UKM dan Transportasi Publik, BBM Subsidi Masih Tersedia
POLITIK ANGGARAN
UKM dan Transportasi Publik
BBM Subsidi Masih Tersedia
M. Edy Sunarto
Selamat pagi. Salam kenal. Standing ovation and salute for your SMART CONTRIBUTION on Petrol Pricing Policy you proposed. Anda bijak menerapkan pemilahan pemberlakuan istilah. Demikian menjadi enteng melegakan. Wacana yang sementara ini sudah berseliweran jadi mengerucut, insya Allah, bagusnya seirama dengan anda punya.
Pelat nomor warna. Benar sekali. Eksekutif dan Otoritas Berwenang mesti tegas memberlakukan. Yang untuk belanja operasional instansi pemerintah, TNI, POLRI dan perwakilan negara asing/badan dunia serta badan usaha milik negara/daerah/swasta juga perorangan sudah diperhitungkan alokasi anggarannya dalam APBN/APBD dan APB Perwakilan Negara Asing/Badan Dunia serta pihak terkait.
Kendaraan mereka tersebut termasuk yang selayaknya diarahkan masuk lajur BBM NON SUBSIDI.
Begitu ya?
Pagi hari ini tadi buah pikiran Kompasianer Tommy Junus Sarwan hadir menggugah perhatian, semoga tidak sekedar saya, meningkah keramaian aneka berita dan opini solusi yang diajukan atas permasalahan kemampuan pemerintah memelihara keberlanjutan penyediaan BBM Bersubsidi.
Sementara de facto di lapangan, antrean kendaraan konsumen di banyak SPBU mengular sampai beberapa ratus meter akibat kebijakan pembatasan pemakaian kuota BBM Bersubsidi. Pemandangan demikian umum ditemui di jalan-jalan akses menjelang masuk pintu tol dan segera sesudah keluar tol. Petugas dan pengelola SPBU di jalan tol malah sudah terpaksa sejak beberapa waktu berselang memasang PENGUMUMAN PREMIUM DAN SOLAR KOSONG, atau kalimat lain serupa itu. Jika telanjur tak punya pilihan sebelum mobil mogok, konsumen rela tak rela mengisi tangki kendaraannya dengan Pertamax, Pertamax Plus, atau Pertamina Dex. BBM terakhir untuk kendaraan dengan mesin diesel.
Adanya masalah diberitakan bertolak dari keterbatasan kuota tersisa dan jika kuota tersebut tak sanggup diamankan ketercukupannya sampai 31 Desember 2014, saat tutup buku APBN-P 2014, beresiko defisit neraca berjalan bakalan tambah njomplang. Menutupnya? Hutang tambahan terpaksa dicari, jalan singkat sertamerta diambil dalam kondisi gawat darurat.
Menjadi kian hangat masalahnya lebih karena sarat nuansa politisnya, berkaitan menjelang akhir masa bakti rezim berkuasa dan beralihnya estafet kepemimpinan nasional pasca pelantikan Presiden/Wapres terpilih tanggal 20 Oktober mendatang.
Sempat mengemuka dorongan agar Presiden SBY ikut berperan mengambil kebijakan tak populis untuk mengurangi tekanan beban fiskal, usulan yang dimaksudkan agar tidak mewariskn bom waktu pembengkakan subsidi BBM kepada rezim penerus. Temu wicara dirasa perlu ada dalam rangka penyamaan pandangan antar Pemuncak Eksekutif di masa transisi yang tinggal sekira 50 hari ke depan.
Momennya adalah pertemuan antar Presiden SBY dan Presiden Terpilih Jokowi di Nusa Dua, Bali, kemarin (27/8) petang dengan agenda pokok membahas beberapa hal dalam RAPBN 2015 agar program kerja rezim penerus dapat langsung berjalan.
Kompasianer Pebriano Bagindo memandang dari sisi pribadi kedua presiden, mereka berusaha menjaga hubungan baik. Presiden SBY ingin lengser dengan damai, tenang dan lancar dari pemerintahan, begitu juga Jokowi ingin tenang dan lancar menyongsong pemeritahan barunya. Titik temu ini bersifat manusiawi antara dua orang dengan latar belakang kultur yang sama. Nilai kesopanan, saling menghormati dan saling mendukung menjadi tema tersirat.
