SBY-Jokowi Bertemu di Bali, Negosiasi Subsidi atau Pertarungan Gengsi
Jelang pertemuan SBY-Jokowi di Bali pada 27 agustus nanti, sudah lebih seminggu ini BBM subsidi lenyap. Di Cirebon, truk-truk dan mobil pribadi antri panjang kiloanmeter. Bahkan seorang nelayan harus menginapkan jerigennya demi mendapat solar subsidi 20 liter. Di sejumlah propinsi pun sama. BBM subsidi langka.
Inilah sektor yang mendapat subsidi negara :
Postur APBNP 2014. (dari berbagai sumber)
Menurut Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit, APBN Perubahan (APBN-P) 2014 yang disepakati antara lain subsidi BBM sebesar Rp 350,3 triliun. Adapun jatah BBM subsidi mencapai 46 juta kiloliter (KL) dan subsidi listrik menjadi Rp 103 triliun.
Sementara itu, total subsidi energi tahun 2014 mencapai Rp 453,3 triliun dan subsidi nonenergi ditetapkan menjadi Rp 52,7 triliun. Di samping itu, rencana pemotongan anggaran belanja K/L yang sebelumnya Rp 100 triliun disetujui menjadi Rp 43 triliun.
Sementara dalam pidato 16 Agustus, SBY mengatakan, “Dalam RAPBN tahun 2014 pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7 persen dari target pendapatan negara pada APBNP tahun 2013 yang sebesar Rp 1.502,0 triliun,”.
Maka setelah dipotong subsidi energy dan nonenergi, sisa anggaran tinggal Rp.1.156 T. Dengan sisa anggaran tersebut pemerintah dituntut untuk membangun infrastruktur, gaji pegawai, bayar cicilan utang dan pokok.
Tahukah anda, republk ini punya utang Rp.2.177 T, berapa cicilannya yang mesti dibayar?
Dikutip dari data Kementerian Keuangan, Jumat (20/9/2013), jumlah cicilan utang yang dibayar pemerintah baik pokok atau bunganya selama 8 bulan di 2013 ini adalah Rp 175,427 T atau 58,53% dari target cicilan utang yang akan dibayar pemerintah tahun ini.
Rinciannya, untuk cicilan pokok utang Januari-Agustus 2013 mencapai Rp 102,822 triliun, sementara cicilan bunga utangnya mencapai Rp 72,605 triliun.
Dari kalkulasi demikian, total anggaran Rp.1662,5 T yang diterima pemerintah nyaris separonya habis hanya untuk subsidi dan bayar utang!
Celakanya subsidi ini merupakan kebijakan salah sasaran.
Subsidi salah sasaran ini berdampak pada jalan rusak yang tak juga diperbaiki. Jembatan ambrol dibiarkan bertahun-tahun. Angkutan umum mahal meskipun mobilnya bobrok. Anak usia sekolah tidak bisa bersekolah karena pergi bekerja manambah penghasilan untuk membantu keluarga. Orang miskin sakit tak mampu berobat.
Lalu siapa penikmat subsidi?
Jelas, mereka yang mampu beli mobil dan rumah pribadi serta pengusaha hitam. BBM subsidi dinikmati oleh orang yang berpengasilan min. Rp.60 juta/thn. Mana mungkin buruh dengan upah UMR mampu kredit mobil? Untuk kebutuhan dasar-hidup saja pas-pasan. Begitu pula pabrik-pabrik yang mencuri ribuan liter solar subsidi tiap hari guna menjalankan mesin-mesinnya.
Merujuk Sensus Penduduk 2010, jumlah angkatan kerja Indonesia berjumlah 107,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, yang bekerja sebagai buruh sebanyak 34,7 juta jiwa dan sebanyak 26,13 juta rumah tangga bekerja dalam sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, sekitar 36,5 persen (41,20 juta orang) dari 112,80 juta penduduk yang bekerja pada Februari 2012 menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Jika dikalkulasi pada tahun 2012, jumlah buruh di Indonesia mencapai 118,1 juta.
