Jokowi dan PDI-P Bukan Lawan Prabowo-KMP yang sebenarnya! (polemik RUU Pilkada)
Koalisi Merah Putih memang boleh berbangga hati dengan pengesahan RUU Pilkada di rapat Paripurna DPR pada 26 sepetember 2014 lalu. Bagaimana tidak, Koalisi yang digawangi oleh Prabowo Subianto ini mampu membuktikan kekuatan serta pengaruhnya di Parlemen walau kalah dalam pertarungan Pilpres 2014 dari Joko Widodo.
Walaupun PDI-P merupakan Parpol pemenang Pemilu 2014 sekaligus menjadi Parpol pro pemerintah periode 2014-2019 mendatang dibuat tak berkutik oleh anak buah Prabowo yang duduk di kursi DPR. Bukan rahasia lagi, ambisi Koalisi Merah Putih untuk menggerogoti Pemerintahan memang sangat besar dan terlihat secara blak-blakan ingin mengubah berbagai peraturan yang berpotensi memuluskan pemerintahan Jokowi-JK. Imbas kekalahan Prabowo di pilpres memang menjadi drama Politik paling panjang dalam sejarah Indonesia. Berbagai usaha dilakukan untuk menggugat kemenangan lawan, hasilnya secara de facto dan de Jure Jokowi juga yang menjadi Presiden. Namun dengan membentuk Koalisi Permanen bernama Koalisi Merah Putih (KMP), ambisi Prabowo dan koalisinya untuk menjegal pemerintahan Jokowi akan tetap berlangsung. Hingga mencapai klimaks pada pengesahan RUU Pilkada oleh DPRD yang mana dimenangkan oleh KMP melalui dinamika Voting.
Lulusnya RUU Pilkada tersebut jelas membuat Prabowo kegirangan. Ia kembali tampil di televisi dengan semangat menggebu-gebu menyatakan usaha tersebut sebagai upaya menyelamatkan demokrasi. Untuk yang satu ini Prabowo memang bisa berpuas hati telah mematahkan pengaruh PDI-P di parlemen dan membuktikan bahwa KMP yang paling kuat. Namun PDI-P bukanlah lawan KMP yang sebenarnya. Upaya KMP dan Prabowo mengesahkan RUU Pilkada tersebut menjadi blunder bagi mereka sendiri. PDI-P bukanlah lawan yang sebenarnya. Tanpa sadar, KMP telah memunculkan gejolak dan permusuhan baru yang lebih besar yakni Rakyat dan SBY, Presiden Indonesia saat ini.
Era saat ini memang bukan seperti zaman dulu dimana rakyat tak perduli dengan dunia Politik. Namun zaman telah berubah, kini rakyat sudah cerdas dan melek politik. Apalagi pasca drama Pilpres yang berkepanjangan. Begitupun Sesaat setelah pengesahan RUU tersebut,rakyat Indonesia langsung memberikan respon penolakan terhadap keputusan pengesahan UU Pilkada. Berbagai protes mengalir deras utamanya di media sosial. Aksi Demokrat yang memuluskan kemenangan KMP juga menuai kritik dan cemoohan dari rakyat netizen. Puncaknya, SBY menjadi sasaran empuk hantaman amuk massa di media sosial. Bagaimana tidak, sebelum Paripurna SBY yang memang terpilih dari proses demokrasi menyatakan dukungan simboliknya di channel Youtube pribadinya akan Pilkada langsung, namun saat pengambilan Keputusan, kadernya memilih Walkout dari Rapat. Hasilnya RUU Pilkada dimenangkan oleh KMP. Sontak, SBY dinilai telah mempermainkan hati rakyat Indonesia. Berbagai kritik pedas kepada SBY yang memang aktif di media sosial menghiasi Trending Topik dunia. Tak hanya media lokal yang memberitakan kekecewaan rakyat akan RUU Pilkada, media online duniapun ikut menyoroti. Seperti, situs berita online Amerika Serikat,CNN mengeluarkan berita Indonesians lose right to directly elect governors, mayors’ , The New York Times yang memuat artikel, “Parliament in Indonesia Rolls Back Election Rights”, situs berita Inggris, Guardian , dengan artikel berjudul ‘Indonesian parliament scraps direct elections, undermining Joko Widodo , dan masih banyak lagi.
