sudah menyalip PDIP di tikungan dan menggunting dalam lipatan Koalisi Merah Putih.
Kini bayang-bayang kekalahan pilpres Koalisi Merah Putih kembali berkelebat dan pastinya membuat elit-elit Koalisi Merah Putih pusing tujuh belas keliling…Mari kita tunggu babak baru kekalahan Koalisi Merah Putih di panggung RUU Pilkada.
Sumber : http://ift.tt/1stcLhA