KMP Menentang Neoliberalisme (?), Bohonggg
Ciri-ciri Negara demokratis sejati salah satunya adalah rakyat sangat kuat, ciri-ciri Negara diktator adalah rakyat sangat lemah. Di Negara demokratis rakyat dapat menggusur penguasa, di Negara diktator kaki tangan penguasa bisa menggusur rakyat, itu ciri lainnya.
Berdasarkan ciri di atas, lantas kita masuk bagian yang mana?. Rakyat memiliki hak suara (ciri demokratis), juga rakyat banyak tergusur karena digusur (ciri diktator). Belum ada dalam sejarah rakyat menang ketika berhadapan dengan pemodal yang dibeking penguasa (ciri diktator). Penderitaan rakyat di Sidoarjo akibat gempuran lumpur panas hanya menjadi berita saja, jeritan mereka hilang tersapu angin ke laut selatan. Ini hanya sebuah contoh saja. Jadi memang kita sedang bingung, atau sengaja dibuat agar begitu, menempatkan diri kita ini sebagai Negara yang bagaimana?. Mungkin bisa katakan begini : “Negara yang memperoleh kekuasaan dengan cara demokratis, dan yang menjalankannya secara diktator”. Separoh demokrasi, separoh lagi diktator.
Pasti langsung banyak bantahan, bahwa kita sudah memiliki sikap dan pilihan yang jelas yaitu “Demokrasi Pancasila”. Banyak politikus atau ahli yang dapat menjelaskan apa itu Demokrasi Pancasila dengan fasih dan lancar binti sok tahu. tetapi dipastikan banyak juga penjelasan yang bertentangan atau bahkan bertolak belakang di antara mereka. Sumber perbedaaan itu adalah sesuatu yang pasti, “perbedaan kepentingan”.
Sekarang kembali ke ciri-ciri di atas tadi. Setiap usaha melemahkan suara rakyat adalah usaha untuk menuju kediktatoran.
KMP menyebut dan mendaku diri sebagai kelompok yang akan menentang habis-habisan neoliberalisme. Tentang neoliberalisme itu saya tidak begitu paham dan mahfum itu mahluk seperti apa. Tetapi ada satu pengertian neoliberalisme ini yang membuat kening berkerut, yaitu bahwa “penguasaan kekayaan Negara oleh pihak asing” adalah bagian dari neoliberalisme. Yang membuat saya bingung adalah mengapa penguasaan kekayaan Negara oleh sekelompok orang warga Negara sendiri tidak dimasukkan sebagai paham neoliberalisme. Sepanjang yang saya ketahui, banyak orang di KMP yang menjadi pengusaha dan menguasai sangat banyak asset Negara, terutama asset rakyat.
Konsesi ratusan ribu hektar hutan hak ulayat rakyat diberikan ke satu perusahaan. Konsesi itu membuat pengusaha pemegang konsesi merasa berhak menggusur rakyat yang sudah bertempat tinggal di situ dan hidup dari hutan itu, bahkan sejak jaman nabi Adam. Lantas mengapa tindakan seperti ini tidak mereka anggap sebagai neoliberalisme?.
Mungkin maksud dari “menentang neoliberalisme” itu adalah “mengganti penguasaan asing menjadi penguasaan pribadi kelompok itu sendiri”.
Rakyat tetap akan tergusur, tertendang, dan terjengkang.
Sumber : http://ift.tt/1uMAmxm
Berdasarkan ciri di atas, lantas kita masuk bagian yang mana?. Rakyat memiliki hak suara (ciri demokratis), juga rakyat banyak tergusur karena digusur (ciri diktator). Belum ada dalam sejarah rakyat menang ketika berhadapan dengan pemodal yang dibeking penguasa (ciri diktator). Penderitaan rakyat di Sidoarjo akibat gempuran lumpur panas hanya menjadi berita saja, jeritan mereka hilang tersapu angin ke laut selatan. Ini hanya sebuah contoh saja. Jadi memang kita sedang bingung, atau sengaja dibuat agar begitu, menempatkan diri kita ini sebagai Negara yang bagaimana?. Mungkin bisa katakan begini : “Negara yang memperoleh kekuasaan dengan cara demokratis, dan yang menjalankannya secara diktator”. Separoh demokrasi, separoh lagi diktator.
Pasti langsung banyak bantahan, bahwa kita sudah memiliki sikap dan pilihan yang jelas yaitu “Demokrasi Pancasila”. Banyak politikus atau ahli yang dapat menjelaskan apa itu Demokrasi Pancasila dengan fasih dan lancar binti sok tahu. tetapi dipastikan banyak juga penjelasan yang bertentangan atau bahkan bertolak belakang di antara mereka. Sumber perbedaaan itu adalah sesuatu yang pasti, “perbedaan kepentingan”.
Sekarang kembali ke ciri-ciri di atas tadi. Setiap usaha melemahkan suara rakyat adalah usaha untuk menuju kediktatoran.
KMP menyebut dan mendaku diri sebagai kelompok yang akan menentang habis-habisan neoliberalisme. Tentang neoliberalisme itu saya tidak begitu paham dan mahfum itu mahluk seperti apa. Tetapi ada satu pengertian neoliberalisme ini yang membuat kening berkerut, yaitu bahwa “penguasaan kekayaan Negara oleh pihak asing” adalah bagian dari neoliberalisme. Yang membuat saya bingung adalah mengapa penguasaan kekayaan Negara oleh sekelompok orang warga Negara sendiri tidak dimasukkan sebagai paham neoliberalisme. Sepanjang yang saya ketahui, banyak orang di KMP yang menjadi pengusaha dan menguasai sangat banyak asset Negara, terutama asset rakyat.
Konsesi ratusan ribu hektar hutan hak ulayat rakyat diberikan ke satu perusahaan. Konsesi itu membuat pengusaha pemegang konsesi merasa berhak menggusur rakyat yang sudah bertempat tinggal di situ dan hidup dari hutan itu, bahkan sejak jaman nabi Adam. Lantas mengapa tindakan seperti ini tidak mereka anggap sebagai neoliberalisme?.
Mungkin maksud dari “menentang neoliberalisme” itu adalah “mengganti penguasaan asing menjadi penguasaan pribadi kelompok itu sendiri”.
Rakyat tetap akan tergusur, tertendang, dan terjengkang.
Sumber : http://ift.tt/1uMAmxm