RUU kepentingan
Ramainya media dan tersedotnya perhatian publik akan keberadaan RUU tentang kepemerintahan daerah yang hendak dikembalikan lagi menjadi kewenangan DPR membuat saya sebagai orang awan ingin menulis pendapat saya sendiri.
terlepas dari kekhawatiran tentang adanya potensi dinasti yang terbentuk dari pemilihan kepala daerah melalui DPR ini, saya rasa dengan kapasitas saya, walaupun hanya beropini saya tidak berani mengatakan tentang baik dan buruknya. saya hanya mencoba menelusuri dari berbagai pengalaman saya yang saya dapat dari beberapa obrolan ringan dengan orang-orang yang ada disekeliling saya.
ada seorang kawan berpendapat bahwa sebenarnya dipilih oleh rakyat ataupun DPR toh hasilnya tetap saja sama, dipilih langsung oleh rakyat pun ketersedian pilihannya tidak memuaskan, dipilih DPR nantinya pun belum tentu buruk, toh kalau sistemnya berjalan dengan baik, dan mekanisme pengawasannya jelas semua kekhatiran juga akan runtuh?
ada lagi yang bercerita bahwa ketika pemilihan kepada daerah ini dilakukan kembali oleh DPR maka rakyat tidak akan kebagian jatah dari money politik. money politiknya di monopoli sama kalangan elit saja, rakyat yang paling tidak dapat uang 25.000-100.000 per pilkada tidak bisa menikmati lagi. toh masalah pilihan ada dibilik suara, efektifitas dari uang yang bertebaran di pilkada pun akhir-akhir ini sering dipertanyakan keberhasilannya.
yup, kembali lagi ini hanya masalah kepentingan. sebagus apapun sistem yang dibangun dan sebanyak apapun peraturan yang diundangkan, selama individunya masih saja korup maka hal tersebut tidak akan bergua
Sumber : http://ift.tt/1BxaNU5
terlepas dari kekhawatiran tentang adanya potensi dinasti yang terbentuk dari pemilihan kepala daerah melalui DPR ini, saya rasa dengan kapasitas saya, walaupun hanya beropini saya tidak berani mengatakan tentang baik dan buruknya. saya hanya mencoba menelusuri dari berbagai pengalaman saya yang saya dapat dari beberapa obrolan ringan dengan orang-orang yang ada disekeliling saya.
ada seorang kawan berpendapat bahwa sebenarnya dipilih oleh rakyat ataupun DPR toh hasilnya tetap saja sama, dipilih langsung oleh rakyat pun ketersedian pilihannya tidak memuaskan, dipilih DPR nantinya pun belum tentu buruk, toh kalau sistemnya berjalan dengan baik, dan mekanisme pengawasannya jelas semua kekhatiran juga akan runtuh?
ada lagi yang bercerita bahwa ketika pemilihan kepada daerah ini dilakukan kembali oleh DPR maka rakyat tidak akan kebagian jatah dari money politik. money politiknya di monopoli sama kalangan elit saja, rakyat yang paling tidak dapat uang 25.000-100.000 per pilkada tidak bisa menikmati lagi. toh masalah pilihan ada dibilik suara, efektifitas dari uang yang bertebaran di pilkada pun akhir-akhir ini sering dipertanyakan keberhasilannya.
yup, kembali lagi ini hanya masalah kepentingan. sebagus apapun sistem yang dibangun dan sebanyak apapun peraturan yang diundangkan, selama individunya masih saja korup maka hal tersebut tidak akan bergua
Sumber : http://ift.tt/1BxaNU5