Suara Warga

Pembangunan infrastruktur transportasi di tangan Jokowi-JK

Artikel terkait : Pembangunan infrastruktur transportasi di tangan Jokowi-JK

Pasca keputusan MK dibacakan, Indonesia memiliki presiden baru hasil pemilihan Juli 2014. Beberapa upaya hukum yang dilakukan oleh kandidat lain sudah berujung. Kini bangsa Indonesia telah memiliki presiden yang terpilih secara demokratis.

Likaliku perjalanan pilpres ini, berujung manis bagi sebagian rakyat Indonesia. Bahkan mungkin bagi semua rakyat. Sebab terpilihnya seorang presiden kali ini, meskipun dibumbui oleh berbagai dinamika, tetap merupakan proses yang layak diapresiasi. Rakyat Indonesia sudah memiliki presiden baru, yang nantinya akan dilantik pada Oktober 2014. Menggantikan Presiden SBY yang telah memimpin negeri ini selama 10 tahun, dengan proses pemerintahan yang begitu tenang dan damai, dan capaian pembangunan yang patut diapresisasi.

Karena sudah sah secara hukum bahwa Jokowi JK adalah presiden dan wakil presiden terpilih, maka, kini lupakan seluruh dinamika politik dan hukum yang berlangsung demikian riuhnya. Kini masanya, kita mengawal dan mengingatkan mereka berdua, bahwa ada banyak masalah pembangunan di negeri ini yang membutuhkan racikan program dari tangan dingin Jokowi JK. Mengingat sedemikian kompleks-nya persoalan bangsa, yang diharapkan bisa terselesaikan oleh mereka berdua, maka adalah tepat kiranya dibentuk kantor transisi itu. Bukan saja untuk menyingkronkan program dengan pemerintahan SBY, namun juga untuk menjawab kebutuhan bangsa ini. Kebutuhan rakyat yang telah lama mengharapkan adanya progres pembangunan yang massif. Ya, ala JK ketika masih menjadi wapres-nya SBY pada 2004-2009 yang lalu.

Beberapa persoalan infrastruktur transportasi yang membutuhkan penanganan yang serius adalah yang terkait dengan distribusi logistik nasional, persoalan transportasi perkotaan yang sedemikian boros dan menimbulkan ancaman kesehatan lingkungan, mobilisasi antar daerah yang seringkali terhambat dengan berbagai sebab, dan ketimpangan kesejahteraan sebagai akibat dari ketimpangan ketersediaan infrastruktur transportasi.

Ketika masa kampanye berlangsung, telah dijabarkan dengan cukup jelas bahwa mereka memiliki rencana untuk mewujudkan pembangunan jalan tol hingga 2000 km baik di Jawa maupun Sumatera. Juga memberikan perhatian yang serius pada upaya membangun jalan raya di Kaliman, Sulawesi, Irian Jaya dan Maluku. Saya kira ini merupakan janji yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Janji yang diharapkan dapat direalisasikan. Sebab telah sejak lama, masyarakat di negeri ini, membutuhkan infrastruktur tersebut. Bahkan bukan hanya jalan raya dan jalan tol, juga diajukan sebuah janji untuk merealisasikan jalan rel KA di Sumatera dan Kalimantan juga sulawesi. Dengan penekanan pada Pulau Sumatera. Tentu saja hal ini snagat layak untuk diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya penduduk Sumatera.

Jika melihat gaya kepemimpinan mereka berdua, tentu saja sangat meyakinkan. Artinya, dengan memastikan ketersediaan dananya, maka tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan. Sumber pembiayaan kita ada banyak. Mulai dari dana sendiri, hutang, investasi swasta murni maupun kerjasama antara pemerintah dan swasta (PPP). Dan menurut saya, opsi berjenjang ini perlu menjadi bagian dari proses yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK. Banyak ahli keuangan negara, yang yakin, bahwa dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada di pemerintahan, maka pemerintah memiliki ketersediaan anggaran yang sangat besar, yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang menjamin kelancaran mobilisasi orang dan barang. Salahsatu diantaranya adalah dengan mengurangi/menyabut subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dan mengurangi subsidi energi.

Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup memadai, untuk merealisasikan mimpi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki infrastruktur transportasi yang sejajar dengan negara maju di dunia. Karena jangan lupa, menurut hasil riset terbaru (2014) disebutkan bahwa posisi Indonesia ada diurutan ke-10 sebagai negara terkaya di dunia. Tidaklah salah, bahkan menjadi wajib, bagi pemerintah untuk memastikan seluruh kondisi infrastruktur transportasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang mendesak untuk disediakan, memiliki infratsruktur yang memadai, handal, dan terkoneksi.

Untuk itulah, beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan oleh Jokowi-JK terkait dengan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia adalah memastikan sistem distribusi logistik nasional berjalan sesuai dengan persaingan global. Tidak ada pilihan lain bahwa biaya distribusi logistik nasional harus kompetitif untuk mengurangi ketimpangan persaingan dengan negara lain. Menempatkan biaya distribusi logistik nasional berada diperingkat 10 besar adalah sebuah hal yang penting dilakukan meskipun beberapa negara di ASEAN mayoritas berada diposisi 20 besar. Hanya Singapura yang masuk dalam 10 besar.

Tentu saja ketika berupaya untuk mencapai hal tersebut akan diketahui, infrastruktur apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal itu. Apakah menyediakan kapal khusus yang mengangkut kargo dari Aceh – Papua itu sebagai sebuah pilihan yang objektif? Sebab jika pilihan “tol laut” itu diambil namun hanya berjalan selama subsidi diberikan, tentu saja hal ini dalam jangka panjang menjadi sangat tidak sehat. Jadi harus ada pilihan-pilihan yang rasional untuk memastikan pilihan kebijakan tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan bersifat jangka panjang.

Sumber pendanaannya adalah menggunakan APBN plus dana BUMN perbankan. Didukung dengan regulasi yang relevan, maka upaya menyediakan jalan tol, jalan raya, jalan rel KA, pelabuhan yang efisien, kapal yang handal, serta hal lainnya, menjadi bisa dilakukan. Nah, melihat model Jokowi-JK yang tampaknya sama, senafas, maka sangatlah besar kemungkinan hal ini akan dapat terjadi.

Hadirnya Jokowi JK sebagai pemimpin di negeri ini, memberikan harapan baru terbangunnya infrastruktur transportasi. Dengan pengalaman dan kemampuan, serta model kepemimpinan mereka, tidaklah salah jika kita menaruh harapan besar pada mereka berdua. Namun, apakah dugaan dan harapan kita agar infrastruktur dapat terealisasi dengan cepat di negeri ini benar-benar terwujud? Kita lihat model kebijakan pembangunan dan eksekusi yang mereka lakukan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan benar-benar terealisasi. Sebab, seperti JK, ia punya hutang yang harus ia bayar yaitu gagasannya untuk membangun 1000 km jalan tol, 1000 tower rumah susun, 10.000 MW listrik, dan sebagainya, yang perlu ia bicarakan dengan Jokowi, dan dieksekusi oleh Jokowi. Sehingga, 5 tahun yang akan, bangsa ini bisa berubah secara nyata.

Selamat datang dan selamat bekerja pada Jokowi-JK. Kami akan mendampingi anda membangun bangsa ini.

IB Ilham Malik. Dosen Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (UBL) - Persiapan S3 di Kitakyushu University, Jepang




Sumber : http://ift.tt/1AM2xiF

Artikel Kompasiana Lainnya :

Copyright © 2015 Kompasiana | Design by Bamz