Mafia Migas dibalik Isyu BBM
Premium langka. Jatah distribusi premium di SPBU dibatasi. Antrian panjang mengular. Yang enggan antri, terpaksa membeli di kios eceran. Walau harganya melangit. Sekian banyak orang menjadi korban, karena negara salah urus. Dimana letak ujungpangkal masalahnya tidak jelas. Seperti lingkaran setan, berputar saling terkait. Tidak ada satu musyabab dominan yang mempengaruhi sebagai variabelnya. Semua saling tunjang, terikat, rumit seperti benang kusut.
Sebenarnya stock premium bersubsidi cukup. Tapi ketersediaan hanya cukup sampai bulan Desember 2014. Makanya distribusi dihemat. Karena itulah, premium bersibsidi menjadi terbatas dan langka. Masalahnya pemerintah tidak punya duit. Negara hampir bangkrut. Hampir Rp. 433,5 triliun untuk alokasi subsidi saja. Masuk diantaranya subsidi energi (BBM) sebesar Rp. 363,5 triliun. Atau sudah mendekati 30% dari total belanja negara.
Sejak zaman Presiden Suharto dulu, ada tiga komponen pengeluaran yang tidak bisa ditawar-tawar: bayar hutang, subsidi dan biaya rutin pegawai. Ibarat rumah tangga, pengeluaran per bulan yang tidak bisa ditawar: bayar cicilan hutang, sedekah dan bayar pembantu. Siapapun Presidennya, akan menghadapi situasi ini. Situasi alokasi belanja untuk tiga hal itu menyedot 78% dari APBN. Tinggal tersisa 12% untuk belanja modal. Ya untuk perbaiki genteng bocor (pembangunan infrastruktur), bayar sekolah anak (pendidikan), Kesehatan, dan program stimulus lainnya. Bagaimana tidak pusing ngaturnya.
Kalau mau meningkatkan biaya modal, seperti misi Nawa Cita Jokowi, ya terpaksa mengutak atik besaran subsidi dan biaya rutin pegawai. Alokasi bayar cicilan bunga hutang luar negri sudah tidak bisa diutak-atik lagi. Harus ada duit Rp 150 triliun setiap tahun. Negara sudah terikat dengan perjanjian dengan pihak pemberi hutang. Kecuali Presiden rada nekat, ngemplang bayar hutang. Tapi harus terima resiko blokade ekonomi akan dijatuhkan.
Sejak zaman Presiden Suharto sampai sekarang, besaran subsidi BBM yang dikurangi. Sedikit demi sedikit. Supaya uang untuk subsidi itu bisa dipakai untuk membayar pengeluaran lain. Anggap misalnya alokasi dana desa yang rata-rata Rp 1 Miliar per desa. Alokasi ini tidak bisa ditolak, karena sudah diamanatkan UU No.6 Tahun 2014. Iya kalau cuma 10 desa. Sedangkan yang mesti dikasih ada 79 ribu desa. Duit darimana? Makanya, APBN 2015, hanya memberi jatah Rp 9,1 triliun atau rata-rata 110 juta per desa. Ya, karena negara tidak punya duit lagi. Kalau mau ditambah, mesti mengurangi subsidi BBM tadi.
Mengurangi subsidi BBM artinya harga premium dan solar akan naik. Di tingkat pasaran internasional 1 liter premium harganya sekitar Rp 10.000,-. Sedangkan masyarakat sampai hari ini masih bisa menikmati harga premium bersubsidi harga Rp.4.500,-. Pemerintah mesti mengeluarkan uang untuk subsidi Rp. 363,5 trilun atau 26 persen dari total belanja. Bandingkan dengan alokasi dana pendidikan Rp 119,5 triliun (8,7 persen) atau dana kesehatan Rp. 20,7 triliun (1,5 persen). Bagimana caranya Pemerintahan Jokowi nantinya yang akan mencangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan membangun 2000 puskesmas yang membutuhkan duit Rp. 4 triliun. Atau mau menjalankan program Kartu Indonesia Pintar, yang tahap awal untuk membuka akses pendidikan 12 tahun tanpa pungutan. Dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp 20 triliun. Duit dari mana? Kalau ruang fiskal yang disisakan oleh Presiden SBY begitu sempit.
Mengurangi subsidipun penuh resiko. Naiknya harga premium dan solar bersubsidi akan diikuti oleh kenaikan harga. Hal ini akan memacu meningkatnya inflasi. Jika inflasi tidak bisa dibendung hingga dua digit, gejolak sosial politik merebak dimana-mana.
