Marinus Young, “Orang Papua Hanyalah Strategi Eksploitasi Politik Negara Vanuatu”
Negara Vanuatu adalah negara yang selama ini paling konsisten dan eksis dalam mendukung kemerdekaan Papua. Eksistensinya dapat dilihat selama ini ketika Vanuatu selalu berkoar-koar dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan mendukung masuknya Papua kedalam organisasi MSG. Namun kini, maksud dari kepedulian Vanuatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua mulai terlihat.
Hal ini terlihat ketika PM Vanuatu membentuk tim khusus dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri Vanuatu untuk PBB dalam melakukan proses hukum tentang masalah PEPERA tahun 1969 ke Mahkamah Internasional di Denhaag, Belanda. Diplomasi hukum ini dimaksudkan untuk meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional tentang keabsahan PEPERA di mata Hukum Internasional.
Hal ini jelaslah sangat kontraversi dikarenakan secara hukum Internasional Papua telah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 19 November 1969. Majelis umum PBB menetapkan hal tersebut dalam resolusi 1524 PBB tentang hasil PEPERA yang menyatakan Papua sah menjadi bagian NKRI.
Melihat hal itu, Marinus Young menegaskan perlunya menjadi perhatian bagi masyarakat Papua berdasarkan hasil pengamatannya selama ini, bahwa isu Papua merdeka di negara Vanuatu telah menjadi komoditi politik para elit politik di Vanuatu untuk memperebutkan kursi kekuasaan Perdana Menteri di negara tersebut.
Dengan tegas Marinus Young mengatakan, Isu Papua merdeka yang disuarakan di Vanuatu, tidaklah untuk kepentingan orang Papua, melainkan hanya untuk kepentingan politik para elit politik Vanuatu. Hal tersebut didasarkan pada pengamatannya selama ini, dimana hampir sebagian besar Perdana Menteri Vanuatu yang terpilih sejak tahun 1989 sampai sekarang selalu menjadikan isu Papua merdeka sebagai isu kampanye politiknya untuk mendapatkan kepercayaan parlemen dan rakyat
“Jikalau sampai oktober 2015 tidak ada lagi 1-2 negara yang ikut bersama Vanuatu mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua, Papua tidak masuk menjadi anggota MSG dan masalah Papua akhirnya tidak masuk agenda sidang PBB, maka semua orang Papua harus mengecam negara Vanuatu dan mengutuk bersama-sama para elit politik di Vanuatu yang telah menjadikan isu Papua merdeka sebagai alat komoditi politik utama mereka dalam memperebutkan kursi perdana menteri Vanuatu ”,tegasnya.
Sumber : http://ift.tt/1nV7oVK
Hal ini terlihat ketika PM Vanuatu membentuk tim khusus dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri Vanuatu untuk PBB dalam melakukan proses hukum tentang masalah PEPERA tahun 1969 ke Mahkamah Internasional di Denhaag, Belanda. Diplomasi hukum ini dimaksudkan untuk meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional tentang keabsahan PEPERA di mata Hukum Internasional.
Hal ini jelaslah sangat kontraversi dikarenakan secara hukum Internasional Papua telah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 19 November 1969. Majelis umum PBB menetapkan hal tersebut dalam resolusi 1524 PBB tentang hasil PEPERA yang menyatakan Papua sah menjadi bagian NKRI.
Melihat hal itu, Marinus Young menegaskan perlunya menjadi perhatian bagi masyarakat Papua berdasarkan hasil pengamatannya selama ini, bahwa isu Papua merdeka di negara Vanuatu telah menjadi komoditi politik para elit politik di Vanuatu untuk memperebutkan kursi kekuasaan Perdana Menteri di negara tersebut.
Dengan tegas Marinus Young mengatakan, Isu Papua merdeka yang disuarakan di Vanuatu, tidaklah untuk kepentingan orang Papua, melainkan hanya untuk kepentingan politik para elit politik Vanuatu. Hal tersebut didasarkan pada pengamatannya selama ini, dimana hampir sebagian besar Perdana Menteri Vanuatu yang terpilih sejak tahun 1989 sampai sekarang selalu menjadikan isu Papua merdeka sebagai isu kampanye politiknya untuk mendapatkan kepercayaan parlemen dan rakyat
“Jikalau sampai oktober 2015 tidak ada lagi 1-2 negara yang ikut bersama Vanuatu mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua, Papua tidak masuk menjadi anggota MSG dan masalah Papua akhirnya tidak masuk agenda sidang PBB, maka semua orang Papua harus mengecam negara Vanuatu dan mengutuk bersama-sama para elit politik di Vanuatu yang telah menjadikan isu Papua merdeka sebagai alat komoditi politik utama mereka dalam memperebutkan kursi perdana menteri Vanuatu ”,tegasnya.
Sumber : http://ift.tt/1nV7oVK