Politik Balas Dendam Kenaikan BBM
Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Presiden terpilih Joko Widodo di Bali, terkesan hanya seperti destinasi politik yang kering makna.Bahkan pertemuan di antara kedua orang itu hanya sebatas pertemuan basa-basi politik yang seolah-olah ingin menggambarkan kepada publik bahwa transisi pemerintahan berjalan dengan baik tanpa ada ganjalan di masing-masing pihak.
Sesungguhnya banyak pihak yang berharap pertemuan antara SBY dan Jokowi menghasilkan rumusan konkrit terutama yang berhubungan dengan penyesuaian kenaikan harga BBM.Tapi apa hendak dikata Presiden SBY sebagai pihak yang masih menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk menaikan harga BBM menolak permintaan Jokowi untuk menaikan harga BBM.Meskipun Jokowi sudah menggambarkan bahwa langkah untuk menaikan harga BBM ini lebih dimaksudkan untuk mengatasi defisit APBN sehingga diawal-awal pemerintahannya pemerintah mendapat ruang yang lebih luas untuk berkreasi mengatasi persoalan defisit APBN sehingga program-program pembangunan dapat terus berjalan dengan baik.
Jika pemerintahan SBY tertap bersikukuh untuk tidak menaikan harga BBM sampai pada 20 Oktober dimana Jokowi-JK akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka pilihan untuk menaikan harga BBM mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintahan baru.Pemerintahan baru harus menanggung risiko untuk tidak populer di mata rakyat.Itu artinya pemerintahan baru Jokowi-JK harus rela untuk tidak berbulan madu dengan para pendukungnya.
Pengalaman pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, menaikan harga BBM selalu mendapat reaksi negatif baik dari kalangan DPR maupun dari kalangan masyarakat. Karena mereka paham betul bahwa setiap kenaikan harga BBM selalu berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang secara ekonomi selalu membuat kehidupan mereka tambah sulit. Kehidupan mereka yang miskin akan semakin bertambah miskin. Walhasil setiap kenaikan harga BBM selalu ditentang habis-habisan.
Seperti diketahui, ketika pemerintahan SBY berkuasa setiap kebijakannya ingin menaikan harga BBM, selalu mendapat perlawanan oleh kalangan DPR yang notabene adalah perwakilan partai politik di parlemen. Akibatnya pemerintahan SBY tidak bisa leluasa untuk menaikan harga BBM. Dan celakanya entitas politik yang paling garang menentang kenaikan harga BBM adalah dari unsur PDI Perjuangan. Itulah sebabnya, ketika hari ini PDI-P sebagai partai yang akan menjalankan kekuasaan setelah memenangkan pertarungan Pemilihan Presiden, muncul spekulasi bahwa Partai Demokrat yang hari ini Ketua Umumnya adalah Presiden SBY sedang menjalankan “politik balas dendam”. Bahkan ada juga dugaan bahwa Presiden SBY sedang menaikan daya tawar agar ada kompensasi politik jika kemudian dia harus menaikan harga BBM sebelum pemerintahan baru dilantik.
Dugaan dan spekulasi politik ini memang sulit untuk dihindari. Selain karena sikap PDI-P pada masa lalu yang selalu menyerang kebijakan SBY, juga terpilihnya Jokowi-JK tidak sepenuhnya dikehendaki oleh Partai Demokrat. Di satu sisi mereka bergabung ke dalam koalisi merah putih, di sisi lain mereka mengklaim sebagai partai yang netral. Tetapi yang lebih pokok adalah hubungan antara Presiden SBY dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang masih belum begitu harmonis, sehingga sulit mempersatukan persepsi politik di antara kedua tokoh ini yang pada akhirnya berdampak juga pada relasi politik yang negatif antara kedua partai.
Dengan realitas politik semacam itu, maka pemerintahan baru Jokowi-JK akan dihadapkan pada pilihan politik yang buruk. Tidak saja pada persoalan untuk tidak populer karena harus menaikan harga BBM, tetapi juga persoalan untuk menghadapi serangan-serangan politik koalisi merah putih yang ada di parlemen. Pemerintahan baru Jokowi-JK hampir bisa dipastikan diawal-awal pemerintahannya akan mengalami masa-masa sulit.
Secara politik pemerintahan Jokowi-JK untuk bisa tenang dalam menjalankan pemerintahan harus mampu mengelola koalisi merah putih agar tidak selalu bersikap liar dan konfrontatif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Atau dengan cara lain melemahkan kekuatan koalisi merah putih, tentu saja dengan kompensasi-kompensasi politik yang saling menguntungkan.
Jika masa-masa sulit itu mampu dilalaui dengan baik tanpa turbulensi politik yang terlalu kuat, bukan mustahil masa-masa indah bulan madu itu tetap dapat dirasakan di pertengahan pemerintahannya. Mungkinkah seperti kata pepatah, masa-masa awal pemerintahannya harus dilalui dengan berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang baru kemudian. Bukankah di balik setiap kesusahan akan datang kemudahan.
Sumber : http://ift.tt/1tfc5Sz