Diluar daripada itu, besaran subsidi BBM dalam postur anggaran kita tak lepas dari urusan percaloan. Kerjaan para mafia. Masih ingat, mahalnya harga daging di pasaran? Ujungnya memang kerjaan para mafia, yang bermain di Kementrian Pertanian dan kementrian Perdagangan. Padahal jika dilihat besaran duitnya, tidak sebanding dengan mafia Migas. Hanya uang recehan. Sedangkan Mafia Migas, uang negara yang dirampok bernilai ratusan triliun. Makanya ekonom Rizal Ramli mengatakan, dia tidak setuju ada kenaikan harga BBM, jika pemerintah tidak ada berani memberantas mafia Migas. Karena memang mereka ini biang keroknya.
Pakai logika saja. Indonesia penghasil minyak, tapi harus beli minyak dari negara lain. Kan aneh. Alasannya Pertamina salah urus, tidak efisien, dan produksi kilang minya terbatas. Hanya alasan yang dicari-cari. Sebab kalau Pertamina bisa memasok seluruh kebutuhan BBM dalam negri, para calo-calo ini tidak ada penghasilan lagi. Makanya segala upaya dilakukan, agar pemerintah terus menerus import minyak. Membeli minyak dengan perantara para calo. Seperti sudah diatur, Pertamina sebagai BUMN tidak diperkenankan membeli langsung minyak dari negara produsen. Tapi harus lewat calo. Bahasa kerennya lewat Petral, anak perusahaan Pertamina sendiri. Iya, tapi di Petral itulah bersarangnya para mafia tadi. Jika pemerintah harus membeli minyak rata-rata Rp 300 triliun per tahun, minimal 10 persen masuk ke kantong para mafia, sudah bisa dihitung sendiri.
Kalau begitu, hajar saja para mafia itu? Siapa yang berani? Para mafia ini bukan kelas kambing seperti Ahmad Fathanah atau Elda. Ini kelas dewa yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Uang ratusan triliun bukan uang sedikit. Duit ini milik dan dilindungi para dewa. Sejak zaman Suharto, pihak Istana terlibat didalamnya. Pengaruh dan keterlibatan Cendana di dalamya sampai sekarang masih ada. Misalnya, pengangkutan minyak menggunakan tanker masih dikuasai oleh Tommy Suharto lewat Humpuss Intermoda. Jadi siapa juga yang bisa menyentuh Muhammad Riza Chalid. Padahal Riza, hanyalah salah satu pemain saja seperti halnya Ahmad Fathanah.
Jaringan mafia ini sudah berurat berakar di tubuh pemerintahan. Punya pengaruh kuat mengintervensi kebijakan pemerintah di bidang Migas. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pengangkatan dan pemberhentian Dirut Pertamina sekalipun, juga pengaruh dari para mafia ini. Jangan dikira Dirut Pertamina berkuasa. Lihat saja Ari Sumarno, harus dicopot dari jabatannya hanya karena dia mengusulkan Petral dipindah dari kantor Singapura ke Batam. Agar bisa dikontrol pekerjaannya. Lepas itu diganti Karen Setiawan. Meski akhirnya Karen mengundurkan diri dengan alasan yang ganjil. Mau mengurus keluarga dan mengajar. Siapa juga yang tahan bekerja jika ditekan setiap hari.
Ada juga memang orang-orang yang rada nekat, seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan. Yang melakukan evaluasi terhadap Pertamina dan Petral dengan mengganti beberapa direksi. Dan mendorong Pertamina mengambilalih fungsi pemasaran tidak hanya terbatas produksi. Tapi ujung-ujungnya Dahlan Iskan bungkam juga. Setelah mendapat tegur dari SBY atas laporan Jero Wacik dan Hatta Rajasa. Diluar itu, ada teriakan Mahfud MD, yang bilang Pertamina sarang koruptor. Itupun tak lama. Seminggu kemudian bungkam.
Seperti halnya dunia bisnis yang penuh intrik dan kompetisi, demikian pula halnya juga dengan kumpulan para mafia Migas ini. Tidak hanya satu group yang berkepentingan, ada group lain yang juga tersisih dan tidak mendapat jatah. Kelompok Riza Chalid memang yang berkuasa sekarang. Tapi geng lain juga berharap bisa mengenyam surga minyak itu. Diduga kelompok Raden Prijono dan Ari Soemarno juga ikut bermain.
