Pilkada: Siapa yang Bayar Lebih Tinggi dia yang Menang.
Pemilu tidak langsung sebenarnya bukan barang baru di negeri ini. Bahkan, hingga saat ini, praktis baru Presiden SBY yang pernah menjabat dari hasil Pemilihan Langsung (Pemilu) Presiden. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang diusulkan Koalisi Merah Putih tentang Pemilihan Kepala Daerah kembali ke DPRD memang sangat krusial. RUU ini dianggap adalah akibat sakit hati pihak yang dikalahkan di Pilpres kemarin, sehingga berusaha membatasi ruang gerak pemerintahan baru. Selain dari itu, hal ini juga dianggap mencederai Demokrasi. Namun, hal ini sebenarnya tidak bisa dipandang dari sudut itu saja, sudut pandang lain sebenarnya lebih sedikit mudhoratnya daripada itu.
Bagi yang tidak tahu saja, Pilkada Langsung yang dilakukan hampir di semua daerah di Indonesia adalah praktek sup-menyuap antara konstituen dan kontestan, yang menang dalam Pilkada adalah mereka yang mampu membayar lebih tinggi dari kontestan lainnya. Maka, tak heran, muncul istilah Serangan Fajar di hampir semua daerah di Indonesia. Siapa yang salah dan harus bertanggung jawab, dalam hal ini tidak ada yang mutlak bisa di salahkan. Di satu sisi, seorang kandidat (calon) tentu saja ingin menang dalam sebuah kontestasi. Di lain sisi, mental pengemis sudah terlanjur akut, sehingga wajib bagi seorang kontestan untuk memenuhi itu jika ingin menang.
Nah, jika Pilkada di kembalikan ke DPRD hal seperti yang saya sebutkan diatas otomatis akan gugur, dan pihak yang bertanggung jawab jika hal itu terjadi di gedung dewan akan lebih mudah menemukan pelakunya. Selain itu, pemerintahan baru yang di gadang-gadang akan menghemat anggaran akan mendapatkan dana segar, sebab cost dianggarkan untuk Pilkada di semua daerah di Indonesia jumlahnya triliunan rupiah. jadi, selain Pilkada Langsung bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, juga lebih banyak mudhoratnya ketimbang Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Sumber : http://ift.tt/1qI7M0T
Bagi yang tidak tahu saja, Pilkada Langsung yang dilakukan hampir di semua daerah di Indonesia adalah praktek sup-menyuap antara konstituen dan kontestan, yang menang dalam Pilkada adalah mereka yang mampu membayar lebih tinggi dari kontestan lainnya. Maka, tak heran, muncul istilah Serangan Fajar di hampir semua daerah di Indonesia. Siapa yang salah dan harus bertanggung jawab, dalam hal ini tidak ada yang mutlak bisa di salahkan. Di satu sisi, seorang kandidat (calon) tentu saja ingin menang dalam sebuah kontestasi. Di lain sisi, mental pengemis sudah terlanjur akut, sehingga wajib bagi seorang kontestan untuk memenuhi itu jika ingin menang.
Nah, jika Pilkada di kembalikan ke DPRD hal seperti yang saya sebutkan diatas otomatis akan gugur, dan pihak yang bertanggung jawab jika hal itu terjadi di gedung dewan akan lebih mudah menemukan pelakunya. Selain itu, pemerintahan baru yang di gadang-gadang akan menghemat anggaran akan mendapatkan dana segar, sebab cost dianggarkan untuk Pilkada di semua daerah di Indonesia jumlahnya triliunan rupiah. jadi, selain Pilkada Langsung bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, juga lebih banyak mudhoratnya ketimbang Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Sumber : http://ift.tt/1qI7M0T