BBM Bijak, bagaimana?
Masyarakat umum inginnya selalu lebih memilih mengisikan bensin atau solar bersubsidi ke tangki kendaraannya. Yang jalan di jalan raya, jalan rel, sungai, danau dan laut. Bahkan jika mungkin yang terbang di udara juga. Avtur dalam hal ini. Lantaran pada pemahamannya sudah dan mesti senantiasa bersikap hemat dan ekonomis di sisi belanja sekarang ini.
Kembali ke saran Kompasianer Tommy di muka, bijak sekali, tepat-sasaran dan santun cara penyampaian pemberlakuannya kelak kepada khalayak konsumen yang terpapar dan terimbas langsung maupun tak langsung pemberlakuan BBM Bijak. Usulan yang super menarik dan bermanfaat bagi semua, termasuk pemerintah khususnya sebagai regulator.
Pendek kata, BBM Bijak selain tetap memberi layanan penyediaan BBM Bersubsidi bagi kelompok masyarakat dan UKM sasaran, dan selebihnya, diatur sistem pengenaan pemberlakuan pemasaran Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex bagi masyarakat dan sektor industri Bukan UKM.
Sandaran pokok pertimbangan pemilihan sasaran subsidi adalah, antara lain, menahan laju inflasi rencana, menekan sebesar mungkin resiko penurunan nilai tukar rupiah dan resiko menurunnya daya saing dan harga jual produk industri golongan UKM, dan last but not least tidak memperlebar jurang antara si miskin dari si kaya.
BBM Bijak, Santun Pemberlakuannya
Pengaturan dan pembatasan distribusi serta kebijakan mendorong sosialisasi malu memakai BBM Bersubsidi sudah lama digaungkan. Konsistensi dan penegakan pelaksanaan teknis perangkat peraturan perundang-undangan terkait di lapangan saja yang menjadi kendala.
Antara lain ini. Dikutip dari situs Kementerian ESDM Kamis (31/5/2012), mulai 1 Juni 2012 Presiden SBY menginstruksikan agar mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD termasuk TNI/Polri tidak menggunakan bensin subsidi. Namun baru berlaku untuk kawasan Jabodetabek saja. Per 1 Agustus 2012 baru dimulai untuk wilayah Jawa-Bali.
Tinggal ditelaah, kemudian kekurangan substansi ditambal, ketidakberdayaan akibat resistensi pelaksanaan di lapangan disiasati dalam juklak dan juknis, sistem dan mekanisme lengkap dengan pengawasan dibangun, maka pemberlakuan BBM Bijak hanya menyisakan: kapan waktunya dan oleh siapa.
Mungkin saja karena pertimbangan tertentu, Presiden SBY menemui keterbatasan tertentu untuk ikut mengambil porsi peran pemberlakuan BBM Bijak. Syukur jika tidak. Karena resiko terberat adalah: catatan tidak populis menutup sejarah 10 tahun masa bakti Presiden RI ke enam.
Rezim Indonesia Hebat Tak Boleh Gentar
Proposal Kompasioner Tommy sungguh layak pertimbangan untuk diterapkan lantaran cocok dipadu-padankan dengan aneka spirit transparansi pelayanan Jokowi-JK.
Sebut saja dengan penataan kebijakan fiskal menerapkan prinsip-prinsip good governance dan public service to the best possible melalui gelaran perangkat keras dan lunak pengusung e-Budgeting, e-Catalog, e-Procurement, e-Supervision dan sejenisnya yang sudah teruji keandalannya di tingkat kota dan provinsi. Jika ditarik proyeksi mampu-terapnya ke tingkat nasional (dengan interaksi dan pengaruh relasi regional dan internasional) bisa jadi perlu perkayaan substansi dan penyempurnaan sana-sini seturut membesarnya cakupan dan kompleksitas tantangan spesifik setiap daerah.
Dengan segala susah payah itu apa hasil yang akan dicapai? Pemerataan pelaku dan penikmat kue pembangunan, pemerataan kesejahteraan sosial yang lebih berkeadilan, adalah kenikmatan hasil reformasi yang sama kita idamkan. Begitu kurang lebihnya ekspektasi kita. Amin.
Sumber : http://ift.tt/1AWtro0