Bukan hanya kalangan pengusaha pribumi yang berharap mendapat keuntungan dari silang sengkarut BBM ini. Pengusaha asing pun berharap mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah untuk penghapusan subsidi BBM. Jika subsidi Premium dicabut seluruhnya artinya harga jual setara dengan Rp 10.000 per liter. Harga yang tidak jauh beda dengan harga Pertamax. Dan sudah bisa diprediksi ada mobilisasi konsumen dari premium ke pertamax. Padahal kemampuan produksi Pertamina untuk BBM Pertamax hanya 1 juta kiloliter. Hal ini sudah diantisipasi oleh Shell, Total, Chevron dan Petronas. Kekurangan pertamax akan diisi oleh perusahaan asing tersebut. Sampai hari ini sudah ada 40 perusahaan asing telah mengantongi izin mendirikan SPBU. Masing-masing perusahaan asing itu memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU merek asing. Artinya apabila subsidi BBM Premium dicabut seluruhnya, akan ada 800.000 SPBU merek asing siap berdiri di Indonesia.
Apapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi akan datang, penuh resiko. Subsidi tidak dicabut, alokasi anggaran belanja untuk mewujudkan Nawa Cita akan tersedat, Negara tidak punya uang lagi. Paling banter, penghematan anggaran belanja rutin pegawai yang setiap tahun meningkat. Subsidi dicabut, kelompok mafia Migas yang tengah berkuasa sekarang akan meradang dan membuat ulah. Dengan memanfaatkan kenaikan inflasi, para gerombolan ini bisa memprovokasi massa. Secara ekstrim membubarkan Petral yang dianggap sarang para mafia, akan dimanfaatkan juga masuknya pengusaha asing ke Indonesia. Mau melakukan program konversi BBM ke energi terbarukan, seperti di Brasil pasti digergaji oleh para mafia.
Akhirnya memang kembali ke Presiden. Dibutuhkan keberanian yang cerdas. Berani saja tidak cukup, bahkan akan cenderung nekat. Pengalaman Presiden Gus Dur sudah memberi pelajaran berharga. Benar Presiden Gus Dur punya visi dan berani mengambil langkah politik ekstrim. Tapi umur pemerintahannya tidak panjang.
Politik itu kejam, bung ! Tapi Minyak jauh lebih kejam.
Sumber : http://ift.tt/1pmzaAX
Sebenarnya stock premium bersubsidi cukup. Tapi ketersediaan hanya cukup sampai bulan Desember 2014. Makanya distribusi dihemat. Karena itulah, premium bersibsidi menjadi terbatas dan langka. Masalahnya pemerintah tidak punya duit. Negara hampir bangkrut. Hampir Rp. 433,5 triliun untuk alokasi subsidi saja. Masuk diantaranya subsidi energi (BBM) sebesar Rp. 363,5 triliun. Atau sudah mendekati 30% dari total belanja negara.
Sejak zaman Presiden Suharto dulu, ada tiga komponen pengeluaran yang tidak bisa ditawar-tawar: bayar hutang, subsidi dan biaya rutin pegawai. Ibarat rumah tangga, pengeluaran per bulan yang tidak bisa ditawar: bayar cicilan hutang, sedekah dan bayar pembantu. Siapapun Presidennya, akan menghadapi situasi ini. Situasi alokasi belanja untuk tiga hal itu menyedot 78% dari APBN. Tinggal tersisa 12% untuk belanja modal. Ya untuk perbaiki genteng bocor (pembangunan infrastruktur), bayar sekolah anak (pendidikan), Kesehatan, dan program stimulus lainnya. Bagaimana tidak pusing ngaturnya.
Kalau mau meningkatkan biaya modal, seperti misi Nawa Cita Jokowi, ya terpaksa mengutak atik besaran subsidi dan biaya rutin pegawai. Alokasi bayar cicilan bunga hutang luar negri sudah tidak bisa diutak-atik lagi. Harus ada duit Rp 150 triliun setiap tahun. Negara sudah terikat dengan perjanjian dengan pihak pemberi hutang. Kecuali Presiden rada nekat, ngemplang bayar hutang. Tapi harus terima resiko blokade ekonomi akan dijatuhkan.
