Antara Kasus Korupsi Simulator SIM dan Korupsi Transjakarta
Antara Kasus Korupsi Simulator SIM dan Korupsi Transjakarta
Mantan Waka Korlantas, Brigjen
Didik Purnomo diperiksa KPK terkait kasus pengadaan simulator SIM di
Korlantas Polri.
Usai diperiksa, Didik bungkam.
Didik diperiksa oleh penyidik KPK sekira 5 jam di KPK, Jakarta, Senin,
22 September 2014.
Didik diam ketika para wartawan mengerumuni dan mengajukan pertanyaan.
Didik langsung pergi meninggalkan KPK menggunakan
mobil Kijang Inova.
Sebelumnya, Didik disebut menerima Rp50 juta dari pengusaha Budi
Susanto untuk memuluskan PT
CMMA sebagai pelaksana proyek simulator. Didik adalah Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dalam proyek ini.
Terpidana kasus korupsi simulator SIM, Irjen Djoko Susilo, menuding
Brigjen Didik Purnomo. Djoko berpendapat, tugasnya sebagai Kakorlantas
hanya melakukan pengesahan setelah semua hal dicek oleh Didik.
“Di Korlantas itu masing-masing subdit secara mekanisme prosedur
selalu lewat Wakakorlantas atau PPK, untuk dikoreksi sebelum
ditandatangani Kakor,” kata Djoko Susilo.
Djoko juga mengatakan Didik mengetahui perencanaan proyek karena
mendapatkan laporan
dari bagian Perencanaan dan Administrasi (Renmin). Begitu juga dengan
penandatanganan Surat
Keputusan terkait proyek Simulator pada 2011.
“Perencanaan itu melalui proses Renmin. SK PPK kepada Pokja maupun
penguji semua melalui Waka
Korlantas. Baru saya tanda tangan. Otomatis saksi tahu SK itu,” ujar Djoko.
——–
Berkebalikan dengan kasus Djoko Suyanto, dalam kasus pengadaan Bus
Transjakarta, dengan tersangka Udar Pristono sebagai KPA, justru
terjerat dan ditahan pihak Kejaksaan Agung.
Padahal menurut UU pemerintah daerah, penanggung jawab tertinggi
anggaran adalah kepala daerah dalam melaksanakan sebuah proyek.
Menyitir pernyataan kuasa hukum Udar, Razman Arif, SH, proyek
pengadaan dan peremajaan bus
Tranjakarta, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
melalui surat keputusan Gubernur Jokowi untuk pengadaan barang dan
jasa. Termasuk di dalamnya
pengadaan bus Transjakarta dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.
”Nah untuk laksanakan itu, diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ini hal teknis yang tidak ada hubungannya dengan Udar selaku kuasa
pengguna anggaran (KPA),” beber Razman Arif dalam konferensi pers,
Senin, 2 Juni 2014.
——
Jadi, bila Brigjen Didik hanya diperiksa sebagai saksi, mengapa Udar
harus ditahan?
Bila Djoko Suyanto ditahan dalam kasus Simulator SIM, mengapa Jokowi
bisa bebas berkeliaran, bahkan jadi Presiden terpilih?
Benarkah hukum di Indonesia dibuat dan dilaksanakan untuk
menyelamatkan kepentingan penguasa saja?
Sumber : http://ift.tt/1rgaHvG
Mantan Waka Korlantas, Brigjen
Didik Purnomo diperiksa KPK terkait kasus pengadaan simulator SIM di
Korlantas Polri.
Usai diperiksa, Didik bungkam.
Didik diperiksa oleh penyidik KPK sekira 5 jam di KPK, Jakarta, Senin,
22 September 2014.
Didik diam ketika para wartawan mengerumuni dan mengajukan pertanyaan.
Didik langsung pergi meninggalkan KPK menggunakan
mobil Kijang Inova.
Sebelumnya, Didik disebut menerima Rp50 juta dari pengusaha Budi
Susanto untuk memuluskan PT
CMMA sebagai pelaksana proyek simulator. Didik adalah Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dalam proyek ini.
Terpidana kasus korupsi simulator SIM, Irjen Djoko Susilo, menuding
Brigjen Didik Purnomo. Djoko berpendapat, tugasnya sebagai Kakorlantas
hanya melakukan pengesahan setelah semua hal dicek oleh Didik.
“Di Korlantas itu masing-masing subdit secara mekanisme prosedur
selalu lewat Wakakorlantas atau PPK, untuk dikoreksi sebelum
ditandatangani Kakor,” kata Djoko Susilo.
Djoko juga mengatakan Didik mengetahui perencanaan proyek karena
mendapatkan laporan
dari bagian Perencanaan dan Administrasi (Renmin). Begitu juga dengan
penandatanganan Surat
Keputusan terkait proyek Simulator pada 2011.
“Perencanaan itu melalui proses Renmin. SK PPK kepada Pokja maupun
penguji semua melalui Waka
Korlantas. Baru saya tanda tangan. Otomatis saksi tahu SK itu,” ujar Djoko.
——–
Berkebalikan dengan kasus Djoko Suyanto, dalam kasus pengadaan Bus
Transjakarta, dengan tersangka Udar Pristono sebagai KPA, justru
terjerat dan ditahan pihak Kejaksaan Agung.
Padahal menurut UU pemerintah daerah, penanggung jawab tertinggi
anggaran adalah kepala daerah dalam melaksanakan sebuah proyek.
Menyitir pernyataan kuasa hukum Udar, Razman Arif, SH, proyek
pengadaan dan peremajaan bus
Tranjakarta, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
melalui surat keputusan Gubernur Jokowi untuk pengadaan barang dan
jasa. Termasuk di dalamnya
pengadaan bus Transjakarta dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.
”Nah untuk laksanakan itu, diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ini hal teknis yang tidak ada hubungannya dengan Udar selaku kuasa
pengguna anggaran (KPA),” beber Razman Arif dalam konferensi pers,
Senin, 2 Juni 2014.
——
Jadi, bila Brigjen Didik hanya diperiksa sebagai saksi, mengapa Udar
harus ditahan?
Bila Djoko Suyanto ditahan dalam kasus Simulator SIM, mengapa Jokowi
bisa bebas berkeliaran, bahkan jadi Presiden terpilih?
Benarkah hukum di Indonesia dibuat dan dilaksanakan untuk
menyelamatkan kepentingan penguasa saja?
Sumber : http://ift.tt/1rgaHvG