Jika Bukan Karena Pilkada Langsung, Gamawan Tidak akan Jadi Mendagri
Pak Prabowo Jangan Rampas Hak Kami.
Pro-Kontra RUU Pilkada memasuki klimaksnya. Kengototan koalisim merah putih ditentang public abis-abisan. Mulai dari pengamat politik, penggiat demokrasi, LSM, pendidik bahkan puluhan Bupati.Walikota turun kejalan guna menolak agenda DPR yang sedang merampas hak yang telah diberikan kepada rakyat tersebut. Lengkap dengan argument pendukungnya.
Entah apa yang ada dalam benak pimpinan koalisi merah putih ini, kenapa mereka tampak bersemangat mengiring demokrasi ke era orde baru, dimana kepala daerah kembali dipilih DPRD. Padahal dari mulai RUU ini digulirkan oleh pemerintah hamper semua partai koalisi pendukung Prabowo saat Pilpres lalu ini menolak.
Penolakan tersebut membuat RUU Pilkada terkatung-katung bertahun-tahun. Namun, pasca Pilpres lalu semuanya berubah. Akan tetapi niat dari pendukung Prabowo ditentang oleh rakyat. Baik oleh masyarakat pendukung Danjen Kopassus itu sendiri apalagi pendukung Jokowi. Semuanya menginginkan Pilkada tetap dipilih oleh rakyat.
Manuver koalisi merah putih ini membuat simpati public berkurang kepada Prabowo. Capres dari Gerindra itu di cap oleh masyarakat sebagai dalang dari kemunduran demokrasi. Di Sumbar saja, sebagaimana diketahui pada Pilpres lalu Prabowo menang telak hamper 80 Persen. Tapi mayoritas masyarakat Sumbar sepertinya menginginkan proses Pilkada tetap seperti semula. Secara Nasional menurut LSI, hamper 80 persen pemilih Prabowo sepakat bahwa rakyat sebagai penen kepemimpinan daerah.
Jika biaya pencalonan yang teramat besar yang dijadikan alasan oleh KMP, maka alas an tersebut dinilai kurang masuk akal. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Solok yang dikutip dari Tribun. Kata Syamsu Rahim, dia gagal terpilih kala itu karena tidak sanggup membayar 250 juta kepada masing-masing anggota DPRD.
Selain itu pemilihan oelh DPRD tidak menghasilkan pemimpin yang diinginkan rakyat. Karena selera DPRD jauh berbeda dengan selera masyarakat. Bullshit jika ada yang berpendapat bahwa hasil Pilkada oleh DPRD menghasilkan pemimpin yang berkulitas. Malah sebaliknya, Pilkada langsung lah yang memunculkan tokoh-tokoh potensial seperti Joko Widodo, Ahok, Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya dan masih banyak lagi.
Termasuk juga dengan Mendagri, Gamawan Fauzi. Andaikan tidak ada Pilkada Gmawan belum tentu jadi menteri. Karena pada pemilihan Gubernur Sumbar 2005 Gamawan saat itu belum terkenal. Tapi karena dia dikenal cerdas dan bersih maka rakyat menyerahkan mandate untuk memimpin Sumbar hingga 2009 sebelum ditarik SBY untuk menjabat sebagai Mendagri.
Pada kampanye Pilgub punb Gamawan Fauzi tidak jor-joran, malahan beliau banyak dibantu relawan-relawan yang respek padanya. Suara rakyat adalah suara Tuhan, sederet nama tenar, termasuk pemodal mampu dimentahkan oleh Gamawan.
Jadi intinya, pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD malah akan menghasilkan pemimpin yang asal jadi atau DPRD hanya memilih pemimpin yang berkantong tebal. Jika benar-benar terjadi rakyat akan menyalahkan Prabowo dan beliau semakin jauh dari benak rakyat. Pak Gamawan dan Pak Prabowo jangan rampas hak kami. Dan gerindra pada pemilu 2019 akan kembali jadi partai minoritas.
