Koalisi Merah Putih Sejahterakan Rakyat melalui Parlemen
Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir pada hari Kamis (21/8) lalu dan memutuskan bahwa Gugatan Tim Prabowo Hatta ditolak dan secara tidak langsung meresmikan Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Putasan dari para hakim MK bersifat final dan tidak akan ada gugatan lagi setelahnya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden 2014.
Kondisi seperti ini seharusnya tidak membuat tim Prabowo Hatta mundur dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. realitasnya, partai koalisi yang mendukung Prabowo Hatta untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2014 ini memiliki perolehan kursi terbanyak di parlemen. Kekuatan anggota legislasi yang lebih dari 50 persen ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Tim merah putih.
Kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen dapat dilihat dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tergabung dari partai-partai yang mendukung prabowo. Pada awalnya terdapat 292 (48,93 %) anggota DPR RI yang terdiri dari berbagai partai yaitu, Partai gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan dan Sejahterah (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang(PBB). Lalu ditengah perjalanannya koalisi Merah Putih ini semakin menguat ketika Partai Demokrat bergabung, sehingga kekuatan Koalisi merah putih menjadi 353 Anggota DPR RI atau setara dengan 63 % dari total seluruh anggota DPR RI yang ada di senayan.
Perbandingan yang cukup jauh jika kita lihat kekuatan di parlemen partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu 37%, atau setara dengan 207 kursi di parlemen. Dengan kekuatan 63% di parlemen ini, seharusnya menjadi instrumen tersendiri pagi Prabowo dan Koalisi merah putihnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan visi kemerdekaan.
Perlu diingat bahwa di negara kita Indonesia, masih menganut paham Trias Politica yaitu paham yang memiliki ide untuk memisahkan kekuasaan pemerintahan yang berdaulat ke dalam beberapa kekuatan bebas. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Eksekutif ada di presiden, yudikatif ada di para hakim dan peradilan-peradilan yang ada, serta legislatif adalah parlemen yang dalam konteks negara Indonesia adalah MPR yang terdiri dari DPR dan DPD.
Dengan kekuatan yang ada di DPR RI, visi dan cita-cita kubu prabowo-hatta yang dijanjikan pada saat kampanye lalu bisa disalurkan melalui Koalisi merah putih yang ada di parlemen. cara mewujudkan visi kesejahteraan dari tim prabowo hatta bisa melalui kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan rakyat yang dirumuskan di DPR dan diimplementasikan oleh eksekutif yaitu pemerintah. Visi penegakan keadilan pun bisa dilaksanakan dengan melakukan pengawasan yang ketat bagi pemerintah yang berjalan. Kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan oleh presiden serta menteri-menterinya bisa semakin ketat dan ini diharapkan bisa membawa keadlian bagi rakyat Indonesia dan semakin sedikit terjadinya korupsi di pemerintahan.
Sumber : http://ift.tt/1qa9AxV
Kondisi seperti ini seharusnya tidak membuat tim Prabowo Hatta mundur dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. realitasnya, partai koalisi yang mendukung Prabowo Hatta untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2014 ini memiliki perolehan kursi terbanyak di parlemen. Kekuatan anggota legislasi yang lebih dari 50 persen ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Tim merah putih.
Kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen dapat dilihat dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tergabung dari partai-partai yang mendukung prabowo. Pada awalnya terdapat 292 (48,93 %) anggota DPR RI yang terdiri dari berbagai partai yaitu, Partai gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan dan Sejahterah (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang(PBB). Lalu ditengah perjalanannya koalisi Merah Putih ini semakin menguat ketika Partai Demokrat bergabung, sehingga kekuatan Koalisi merah putih menjadi 353 Anggota DPR RI atau setara dengan 63 % dari total seluruh anggota DPR RI yang ada di senayan.
Perbandingan yang cukup jauh jika kita lihat kekuatan di parlemen partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu 37%, atau setara dengan 207 kursi di parlemen. Dengan kekuatan 63% di parlemen ini, seharusnya menjadi instrumen tersendiri pagi Prabowo dan Koalisi merah putihnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan visi kemerdekaan.
Perlu diingat bahwa di negara kita Indonesia, masih menganut paham Trias Politica yaitu paham yang memiliki ide untuk memisahkan kekuasaan pemerintahan yang berdaulat ke dalam beberapa kekuatan bebas. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Eksekutif ada di presiden, yudikatif ada di para hakim dan peradilan-peradilan yang ada, serta legislatif adalah parlemen yang dalam konteks negara Indonesia adalah MPR yang terdiri dari DPR dan DPD.
Dengan kekuatan yang ada di DPR RI, visi dan cita-cita kubu prabowo-hatta yang dijanjikan pada saat kampanye lalu bisa disalurkan melalui Koalisi merah putih yang ada di parlemen. cara mewujudkan visi kesejahteraan dari tim prabowo hatta bisa melalui kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan rakyat yang dirumuskan di DPR dan diimplementasikan oleh eksekutif yaitu pemerintah. Visi penegakan keadilan pun bisa dilaksanakan dengan melakukan pengawasan yang ketat bagi pemerintah yang berjalan. Kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan oleh presiden serta menteri-menterinya bisa semakin ketat dan ini diharapkan bisa membawa keadlian bagi rakyat Indonesia dan semakin sedikit terjadinya korupsi di pemerintahan.
Sumber : http://ift.tt/1qa9AxV