Sejak zaman Presiden Suharto sampai sekarang, besaran subsidi BBM yang dikurangi. Sedikit demi sedikit. Supaya uang untuk subsidi itu bisa dipakai untuk membayar pengeluaran lain. Anggap misalnya alokasi dana desa yang rata-rata Rp 1 Miliar per desa. Alokasi ini tidak bisa ditolak, karena sudah diamanatkan UU No.6 Tahun 2014. Iya kalau cuma 10 desa. Sedangkan yang mesti dikasih ada 79 ribu desa. Duit darimana? Makanya, APBN 2015, hanya memberi jatah Rp 9,1 triliun atau rata-rata 110 juta per desa. Ya, karena negara tidak punya duit lagi. Kalau mau ditambah, mesti mengurangi subsidi BBM tadi.
Mengurangi subsidi BBM artinya harga premium dan solar akan naik. Di tingkat pasaran internasional 1 liter premium harganya sekitar Rp 10.000,-. Sedangkan masyarakat sampai hari ini masih bisa menikmati harga premium bersubsidi harga Rp.4.500,-. Pemerintah mesti mengeluarkan uang untuk subsidi Rp. 363,5 trilun atau 26 persen dari total belanja. Bandingkan dengan alokasi dana pendidikan Rp 119,5 triliun (8,7 persen) atau dana kesehatan Rp. 20,7 triliun (1,5 persen). Bagimana caranya Pemerintahan Jokowi nantinya yang akan mencangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan membangun 2000 puskesmas yang membutuhkan duit Rp. 4 triliun. Atau mau menjalankan program Kartu Indonesia Pintar, yang tahap awal untuk membuka akses pendidikan 12 tahun tanpa pungutan. Dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp 20 triliun. Duit dari mana? Kalau ruang fiskal yang disisakan oleh Presiden SBY begitu sempit.
Mengurangi subsidipun penuh resiko. Naiknya harga premium dan solar bersubsidi akan diikuti oleh kenaikan harga. Hal ini akan memacu meningkatnya inflasi. Jika inflasi tidak bisa dibendung hingga dua digit, gejolak sosial politik merebak dimana-mana.
Diluar daripada itu, besaran subsidi BBM dalam postur anggaran kita tak lepas dari urusan percaloan. Kerjaan para mafia. Masih ingat, mahalnya harga daging di pasaran? Ujungnya memang kerjaan para mafia, yang bermain di Kementrian Pertanian dan kementrian Perdagangan. Padahal jika dilihat besaran duitnya, tidak sebanding dengan mafia Migas. Hanya uang recehan. Sedangkan Mafia Migas, uang negara yang dirampok bernilai ratusan triliun. Makanya ekonom Rizal Ramli mengatakan, dia tidak setuju ada kenaikan harga BBM, jika pemerintah tidak ada berani memberantas mafia Migas. Karena memang mereka ini biang keroknya.
Pakai logika saja. Indonesia penghasil minyak, tapi harus beli minyak dari negara lain. Kan aneh. Alasannya Pertamina salah urus, tidak efisien, dan produksi kilang minya terbatas. Hanya alasan yang dicari-cari. Sebab kalau Pertamina bisa memasok seluruh kebutuhan BBM dalam negri, para calo-calo ini tidak ada penghasilan lagi. Makanya segala upaya dilakukan, agar pemerintah terus menerus import minyak. Membeli minyak dengan perantara para calo. Seperti sudah diatur, Pertamina sebagai BUMN tidak diperkenankan membeli langsung minyak dari negara produsen. Tapi harus lewat calo. Bahasa kerennya lewat Petral, anak perusahaan Pertamina sendiri. Iya, tapi di Petral itulah bersarangnya para mafia tadi. Jika pemerintah harus membeli minyak rata-rata Rp 300 triliun per tahun, minimal 10 persen masuk ke kantong para mafia, sudah bisa dihitung sendiri.
Kalau begitu, hajar saja para mafia itu? Siapa yang berani? Para mafia ini bukan kelas kambing seperti Ahmad Fathanah atau Elda. Ini kelas dewa yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Uang ratusan triliun bukan uang sedikit. Duit ini milik dan dilindungi para dewa. Sejak zaman Suharto, pihak Istana terlibat didalamnya. Pengaruh dan keterlibatan Cendana di dalamya sampai sekarang masih ada. Misalnya, pengangkutan minyak menggunakan tanker masih dikuasai oleh Tommy Suharto lewat Humpuss Intermoda. Jadi siapa juga yang bisa menyentuh Muhammad Riza Chalid. Padahal Riza, hanyalah salah satu pemain saja seperti halnya Ahmad Fathanah.