Sumber : http://ift.tt/1tOOmZy
Pro-Kontra RUU Pilkada memasuki klimaksnya. Kengototan koalisim merah putih ditentang public abis-abisan. Mulai dari pengamat politik, penggiat demokrasi, LSM, pendidik bahkan puluhan Bupati.Walikota turun kejalan guna menolak agenda DPR yang sedang merampas hak yang telah diberikan kepada rakyat tersebut. Lengkap dengan argument pendukungnya.
Entah apa yang ada dalam benak pimpinan koalisi merah putih ini, kenapa mereka tampak bersemangat mengiring demokrasi ke era orde baru, dimana kepala daerah kembali dipilih DPRD. Padahal dari mulai RUU ini digulirkan oleh pemerintah hamper semua partai koalisi pendukung Prabowo saat Pilpres lalu ini menolak.
Penolakan tersebut membuat RUU Pilkada terkatung-katung bertahun-tahun. Namun, pasca Pilpres lalu semuanya berubah. Akan tetapi niat dari pendukung Prabowo ditentang oleh rakyat. Baik oleh masyarakat pendukung Danjen Kopassus itu sendiri apalagi pendukung Jokowi. Semuanya menginginkan Pilkada tetap dipilih oleh rakyat.
Manuver koalisi merah putih ini membuat simpati public berkurang kepada Prabowo. Capres dari Gerindra itu di cap oleh masyarakat sebagai dalang dari kemunduran demokrasi. Di Sumbar saja, sebagaimana diketahui pada Pilpres lalu Prabowo menang telak hamper 80 Persen. Tapi mayoritas masyarakat Sumbar sepertinya menginginkan proses Pilkada tetap seperti semula. Secara Nasional menurut LSI, hamper 80 persen pemilih Prabowo sepakat bahwa rakyat sebagai penen kepemimpinan daerah.
Jika biaya pencalonan yang teramat besar yang dijadikan alasan oleh KMP, maka alas an tersebut dinilai kurang masuk akal. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Solok yang dikutip dari Tribun. Kata Syamsu Rahim, dia gagal terpilih kala itu karena tidak sanggup membayar 250 juta kepada masing-masing anggota DPRD.
Selain itu pemilihan oelh DPRD tidak menghasilkan pemimpin yang diinginkan rakyat. Karena selera DPRD jauh berbeda dengan selera masyarakat. Bullshit jika ada yang berpendapat bahwa hasil Pilkada oleh DPRD menghasilkan pemimpin yang berkulitas. Malah sebaliknya, Pilkada langsung lah yang memunculkan tokoh-tokoh potensial seperti Joko Widodo, Ahok, Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya dan masih banyak lagi.
Termasuk juga dengan Mendagri, Gamawan Fauzi. Andaikan tidak ada Pilkada Gmawan belum tentu jadi menteri. Karena pada pemilihan Gubernur Sumbar 2005 Gamawan saat itu belum terkenal. Tapi karena dia dikenal cerdas dan bersih maka rakyat menyerahkan mandate untuk memimpin Sumbar hingga 2009 sebelum ditarik SBY untuk menjabat sebagai Mendagri.
Pada kampanye Pilgub punb Gamawan Fauzi tidak jor-joran, malahan beliau banyak dibantu relawan-relawan yang respek padanya. Suara rakyat adalah suara Tuhan, sederet nama tenar, termasuk pemodal mampu dimentahkan oleh Gamawan.
Jadi intinya, pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD malah akan menghasilkan pemimpin yang asal jadi atau DPRD hanya memilih pemimpin yang berkantong tebal. Jika benar-benar terjadi rakyat akan menyalahkan Prabowo dan beliau semakin jauh dari benak rakyat. Pak Gamawan dan Pak Prabowo jangan rampas hak kami. Dan gerindra pada pemilu 2019 akan kembali jadi partai minoritas.
Sumber : http://ift.tt/1tOOmZy