Rawan Curang, KPK Awasi Pilpres
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi atas pelksanaan Pilpres yang berjalan damai. Namun semua pihak harus tetap mengawal proses demokrasi secara lebih intensif hingga sampai ada pengumuman resmi dari penyelenggara pemilu soal hasil pilpres.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada wartawan di KPK, Jumat (11/7).
Pasca pengumuman hasil quick count, menurut Bambang KPK menilai perlu adanya sinergi antara publik, penyelenggara dan pengawas pemilu untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.
“Dari kemungkinan adanya oknum-oknum penyelenggara dan pengawas pemilu yang potensial berperilaku koruptif dan kolusif,” katanya.
Agar prilkau koruptif itu dapat diawasi, maka kata Bambang, KPK mendorong keterlibatan publik untuk turut mengawasi proses penghitungan suara sacara lebih intensif.
“Bisa mengantisipasi adanya potensi kerawanan yang perlu diwaspadai,” ujarnya.
Menurut Bambang, ada tiga katagori kerawanan prilaku korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu:
A. Politik uang yang potensial terjadi untuk mempengaruhi akuntabilitas jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu.
B. Potensi adanya conflict of interest (COI) yang berbasis pada sikap dan perilaku nepotistik maupun kolusif. Baik karena primordial atau favoritsme;
C. Adnya indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan COI dan Politik Uang.
“Semuanya itu berujung pada potensi fraud dan kecurangan, sehingga memanipulasi hasil-hasil pemilu pilpres,” katanya mengakhiri.
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
Sumber : http://ift.tt/1srEEeR
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada wartawan di KPK, Jumat (11/7).
Pasca pengumuman hasil quick count, menurut Bambang KPK menilai perlu adanya sinergi antara publik, penyelenggara dan pengawas pemilu untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.
“Dari kemungkinan adanya oknum-oknum penyelenggara dan pengawas pemilu yang potensial berperilaku koruptif dan kolusif,” katanya.
Agar prilkau koruptif itu dapat diawasi, maka kata Bambang, KPK mendorong keterlibatan publik untuk turut mengawasi proses penghitungan suara sacara lebih intensif.
“Bisa mengantisipasi adanya potensi kerawanan yang perlu diwaspadai,” ujarnya.
Menurut Bambang, ada tiga katagori kerawanan prilaku korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu:
A. Politik uang yang potensial terjadi untuk mempengaruhi akuntabilitas jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu.
B. Potensi adanya conflict of interest (COI) yang berbasis pada sikap dan perilaku nepotistik maupun kolusif. Baik karena primordial atau favoritsme;
C. Adnya indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan COI dan Politik Uang.
“Semuanya itu berujung pada potensi fraud dan kecurangan, sehingga memanipulasi hasil-hasil pemilu pilpres,” katanya mengakhiri.
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
Sumber : http://ift.tt/1srEEeR