Jaringan mafia ini sudah berurat berakar di tubuh pemerintahan. Punya pengaruh kuat mengintervensi kebijakan pemerintah di bidang Migas. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pengangkatan dan pemberhentian Dirut Pertamina sekalipun, juga pengaruh dari para mafia ini. Jangan dikira Dirut Pertamina berkuasa. Lihat saja Ari Sumarno, harus dicopot dari jabatannya hanya karena dia mengusulkan Petral dipindah dari kantor Singapura ke Batam. Agar bisa dikontrol pekerjaannya. Lepas itu diganti Karen Setiawan. Meski akhirnya Karen mengundurkan diri dengan alasan yang ganjil. Mau mengurus keluarga dan mengajar. Siapa juga yang tahan bekerja jika ditekan setiap hari.
Ada juga memang orang-orang yang rada nekat, seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan. Yang melakukan evaluasi terhadap Pertamina dan Petral dengan mengganti beberapa direksi. Dan mendorong Pertamina mengambilalih fungsi pemasaran tidak hanya terbatas produksi. Tapi ujung-ujungnya Dahlan Iskan bungkam juga. Setelah mendapat tegur dari SBY atas laporan Jero Wacik dan Hatta Rajasa. Diluar itu, ada teriakan Mahfud MD, yang bilang Pertamina sarang koruptor. Itupun tak lama. Seminggu kemudian bungkam.
Seperti halnya dunia bisnis yang penuh intrik dan kompetisi, demikian pula halnya juga dengan kumpulan para mafia Migas ini. Tidak hanya satu group yang berkepentingan, ada group lain yang juga tersisih dan tidak mendapat jatah. Kelompok Riza Chalid memang yang berkuasa sekarang. Tapi geng lain juga berharap bisa mengenyam surga minyak itu. Diduga kelompok Raden Prijono dan Ari Soemarno juga ikut bermain.
Bukan hanya kalangan pengusaha pribumi yang berharap mendapat keuntungan dari silang sengkarut BBM ini. Pengusaha asing pun berharap mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah untuk penghapusan subsidi BBM. Jika subsidi Premium dicabut seluruhnya artinya harga jual setara dengan Rp 10.000 per liter. Harga yang tidak jauh beda dengan harga Pertamax. Dan sudah bisa diprediksi ada mobilisasi konsumen dari premium ke pertamax. Padahal kemampuan produksi Pertamina untuk BBM Pertamax hanya 1 juta kiloliter. Hal ini sudah diantisipasi oleh Shell, Total, Chevron dan Petronas. Kekurangan pertamax akan diisi oleh perusahaan asing tersebut. Sampai hari ini sudah ada 40 perusahaan asing telah mengantongi izin mendirikan SPBU. Masing-masing perusahaan asing itu memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU merek asing. Artinya apabila subsidi BBM Premium dicabut seluruhnya, akan ada 800.000 SPBU merek asing siap berdiri di Indonesia.
Apapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi akan datang, penuh resiko. Subsidi tidak dicabut, alokasi anggaran belanja untuk mewujudkan Nawa Cita akan tersedat, Negara tidak punya uang lagi. Paling banter, penghematan anggaran belanja rutin pegawai yang setiap tahun meningkat. Subsidi dicabut, kelompok mafia Migas yang tengah berkuasa sekarang akan meradang dan membuat ulah. Dengan memanfaatkan kenaikan inflasi, para gerombolan ini bisa memprovokasi massa. Secara ekstrim membubarkan Petral yang dianggap sarang para mafia, akan dimanfaatkan juga masuknya pengusaha asing ke Indonesia. Mau melakukan program konversi BBM ke energi terbarukan, seperti di Brasil pasti digergaji oleh para mafia.
Akhirnya memang kembali ke Presiden. Dibutuhkan keberanian yang cerdas. Berani saja tidak cukup, bahkan akan cenderung nekat. Pengalaman Presiden Gus Dur sudah memberi pelajaran berharga. Benar Presiden Gus Dur punya visi dan berani mengambil langkah politik ekstrim. Tapi umur pemerintahannya tidak panjang.
Politik itu kejam, bung ! Tapi Minyak jauh lebih kejam.
Sumber : http://ift.tt/1pmzaAX