Kebijakan subsidi salah sasaran ini, celakanya diterapkan oleh semua Presiden-presiden RI terdahulu. Dampaknya rakyat yang paling disengsarakan dan negara dirugikan. Fakta terang benderang adalah semakin banyaknya infrastruktur rusak dan hilang. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan, saat ini secara keseluruhan kondisi jalan rusak di Indonesia mencapai 3.800 kilometer atau 10 persen jika dibandingkan dengan total panjang jalan nasional yang mencapai 38.500 kilometer.
Data Kementerian PU mungkin bisa bohong. Coba suruh rakyat audit dan cek jalan didepan rumah masing-masing. Mulus atau bolong-bolong?
Lalu lihat rel kereta api yang panjangnya tidak bertambah signifikan. Juga jembatan-jembatan kokoh warisan pemerintah colonial Belanda, sedangkan yang gampang ambruk bikinan kontraktor yang lahir di jaman merdeka.
Subsidi salah sasaran ini bikin orang miskin bertambah miskin dan yang kaya bertambah kaya. Majalah Forbes mencatat, pada 2014 dari urutan 40 besar, Indonesia menyumbang 19 orang paling tajir.
Maka pada pertemuan Jokowi dan SBY di Bali nanti, kualitas kepemimpinan presiden ke 7 ini akan di uji. Apakah Jokowi mampu melakukan negosiasi tentang APBN 2015 yang “terlanjur” disusun pemerintahan SBY? Sebaliknya apakah SBY benar-benar membantu pemerintahan baru nanti atau terbukti ngrecoki demi gengsi?
Pencarian jawaban yang tidak gampang bagi ke dua presiden lama dan baru. Jokowi sebagai presiden baru tentu mesti membuktikan janji-janjinya kepada rakyat yang memilihnya. Rakyat jelas menunggu program kartu-kartu yang dijanjikan Jokowi. Menunggu terealisasinya tol laut. Subsidi tepat sasaran dan seterusnya. Celakanya program-program cerdas Jokowi ini jelas tak terakomodir dalam APBN 2015.
Sebaliknya SBY tentu ingin ditulis sejarah sebagai presiden yang mengakhiri tugasnya dengan mempesona. Mencabut subsidi BBM tentu akan membuat rakyat marah.
Integritas presiden ke 7 di uji, dan ketulusan SBY membantu presiden baru perlu bukti. Apakah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi yang salah sasaran ini ataukah benar-benar menjalankan revolusi mental?
Bapak Presiden Jokowi, harapan 245 juta rakyat untuk bebas dari kesengsaraan ada di pundakmu. Semoga rakyat tak salah memilihmu.
Sumber : http://ift.tt/1q1i2je
Inilah sektor yang mendapat subsidi negara :
Menurut Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit, APBN Perubahan (APBN-P) 2014 yang disepakati antara lain subsidi BBM sebesar Rp 350,3 triliun. Adapun jatah BBM subsidi mencapai 46 juta kiloliter (KL) dan subsidi listrik menjadi Rp 103 triliun.
Sementara itu, total subsidi energi tahun 2014 mencapai Rp 453,3 triliun dan subsidi nonenergi ditetapkan menjadi Rp 52,7 triliun. Di samping itu, rencana pemotongan anggaran belanja K/L yang sebelumnya Rp 100 triliun disetujui menjadi Rp 43 triliun.
Sementara dalam pidato 16 Agustus, SBY mengatakan, “Dalam RAPBN tahun 2014 pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7 persen dari target pendapatan negara pada APBNP tahun 2013 yang sebesar Rp 1.502,0 triliun,”.
Maka setelah dipotong subsidi energy dan nonenergi, sisa anggaran tinggal Rp.1.156 T. Dengan sisa anggaran tersebut pemerintah dituntut untuk membangun infrastruktur, gaji pegawai, bayar cicilan utang dan pokok.
Tahukah anda, republk ini punya utang Rp.2.177 T, berapa cicilannya yang mesti dibayar?
Dikutip dari data Kementerian Keuangan, Jumat (20/9/2013), jumlah cicilan utang yang dibayar pemerintah baik pokok atau bunganya selama 8 bulan di 2013 ini adalah Rp 175,427 T atau 58,53% dari target cicilan utang yang akan dibayar pemerintah tahun ini.
Rinciannya, untuk cicilan pokok utang Januari-Agustus 2013 mencapai Rp 102,822 triliun, sementara cicilan bunga utangnya mencapai Rp 72,605 triliun.