Sudah 69 tahun merdeka dengan berbagai gejolak dan tren politik yang terjadi memang telah membuat Rakyat Indonesia cerdas secara otodidak setelah mengamati tingkah polah pemimpin. Hingga sampai di posisi saat ini, rakyat sadar bahwa pengesahan RUU Pilkada sedang mencoba merebut hak rakyat dan juga ingin membatasi rakyat dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Maka berbagai aksi untuk membatalkan keputusan tersebutpun tengah marak. Mulai dari demonstrasi, pengumpulan dukungan berupa KTP untuk menolak UU Pilkada hingga berbagai kampanye lain di media sosial. Bahkan hari ini (29/9) Koalisi Masyarakat Sipil dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat bersatu mengajukan judicial Review RUU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah Institute For Criminal Justice Reform, Koalisi Perempuan Indonesia,International NGO Forum on Indonesian Development, Lembaga Bantuan Hukum PERS, Perkumpulan Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan dan perwakilan Individu lainnya. Melalui salah satu perwakilannya Erasmus Napitupulu menyatakan alasan penolakannya adalah untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat.
“Tujuan Kami agar kedaulatan Rakyat dikembalikan. Masyarakat muak dalam keadaan seperti ini. Ini suatu kemunduran”ucapnya di Kompas.com
Masyarakat memang benar-benar ‘mengamuk’ akan keputusan DPR kali ini hingga memicu protes yang berkepanjangan. Inilah yang mungkin tidak disadari oleh Prabowo dan KMP bahwa masyarakat saat ini tak mau lagi hanya menjadi penonton, tapi akan siap kapanpun ketika haknya mulai ditelanjangi. Kini tak hanya PDI-P atau Kubu Jokowi yang akan uji materi ke MK, Kelompok sipil pun siap memperjuangkan Pilkada langsung. Sementara itu, KMP yang berada dibalik pengesahan tersebut harus siap memiliki musuh baru dalam polemik RUU Pilkada ini, yakni Rakyat yang menolak dan SBY! Jadi PDI-P atau Jokowi bukanlah lawan KMP yang sebenarnya.
Kini rakyat tengah menunggu aksi SBY yang tampaknya sudah tak sabar lagi berjuang membatalkan UU Pilkada tersebut. Tak aneh, melihat beberapa hari ini beliau menjadi bulan-bulanan massa di media sosial. Padahal citranya sudah terlanjur banyak menuai pujian dari berbagai kepala dunia pada Open Government Partnership dan REDD+ yang diselenggarakan di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa, New York pada 24 September 2014. Bahkan SBY disebut Obama sebagai Pendorong demokrasi dan sukses membawa Indonesia dari masa lalu yang sulit ke pemerintahan yang Full Democracy, namun jika UU Pilkada ini benar-benar terrealisasi dan tidak dapat diperjuangkan SBY. Apa Obama dan tokoh dunia lainnya masih memiliki pendapat yang sama?
Kini SBY harus membuktikan diri sebagai salah satu pemimpin yang memang menjunjung tinggi demokrasi dan tidak sedang memainkan politik yang didramatisasi. Ini saatnya SBY berterimakasih kepada demokrasi yang telah memberikannya kursi sebagai Presiden RI 2004-2009 DAN 2009-2014 dengan memperjuangkan hak suara rakyat. Agar benar citranya sebagai pemimpin Full Democracy!
Dan catatan, jika memang aksi WO Demokrat di Paripuran DPR pada 26 September silam bukan instruksinya. Maka Inisiator tersebut layak untuk dipecat oleh SBY. Mari menanti aksi SBY, pendiri partai Demokrat yang menjunjung demokrasi menentang KMP yang mengajukan RUU Pilkada oleh DPRD. Satu lagi, KATAKAN TIDAAAK pada RUU Pilkada oleh DPRD!!!!
#salam damai bangsaku
Berita terkait:
Obama, Heads of States, Speak Highly of SBY in New York
Sumber : http://ift.tt/1nwLa3l