Elite Parpol dan Potensi Kian Maraknya KKN di Belakang Pilkada Tidak Langsung
Wacana perubahan pilkada langsung oleh rakyat dengan RUU Pilkada tidak langsung oleh wakil rakyat/ DPRD menjadi topik hangat. RUU Pilkada tidak langsung dimajukan disertai dengan berbagai argumen, diantaranya: pilkada langsung tidak sesuai dengan konstitusi dan Pancasila, pilkada langsung berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat, serta mahalnya biaya pilkada.
Apakah tepat mengatakan pilkada langsung tidak sesuai dengan konstitusi dan Pancasila? Sila ke empat Pancasila yang menyatakan ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan’ penekanannya bukan pada ‘perwakilan’ atau pilkada ditentukan oleh DPRD. Penekanan sila tersebut pada ‘dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan’ yang maksudnya adalah agar rakyat atau wakil rakyat bijaksana dalam memilih wakilnya atau pemimpinnya. Jadi tidak tepat jika ada yang mengatakan bahwa pilkada langsung tidak sesuai dengan konstitusi dan Pancasila. Tepatnya adalah rakyat dan wakil rakyat tidak mengamalkan sila ke empat Pancasila jika dalam memilih wakil rakyat dan dalam memilih pemimpinnya tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan tetapi karena motif money politic, misalnya. Jika wakil rakyat dan pemimpin tidak dipilih secara bijaksana, tidak mengherankan jika wakil rakyat dan pemimpin yang dipilihnya tidak membawa kebaikan dan keadilan bagi rakyat yang diwakili atau dipimpinnya.
Apakah tepat mengatakan bahwa pilkada langsung berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat? Bagi masyarakat pemilih tidak penting siapa kepala daerah yang terpilih, karena masyarakat tidak menikmati keuntungan secara langsung dengan terpilihnya kepala daerah. Saya memilih kepala daerah karena menjalankan hak dan kewajiban sebagai pemilih. Siapa pun yang terpilih, saya harapkan semoga dapat memimpin dengan adil dan membawa kebaikan. Jika calon saya terpilih sebagai kepala daerah, saya tidak merasa untung dan jika calon saya tidak terpilih saya tidak merasa rugi. Jadi buat apa saya membuat kerusuhan jika calon saya tidak terpilih.
Jika kemudian timbul konflik dalam masyarakat setelah pemilihan kepala daerah sangat besar kemungkinannya elite parpol atau calon kepala daerah yang tidak terpilih yang mengompori terjadinya konflik di masyarakat dengan alasan adanya kecurangan dalam pilkada. Konflik dalam masyarakat disebabkan pelaksanaan pilkada yang dirasa ada kecurangan bukan karena pilkada langsung. Solusi agar tidak ada sengketa pilkada atau konflik di masyarakat adalah penggunaan e-voting pilkada.
Pilkada langsung berbiaya besar karena tidak dilakukan serentak dan tidak menggunakan e-voting pilkada. Jika pilkada dilaksanakan secara serentak atau menggunakan e-voting pilkada akan dapat mengurangi besarnya biaya pilkada.
Bagaimana dengan pilkada tidak langsung atau pilkada yang ditentukan oleh DPRD? Pilkada tidak langsung dapat menyebabkan kepentingan rakyat kurang diperhatikan dan semakin maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Jika kepala daerah ditentukan oleh DPRD, kepala daerah hanya memperhatikan kepentingan elite parpol yang memilihnya dan bukan untuk kepentingan rakyat. Para anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat pada akhirnya hanya memperhatikan instruksi elite parpol jika ingin tetap dicalegkan pada pemilihan legislatif berikutnya.
Pilkada tidak langsung berarti menyerahkan suara rakyat kepada para elite parpol. Fenomena banyaknya para anggota dewan yang terjerat kasus korupsi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan banyaknya anggota dewan yang tidak dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat tetapi lebih dipimpin oleh kepentingan pribadi dan parpolnya. Bagaimana jika fenomena ini terjadi pada pelaksanaan pilkada tidak langsung? Tentu saja KKN semakin marak. Disamping itu elite parpol yang menguasai DPRD akan menempatkan orangnya baik keluarga atau kroninya sebagai kepala daerah. Jangan heran jika UU Pilkada tidak langsung diberlakukan, Puan Maharani menjadi gubernur Jawa Tengah pada pilgub berikutnya, Ibas menjadi bupati Pacitan, begitu juga dengan Didit Prabowo atau sanak keluarga dan kroni-kroni elite parpol lainnya.
Tulisan ini menyoroti potensi yang dapat terjadi jika pilkada tidak langsung diberlakukan. Anda menghendaki pilkada tidak langsung?
Sumber : http://ift.tt/1orvhFQ