Dari kalkulasi demikian, total anggaran Rp.1662,5 T yang diterima pemerintah nyaris separonya habis hanya untuk subsidi dan bayar utang!
Celakanya subsidi ini merupakan kebijakan salah sasaran.
Subsidi salah sasaran ini berdampak pada jalan rusak yang tak juga diperbaiki. Jembatan ambrol dibiarkan bertahun-tahun. Angkutan umum mahal meskipun mobilnya bobrok. Anak usia sekolah tidak bisa bersekolah karena pergi bekerja manambah penghasilan untuk membantu keluarga. Orang miskin sakit tak mampu berobat.
Lalu siapa penikmat subsidi?
Jelas, mereka yang mampu beli mobil dan rumah pribadi serta pengusaha hitam. BBM subsidi dinikmati oleh orang yang berpengasilan min. Rp.60 juta/thn. Mana mungkin buruh dengan upah UMR mampu kredit mobil? Untuk kebutuhan dasar-hidup saja pas-pasan. Begitu pula pabrik-pabrik yang mencuri ribuan liter solar subsidi tiap hari guna menjalankan mesin-mesinnya.
Merujuk Sensus Penduduk 2010, jumlah angkatan kerja Indonesia berjumlah 107,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, yang bekerja sebagai buruh sebanyak 34,7 juta jiwa dan sebanyak 26,13 juta rumah tangga bekerja dalam sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, sekitar 36,5 persen (41,20 juta orang) dari 112,80 juta penduduk yang bekerja pada Februari 2012 menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Jika dikalkulasi pada tahun 2012, jumlah buruh di Indonesia mencapai 118,1 juta.
Kebijakan subsidi salah sasaran ini, celakanya diterapkan oleh semua Presiden-presiden RI terdahulu. Dampaknya rakyat yang paling disengsarakan dan negara dirugikan. Fakta terang benderang adalah semakin banyaknya infrastruktur rusak dan hilang. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan, saat ini secara keseluruhan kondisi jalan rusak di Indonesia mencapai 3.800 kilometer atau 10 persen jika dibandingkan dengan total panjang jalan nasional yang mencapai 38.500 kilometer.
Data Kementerian PU mungkin bisa bohong. Coba suruh rakyat audit dan cek jalan didepan rumah masing-masing. Mulus atau bolong-bolong?
Lalu lihat rel kereta api yang panjangnya tidak bertambah signifikan. Juga jembatan-jembatan kokoh warisan pemerintah colonial Belanda, sedangkan yang gampang ambruk bikinan kontraktor yang lahir di jaman merdeka.
Subsidi salah sasaran ini bikin orang miskin bertambah miskin dan yang kaya bertambah kaya. Majalah Forbes mencatat, pada 2014 dari urutan 40 besar, Indonesia menyumbang 19 orang paling tajir.
Maka pada pertemuan Jokowi dan SBY di Bali nanti, kualitas kepemimpinan presiden ke 7 ini akan di uji. Apakah Jokowi mampu melakukan negosiasi tentang APBN 2015 yang “terlanjur” disusun pemerintahan SBY? Sebaliknya apakah SBY benar-benar membantu pemerintahan baru nanti atau terbukti ngrecoki demi gengsi?
Pencarian jawaban yang tidak gampang bagi ke dua presiden lama dan baru. Jokowi sebagai presiden baru tentu mesti membuktikan janji-janjinya kepada rakyat yang memilihnya. Rakyat jelas menunggu program kartu-kartu yang dijanjikan Jokowi. Menunggu terealisasinya tol laut. Subsidi tepat sasaran dan seterusnya. Celakanya program-program cerdas Jokowi ini jelas tak terakomodir dalam APBN 2015.
Sebaliknya SBY tentu ingin ditulis sejarah sebagai presiden yang mengakhiri tugasnya dengan mempesona. Mencabut subsidi BBM tentu akan membuat rakyat marah.
Integritas presiden ke 7 di uji, dan ketulusan SBY membantu presiden baru perlu bukti. Apakah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi yang salah sasaran ini ataukah benar-benar menjalankan revolusi mental?
Bapak Presiden Jokowi, harapan 245 juta rakyat untuk bebas dari kesengsaraan ada di pundakmu. Semoga rakyat tak salah memilihmu.
Sumber : http://ift.tt/1q1i2je